Ragam Kebijakan Penumpas Kemacetan Jalanan Jakarta

Jakarta, meski statusnya kini telah lepas dari gelar ibu kota, akan tetapi sampai kini masih banyak sekali menyimpan problematika yang belum kunjung ditangani secara serius. Salah satunya adalah KEMACETAN. 

Bagi warga yang berproduktifitas sehari-hari di Jakarta, perihal masalah kemacetan sudah tidak bisa ditanyakan lagi karena hal itu sudah seperti makanan sehari-hari bagi mereka semua.

Bahkan beberapa bulan lalu Kementrian Perhubungan melalui sebuah platform berita mengungkapkan bahwa total kerugian imbas kemacetan Jakarta mencapai 65 triliun rupiah.

Baca juga: Melacak Keberadaan Bus Transjakarta Hanya Melalui Goggle Maps

Angka kerugian mencakup beberapa aspek, seperti keterlambatan proses ekspedisi barang, pemborosan bahan bakar, hingga masalah kesehatan seperti stress dan depresi. 

Lalu bagaimana caranya agar Jakarta bisa terbebas dari jerat kemacetan ini, apakah bisa? 

Berikut saran dan masukan untuk mengatasi kemacetan kota Jakarta.

Stasiun LRT Jabodebek Dukuh Atas yang terintegrasi dengan ragam transportasi yang lain. Sumber Taufik.

Baca juga: LRT Jabodebek Moda Alternatif Hindari Kemacetan bagi Pekerja di Metropolitan

Layanan transportasi publik murah & terintegrasi

Baca juga: Talkshow Edukatif dan Tour Depo LRT Jakarta, Stasiun Veledrom To Pegangsaan Dua

Langkah pertama untuk menciptakan Jakarta bebas dari kemacetan adalah dengan memperbaiki sarana transportasi publik serta mengintegrasikannya dengan beragam armada dari banyak tempat dalam satu wilayah khusus, lingkup ini bisa kita kenal sebagai TOD (Transit Oriented Development).

Salah satu wilayah yang sudah cukup komplit perihal konsep transit ini adalah kawasan JPM (Jembatan penyebrangan multiguna) Dukuh Atas yang sudah terhubung dengan Stasiun LRT Jabodebek, Stasiun KCI Commuter Sudirman dan Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, halte Transjakarta Galunggung dan halte Transjakarta Dukuh Atas.

Pengembangan kawasan transit yang menyeluruh seperti di kawasan Dukuh atas bisa menjadi percontohan bahwa ketika semua layanan telah terintegrasi maka akan memberikan perubahan dan kemudahan kepada masyarakat yang dahulu selalu menggunakan kendaraan pribadi.

Langkah selanjutnya setelah semuanya terintegrasi, pemerintah bersama pihak developer bisa mengembangkan sistem pembayaran yang multi trip, yaitu hanya sekali tap-in dan tap-out diseluruh layanan transportasi apapun itu selagi masih berada di dalam lingkup stasiun ataupun halte.

Jadi yang tadinya kita harus tap-in dan tap-out kartu berkali-kali ketika berpindah layanan dan memotong biaya yang cukup mahal, nantinya sistem pembayaran multi trip akan memberikan kita kemudahan yaitu pemotongan saldo ketika kita sudah benar-benar keluar dari zona stasiun ataupun halte, dengan pemangkasan yang lebih hemat.

Transportasi penunjang kota satelit Jakarta

Jika diatas kita sudah membahas perintegrasian transportasi publik di dalam wilayah Jakarta, maka sekarang kita akan bahas pembangunan transportasi penunjang bagi warga di luar Jakarta.

Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jakarta sudah menyediakan armada berbasis rel seperti KCI Commuter, LRT Jabodebek dan MRT Jakarta yang mana terhubung dengan kota-kota satelit seperti Bekasi, Bogor, Tangerang dan Depok.

Sekarang adalah bagaimana pemanfaatan fasilitas tersebut agar beroprasi semaksimal mungkin bagi warga disana?

Caranya adalah pemerintah dari keempat kota tersebut membangun layanan seperti Transjakarta yaitu membangun Bus BRT (Bus Rapid Transit) ataupun Non BRT seperti Mikrotrans yang mana menjangkau berbagai permukiman penduduk dipelosok.

Kita mengetahui kota-kota satelit tersebut sudah berkembang cukup pesat dari pihak pengembang property swasta, akan tetapi jika perkembangan kawasan tersebut jika tidak dibarengi dengan pengembangan layanan publik transportasi yang baik maka akan memunculkan permasalahan seperti kemacetan di Jakarta.

Pemerintah daerah harus mengambil langkah kebijakan untuk membangun Bus-bus penunjang warga dari permukiman hingga ke stasiun pusat yang terintegrasi sebagaimana yang ada di Jakarta.

Contohnya bisa dibangun Bus BRT dari kawasan Harapan Indah Bekasi menuju Stasiun Commuter Kranji.

foto JPM Dukuh Atas yang mengbungkan Layanan LRT Jabodebek, KCI Commuter Sudirman, MRT Jakarta Dukuh Atas BNI dan halte Transjakarta Galunggung. Sumber Taufiq

Membangun lahan parkir yang terhubung dengan stasiun

Langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah membangun fasilitas lahan parkir yang luas dan terhubung dengan stasiun guna menampung warga yang akan beraktivitas ke Jakarta.

Dengan terbangunnya fasilitas parkir orang-orang akan memakirkan kendaraannya disana dan berpindah dengan transportasi publik untuk melanjutkan perjalanan menuju wilayah pusat Jakarta.

Pembangunan kawasan parkiran harus didesain sedemikian rupa dengan konsep luas lahan dan jalan akses menuju stasiun, jangan sampai pembuatan lahan parkir tersebut membuat lalu lintas disana semakin keos karena jalanan yang tidak sebanding dengan intensitas volume kendaraan yang lalu-lalang.

Tarif parkir pun harus dibuat semurah mungkin, karena jika mahal maka orang-orang juga akan berfikir ulang untuk memakirkan kendaraannya.

Pengelolaan lahan parkir juga harus langsung diurus oleh pemda agar pemasukan yang diperoleh dapat diputar lagi untuk meningkatkan fasilitas yang lebih komplit kedepannya. Jangan sampai uang masuk dari kantong-kantong parkir tersebut masuk ke oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Pembatasan Kendaraan pribadi masuk wilayah pusat Jakarta

Jika basis-basis transportasi publik dalam Jakarta maupun luar Jakarta sudah beroprasi dengan optimal dan lahan parkir juga sudah dikelola dengan sedemikian rupa, maka pemerintah bisa menancapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dari luar menuju kedalam Jakarta.

Seperti perluasan wilayah ganjil genap dan penerapan sistem ERP atau sekema jalan berbayar

Dua kebijakan diatas dapat diterapkan kepada masyarakat ketika seluruh layanan transportasi publik telah terpenuhi, jangan sampai pemerintah menetapkan kebijakan ini akan tetapi tidak memberikan solusi dan pilihan yang konkrit kepada warganya.

Sebagai gambaran, kebijakan ini bisa diuji coba di beberapa ruas jalan yang sudah bisa dijangkau dengan mudah oleh transportasi publik. Contohnya ruas jalan yang dilalui MRT Jakarta dari Jl. Rs Fatmawati Raya - Bundaran HI.  

Menaikan pajak kendaraan bermotor

Dengan menaikan harga dan pajak kendaraan bermotor maka orang-orang yang akan membeli kendaraan akan menghitung ulang dan berfikir panjang apakah worth it atau tidak jika dirinya membeli kendaraan tersebut, tidak sampai disitu peran dan solusi dari pemerintah adalah pengalokasian dana subsidi kendaraan bermotor kepada transportasi publik. Jadi bukan hanya diadakan kenaikan tetapi masyarakat juga diberikan pilihan.

Trowongan Kendal penghubung dari Tiga layanan berbasis rel di Jakarta, kini telah steril dari PKL. Sumber Nur Taufik.

Pembenahan trotoar dan memprioritaskan pejalan kaki

Kebijakan berikutnya adalah memprioritaskan pejalan kaki. Bagaimana caranya mengajak masyarakat beralih kepada transportasi umum jika trotoar yang dilaluinya tidak tertata, berlubang sampai terhalang oleh lapak pedagang kaki lima.

Maka sebenarnya pembenahan trotoar-trotoar adalah langkah awal dari transformasi masyarakat menggunakan transportasi publik.

Coba bandingkan perbedaannya, ketika kita berjalan kaki di trotoar jalan protokol Jakarta seperti daerah Sudirman dan sekitarnya maka kita akan berjalan dengan santai happy bahkan bersemangat, karena fasilitas penunjangnya sudah rapih dan tertata dengan baik.

Lalu kita berjalan di daerah dimana trotoarnya kecil, rusak ditambah dengan lapak-lapak para PKL, pasti orang-orang yang berjalan kaki didaerah tersebut bisa dibilang sedikit dan bahkan enggan berjalan karena trotoarnya yang tidak rapih dan membahayakan mereka.

Maka dari itu satpol PP harus lebih tegas dalam menindak pedagang kaki lima yang masih melanggar.

Lalu bagaimana nasib PKL yang terusir tersebut jika sudah ditertibkan? Pkl yang tergusur tersebut layak mendapatkan bantuan lokasi berjualan yang baru, maka pemerintah juga harus memikirkan hal ini, yaitu pemindahan para PKL terdampak penggusuran atau pengusiran. dengan membangun zona food street bagi mereka yang terdampak.

Dan itulah sejumlah masukan dari saya tentang kebijakan pengentasan kemacetan Jakarta, jika dari tadi kita membahas kebijakan dan program maka dibawah ini saya akan menyelipkan sisi positive ketika transportasi publik terus berkembang.

Hal positif jika transportasi publik terus dibangun

1. Pengurangan volume kendaraan pribadi dan mengurai kemacetan.

Karena transportasi publik sudah ramah bagi semua kalangan maka dengan bertahap masyarakat akan berpindah menggunakan transportasi publik yang mana hal itu akan berimbas sangat signifikan terhadap jalan-jalan di Jakarta.

2. Berkembangannya sektor ekonomi daerah. 

Kita dapat melihat gambaran dari wilayah TOD Blok M dan JPM Dukuh Atas yang sudah terintegrasi dengan ragam transportasi. Dengan terbangunnya kawasan dua TOD disana maka secara otomatis akan menghidupkan ekonomi di kawasan tersebut yang mana dapat kita lihat banyaknya gerai dan tempat jajanan yang selalu ramai dari pagi hingga malam karena tidak pernah berhenti dilewati oleh orang dari beragam wilayah untuk transit ketempat lain.

3. Mengajak masyarakat hidup sehat dengan berjalan kaki.

Bertahun-tahun lamanya warga Jabodetabek selalu dimanjakan dengan kendaraan pribadi, kemanapun di manapun. Bahkan sedikit sekali dari mereka itu yang terbiasa berjalan kaki, padahal banyak sekali hal positif bagi kesehatan tubuh jika seseorang banyak berjalan kaki. 

Berikut manfaatnya dikutip dari website Kementrian Kesehatan.

• Jalan kaki setiap hari selama kurang lebih 40 menit akan membantu mengurangi berat beban.
• Jalan kaki memberikan kondisi yang baik bagi paru-paru dan jantung.
• Membantu mengurangi stress.
• Memperlambat penuaan.
• Menurunkan tingkat cholesterol dalam darah.
• Menurunkan tekanan darah.
• Memperkuat otor kaki, paha dan tulang.