Foreign Policy Decision Making Theory (Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri)

Untuk mengerjakan analisa penelitian supaya lebih terarah dengan benar, maka penulis memilih teori pembuatan kebijakan luar negri ini. Hal ini dimaksudkan  untuk menganalisa lebih mendalam terkait upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyikapi impor limbah plastik yang masuk kedalam negri ditahun 2019.

Teori ini membuat ikatan antara variable satu dengan yang lainnya sehingga bisa diketahui yang mana yang menimbulkan adanya hubungan variabel yang bersinggungan. Disamping itu, teori ini juga mengikat perhatian bukan kepada negara, pemerintah atau lembaga eksekutif sebagai entitas yang besar. Melainkan untuk menonjokan perilaku manusia yaitu kepada para pembuat kebijakn itu sendiri. Kemudian diatas namakan dirinya sebagai entitas negara. Jadi, tindakan yang diambil negara bersumber dari individu yang membuat kebijakan itu sendiri.

David eston memberi pengertian bahwa keputusan adalah hasil dari sistem politik lalu sistem itu berupa nilai-nilai yang dialokasikan kepada masyarakat secara otoritatif (digerakkan dengan kekuasaan).

Dalam penelitian ini,  teori pembuatan keputusan yang dimaksud adalah segala hal yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pembuatan kebijakan luar negri. Dalam pembuatan kebijakan luar negri, diketahu bahwa ada beberapa unsur dari politik luar negri itu sendiri. Keempat unsur tersebut adalah strategi, para pembuat keputusan, lingkungan internal dan kepentingan negara. Dapat disimpulkan bahwa politik luar negri adalah aktivitas yang bentuknya mempertahankan dan melindungi kepentingan negara tersebut.

William de Coplin mengatakan bahwa pembuatan kebijakan luar negri merupakan sebuah mekanisme dalam merealisasikan bentuk perjuangan demi kepentingan suatu bangsa yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah internasional. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi dan terpengaruh termasuk aspek yang saling berkaitan. Lalu, aspek-aspek tersebut berupa politik domestik, pembuat keputusan, kapabilitas ekonomi dan militer dan tindakan politik luar negri.

Kondisi politik domestik sebuah negara mencakupi berbagai hal seperti stabilitas keamanan, kelompok kepentingan dan masih ada aspek lainnya. Lalu menghubungkan dengan pembuat kebijakan. Bahwasanya, kondisi politik domestik ini menimbulkan ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan. Kondisi politik dalam negri mampu memberikan dorongan pada kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi kepentingan dalam negri. Kepentingan yang dimaksud adalah pemeliharaan, pemrolehan dan bentuk antisipatif. Berbagai bentuk interaksi ini dapat ditunjukkan dengan skema diatas

Berdasarkan skema diatas, dapat dikatakan bahwa aspek-aspek dalam teori pembetukan kebijakan luar negri ini berkaitan satu sama lain. Kemudian, berdasarkan kerangka pemikiran itu juga dikemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang memperngaruhi pembuatan kebijaka luar negri. Dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan upaya pemerintah dalam meyikapi impor limbah plasik ke dalam negri. Diantanya adalah sebagai berikut:

• Kondisi politik dalam negri
• Kondisi domestik merupakan yang selalu diperhatikan sebagai langkah utama dalam menentukan output dari kebijakan luar negri. Hal-hal ini memiliki keterkaitan satu sama lain dengan variabel-variabel yang mendasarinya.
• Perlu diketahui bahwa limbah plastik merupakan polusi yang sangat berbahaya. Dalam hal ini limbah plastik sudah mencemari lautan di Indonesia tanpa adanya tanggapan yang jelas atas kebijakan yang diberlkukan oleh pemerinth Indonesia.  Sejak tahun 2016, penggunaan plastik berbayar sudah diberlakukan diberbagai toko-toko modern, namun hal ini tidak mengakibatkan adanya dampak yang berarti bagi pengurangan dampak dari polusi ini.

Sebenarnya, pelarangan mengenai impor limbah ke dalam negri sudah tertuang dalam peraturan perundang undangan Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan peraturan mentri perdagangan Nomor 28 tahun 2016 tentang tata cara importasi limbah non B3. Kedua peraturan perundang-undangan ini merupakan produk hukum yang dibuat oleh para pemangku jabatan.

• Keadaan Ekonomi dan Militer
• Keadaan ekonomi dan militer mempunyai pengaruh yang besar terhadap upaya-upya diplomasi oleh sebuah negara. Hal-hal terkait kekuatan ini juga memiliki aspek menekan kepada pengaruh yang datang dari negara lain. Perlu diketahui pula, bahwa letal georgrafis memiliki aspek penting dalam hal keamanan. Negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan milier yang kuat dapat dipastikan memiliki keuntungan ekonomi yang  memadai dalam hubungan internasional.
• Sehubungan dengan impor limbah plastik kedalam negri. Dari faktor keamanan geografis, kita bisa melihat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini mengakibatkan pengawasan lintas batas perlu diperketat agar tidak memberikan celah bagi berbagai limbah plastik yang masuk kedalam negri baik legal maupun illegal.
• Dalam bidang ekonomi, kita mendapati bahwa kebutuhan Indonesia sehubungan dengan relasi ekonomi yang dimilikinya kedalam negri. mempunyai celah-celah yang bisa dilalui dalam bidang perdagangan internasional.  Hal ini mengakibatkan dibutuhkannya relasi diplomatsis yang baik terhadap kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara importirnya. Sebab, kebanyakan kasus limbah illegal yang masuk kedalam negri itu terjadi akibat dari hubungan kerjasama perdagangan khususnya dengan negara-negara maju diluar asia tenggara.
• Konteks Internasional

Berbicara masalah konteks internsional, maka ada upaya negara dalam mempengaruhi negara lain dengan yaitu dengan tidak melupakan situasi internasional. Hal ini sehubungan dengan posisi diplomasi indonesia di kancah internasional. Hubungan politik yang dijalin oleh Indonesia sangat berperan dalam hubungan politik suatu negara.

Dengan demikian, konteks internasional memiliki keterkaitan pada kapasiltas dari kualitas kepentingan nasional dan kekuatan nasional. Karena sebenarnya, Indonesia sejak tahun-taun sebelumnya masi memiliki masalah pengawasan yang kurang akan hal impor limbah illegal dari luar negri. Padahal Indonesia sudah memperjelas posisinya dengan meratifikasi Ban Amandement Basel Convention.   

Kemudian, alasan untuk merealisasikan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negri ini adalah agar didapatkannya output yang memenuhi rumusan masalah. Sikap pemerintah termasuk sikap yang dimiliki oleh negara tidak akan bisa menjadikan sebuah negri terbesar dari impor limbah plastik khususnya limbah plastik illegal. Teori ini memiliki kelebihan dalam aspek merumuskan cakupan-cakupan tertentu dalam menganalisa suatu penelitian. Dari topik penelitian yang dibahas pula, penulis sangat yakin bahwa menggabungkan konsep-konsep dari latar belakang dan rumusan masalah dapat dibedah menggunakan analisan pemahan dari teori ini.