Liburan Berkedok Perjalanan Dinas? Habiskan Anggaran Belanja Negara Hingga Triliunan

Benarkah perjalanan dinas habiskan miliaran hingga triliunan anggaran negara? Kegiatan Perjalanan dinas ini memerlukan anggaran atau biaya yang harus dikeluarkan oleh instansi pemerintah. 

Pada dasarnya perjalanan dinas sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dari setiap instansi untuk kepentingan negara dan masyarakat. Perjalanan dinas merupakan suatu tugas dan tanggung jawab yang rutin dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan tujuan menghadiri seminar, diklat, tender dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan data dari Kementerian keuangan, Belanja negara pada APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.000,8 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.245,6 triliun, serta Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun. Penggunaan anggaran yang di keluarkan tersebut tidak di gunakan oleh negara dan daerah dengan benar melainkan di gunakan untuk hal-hal absurd dan perjalanan dinas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan perihal anggaran tidak tepat sasaran ini. Ia menyebutkan belanja yang harusnya untuk penanganan stunting, justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan lain, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas. Rinciannya, dari Rp77 triliun anggaran belanja untuk penanganan stunting, hanya Rp34 triliun yang digunakan. Sisanya dihabiskan untuk kegiatan yang tidak sesuai.

Hal serupa juga disampaikan Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6/2023). Jokowi mulanya mengingatkan soal penggunaan anggaran APBN dan APBD yang tidak optimal. Beliau mencontohkan, dari anggaran Rp 10 miliar untuk stunting, Rp 6 miliar di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat kemudian penguatan pengembangan dll Rp 2 Miliar dan sisanya di belanjakan membeli telur yaitu Rp 2 Miliar.

Penyalahgunaan anggaran ini tentunya sangat berdampak bagi masyarakat. Salah satunya seperti yang di sampaikan oleh pak Presiden Jokowi, bahwasanya dengan anggaran dana Rp 10 miliar untuk Stunting tetapi yang benar-benar sampai ke masyarakat hanya Rp 2 miliar. Kapan akan selesai stuntingnya? Yang harusnya kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi dengan bantuan ini untuk perkembangan otak tetapi di renggut begitu saja.

 Bukankah anak-anak  aset bagi suatu Bangsa ? Menurut kemenkes  di tahun 2022, angka prevalensi stunting sempat turun 21%. Jika saja anggaran tersebut terlebih dahulu di gunakan dan dimaksimalkan ke rakyat tentu akan terselesaikan stunting di Indonesia. Sama hal nya dengan anggaran lainnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan permasalahan anggaran tak tepat sasaran terjadi di banyak instansi pemerintah. Hal ini tercermin dari beberapa data yang selama ini dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, masalah ini berulang terjadi karena pengawasan yang belum optimal. Namun, menurut Yusuf, pengawasan sudah mulai membaik sejak beberapa tahun lalu.

Karenanya, pemerintah tak boleh lengah dan harus terus memperkuat pengawasan penggunaan anggaran. Sebab, sampai saat ini pasti masih ada instansi yang 'bandel' menggunakan anggaran di luar yang kegiatan yang diajukan. Misalnya, jika pemerintah menemukan ada instansi yang menggunakan anggaran tak sesuai peruntukannya di tahun ini, maka perlu untuk betul-betul mengevaluasi dan mempertanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi.

Perjalanan dinas merupakan kegiatan yang menggunakan biaya yang besar untuk itu harus dikelola dengan sebaik mungkin sehingga tercapai efisiensi penggunaan dana dan sumber daya manusia. Tetapi, pada prakteknya banyak sekali bentuk penyalahgunaan dari anggaran atau biaya perjalan dinas yang dilakukan oleh pegawai. 

Penyelewengan anggaran ini disebabkan oleh manajemen perjalanan dinas yang masih semberawut sehingga pelaksanaan dinas menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Pemerintah harus memperhatikan hal ini dengan serius dan memperketat setiap anggaran yang di keluarkan agar sampai tepat pada masyarakat. Selain itu pemerintah harus rajin monitoring tindak lanjut dari hasil temuan mengenai belanja.