Selain itu, masyarakat mungkin merasa terpengaruh untuk mendukung calon tertentu hanya karena bantuan yang diterima. Padahal, keputusan memilih pemimpin seharusnya didasarkan pada visi, program kerja, dan kemampuan calon dalam membawa perubahan yang nyata.
Kesimpulan
Mudik tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga fenomena sosial-ekonomi yang memiliki dimensi politik, terutama saat pilkada berlangsung. Bantuan mudik memang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapinya. Pilihan pemimpin sebaiknya didasarkan pada visi jangka panjang dan komitmen mereka untuk membangun daerah, bukan hanya pada bantuan sesaat.
Dengan cara ini, tradisi mudik bisa menjadi momen penting untuk memperkuat ekonomi lokal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H