Pencucian Uang Merugikan Negara?

Mengapa pencucian uang termasuk tindak kejahatan dan kriminal yang akan berdampak buruk bagi ekonomi suatu negara? Pencucian uang merupakan tindakan merubah atau mengalihkan uang dari hasil pekerjaan haram atau ilegal menjadi legal. 

Pelaku kejahatan melakukan pencucian uang yang haram manjadi halal dengan berbagai cara, seperti membuka bisnis bodong yang setara atau masuk akal dengan penghasilan dari pekerjaan yang ilegal seperti transaksi narkoba, perjudian, prostitusi, atau penggelapan pajak. 

Hal ini untuk menghindari kecurigaan pihak perjakan, seperti contoh seorang karyawan memiliki bisnis ilegal kemudian ingin membeli suatu barang atau aset berharga property seperti apartement, rumah di kawasan elite yang membutuhkan NPWP tentunya akan menjadi pertanyaan bagi pihak perpajakan mengapa bisa seorang karyawan biasa bisa membeli barang mewah padahal di SPT tahunannya sudah tertulis penghasilan si karyawan. 

Maka dari itu untuk menghindari kecurigaan dan pertanyaan bagi para pelaku yang melakukan pekerjaan ilegal mereka mencuci uangnya.

Dengan perkembangan zaman yang semakain maju dapat membuka peluang besar bagi para pelaku melalakan kejahatan tindak pencucian uang atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan uang yang berasal dari pekerjaan yang ilegal seperti penipuan, penggelapan pajak, pelacuran, transaksi narkotika, pemerasan, serta sumber- sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. 

Jika kita bandingkan dengan zaman dahulu dimana pelaku kriminal dilakukan oleh orang-orang miskin dan pengangguran, tetapi di era globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elite. Pasalnya, tindak pencucian uang ini tidak hanya dapat di lakukan oleh perorangan tetapi juga dapat dilakukan korporasi.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan sejumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang tahun 2022. Untuk perkara korupsi, PPATK menyebut nilai transaksi sebesar Rp 81,3 triliun.

Sepanjang tahun 2022, PPATK menyampaikan 1.290 laporan hasil analisis yang terkait 1.722 laporan transaksi mencurigakan dengan nominal diduga tindak pidana mencapai Rp 183,88 triliun, ungkap Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 14 Februari 2023.         

Dari hasil riset tersebut, PPATK menyusun indeks dengan skor berskala 3 sampai 9, dengan interpretasi sebagai berikut:

• Skor 7,01 sampai 9 (risiko tinggi): Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu perhatian mendesak.
• Skor 5 sampai 7 (risiko menengah): Terkait dengan pencucian uang yang nilainya signifikan, perlu pemantauan berkelanjutan.
• Skor 3 sampai 4,99 (risiko rendah): Terkait dengan pencucian uang yang nilainya rendah, perlu pemantauan secukupnya.

PPATK juga menyatakan ada dua kelompok profesi yang berisiko tinggi terlibat pencucian uang pada 2021, yakni pemerintah dan legislatif, serta karyawan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD).

Kemudian ada enam kelompok profesi yang risikonya menengah, yakni pengusaha, karyawan swasta, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI atau Polri, serta karyawan bank.

Selain yang disebutkan diatas, ada juga profesi lain yang rentan terlibat, seperti manajemen partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau badan hukum lainnya, guru, dosen, serta tokoh agama. Tetapi, jika dilihat secara general memiliki resiko yang cenderung rendah. Tindak pidana yang beresiko tinggi melakukan pencucian uang di Indonesia yaitu korupsi dan narkotika. Kemudian yang risikonya menengah adalah tindak pidana di bidang perpajakan, perbankan, kehutanan, penipuan, serta lingkungan hidup.

Tindak pidana pencucian uang secara langsung tidak merugikan individu atau perusahaan tertentu. Sekilas terlihat perbuatan ini tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak menimbulkan kerugian bagi korban seperti dalam kasus perampokan, pencurianm atau pembunuhan. Tetapi, benarkan tindak pencucian uang tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian atau menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Dalam kertas kerja IMF disampaikan bahwa pencucian uang atau money laundering dapat membahayakan kinrja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional bahkan lebih jauh  akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Hal semacam ini juga dikemukakan oleh Yunus Husein. Manurut Yunus Husein, secara makro, money laundering dapat mempersulit pengendalian moneter, mengurangi pendapatan negara dan meningkatnya country risk, sementara secara mikro akan menimbulkan high cost economy dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menyampaikan jika tindakan pidana pencucian uang lebih bahaya dari korupsi. Menurutnya, kalau seseorang melakukan korupsi Rp 1 Miliar, dipenjara selesa  karena tindakannya jelas merugikan keuangan negara dan memperkaya diri sendiri dan ini jelas tindakan melanggar hukum. Tetapi jika pencucian uang, ada proses yang sulit untuk melacak uangnya di pindahkan ke pihak yang berbeda atau berputar dalam perusahaan atau usaha tertentu.

"Tapi pencucian uang itu berbahaya kalau saya korupsi nerima suap Rp 1 miliar dipenjara selesai itu gampang, tapi bagaimana uang yang masuk ke istri saya itu mencurigakan dilacak oleh PPATK Bagaimana dengan sebuah perusahaan atas namanya itu tidak beroperasi," kata Mahfud dalam konferensi pers bersama Menteri Keuangan dan PPATK, Senin (20/3/2023).

Tindak pencucian uang ini tidak hanya sangat berdampak buruk dan merugikan bagi masyarakat tetapi juga dapat merugikan negara karena mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan negara. Perbuatan ini juga memiliki potensi menganggu perekonomian internasional dan menimbulkan kebijakan ekonomi yang buruk. Metode pencucian uang sangat bervariasi, ada tahapan pencucian uang yaitu Placement, Layering, dan Integration.

Upaya pencegahan dan pemberatasan pencucian uang memiliki 2 pilar utama.

Pertama, Prevention (pilar pencegahan) pilar ini memiliki empat element upaya yang bisa di lakukan dari prinsip mengenal nasabah, pelaporan, membuat peraturan dan membuat sanksi untuk pelaku.

Kedua, Enforcement (pilar pemberantasan) pilar ini ada empat element yaitu, identifikasi asal usul kejahatan, investigasi, penuntuan terhadap kejahatan tersebut dan yang terakhir hukuman terhadap pelaku.

Generasi muda memiliki peran penting memberantas tindak kejahatan pencucian uang seperti contoh tidak ikut serta menggunakan pinjol yang tidak di awasi OJK dan investasi besar lewat dana yang sumbernya tidak jelas, hal seperti ini berpotensi terjadinya aktivitas dari hasil tindak kejahatan pencucian uang. Dengan lebih hati-hati menghindari dan menyadari perbuatan pencucian  uang yang di samarkan karna pada dasarnya kita tidak dapat melihat langsung dan menyadarinya,  hal ini dapat dilakukan seperti menolak dengan tegas untuk menyimpan dana dari orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana, tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya serta tidak terlibat pengumpulan dana di yayasan yang kegiatan nya tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut.