Terlebih lagi, selain faktor status minoritas ganda, penunjukan Ahok sebagai Kepala BO IKN akan mengonfirmasi tuduhan yang kuat beredar di publik, dengan mempertimbangkan letak IKN yang berdekatan dengan laut dan konon disebut-sebut sebagai titik yang bersinggungan dengan Jalur Sutera Modern (One Belt One Road/OBOR) yang digagas China, bahwa rezim Jokowi cenderung takluk pada RRC dengan membuka akses strategis bagi ekspansi pengaruh politik dan ekonomi (yang dikuatirkan berujung pada ekspansi populasi dan militer) China ke Indonesia dengan menempatkan Ahok yang notabene keturunan Cina sebagai pemimpin ibu kota baru tersebut.
Terlepas dari validitasnya, tuduhan serius tersebut tetap layak dipertimbangkan demi kemaslahatan dan kelanggengan jalannya pemerintahan Jokowi dan tentu demi keutuhan NKRI.
Nah, terkait faktor keutuhan NKRI tersebut, latar belakang kultural Abdullah Azwar Anas sebagai anak NU setidaknya akan memperkuat social and political positioning Jokowi di mata umat Islam, setidaknya di kalangan Nahdliyyin, sebagai umat mayoritas di Indonesia.
Ormas NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia dengan jejaringnya yang luas yang sejak pilpres 2019 relatif loyal pada pemerintahan Jokowi dapat dipastikan mendukung Anas dan tentu saja Jokowi. Dalam hal ini, totalitas dukungan PBNU dan warga NU beserta Bansernya untuk Jokowi-Amin pada kampanye pilpres 2019 tentu tak dapat diragukan lagi berperan besar untuk kemenangan paslon Jokowi-Amin.
Di samping itu, penunjukan Anas yang nota bene anak NU sebagai Kepala BO IKN dapat dianggap sebagai pelipur lara bagi kalangan NU yang tempo hari merasa ditinggalkan Jokowi karena posisi Menteri Agama yang secara tradisi biasanya dipegang NU justru ditempati oleh kalangan militer (Purnawirawan Jenderal Fachrul Razi).
Dalam konteks yang lebih mikro, faktor kedekatan sebagai anak pesantren NU, dan juga faktor usia muda, akan mempermudah koordinasi secara personal dan kultural antara Anas kelak sebagai Kepala BO IKN dengan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang masih berusia muda (32 tahun) dan juga lulusan pesantren afiliasi NU (Darunnajah Jakarta).
Faktor tersebut juga akan memudahkan kerja Anas sebagai Kepala BO IKN untuk menyiasati demografi sosial budaya di wilayah bakal ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berpopulasi mayoritas Muslim religius dan banyak terdapat lembaga Islam dan pondok pesantren yang cukup berpengaruh.
Dari sisi ini, Anas sudah unggul satu poin dari Ahok dalam hal perekatan kesatuan bangsa.
Di samping faktor keunggulan latar belakang sosial kultural tersebut, Abdullah Azwar Anas selama satu dasawarsa menjabat Bupati Banyuwangi juga dikenal dengan visi pembangunannya yang menekankan pada eco-tourism atau ekowisata yang berbasis lingkungan hidup dan pembangunan kota secara komprehensif, dengan tidak hanya meningkatkan kualitas aspek fisik atau infrastruktur melalui pembangunan bandara internasional Banyuwangi tetapi juga aspek sosial budaya atau kultural, seperti melalui penyelenggaraan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) dan ajang olahraga internasional balap sepeda Tour de Ijen, serta Banyuwangi Jazzz Festival dan Banyuwangi Ethno Carnival.
Visi dan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan holistik inilah yang tentunya diharapkan dapat meredam terpaan isu kritis dari para aktivis lingkungan hidup (WALHI dll) yang sedari awal menyoal bakal lenyapnya sekitar 146-256 ribu hektar hutan lindung di Kalimantan yang diperuntukkan lokasi ibu kota baru. Karena jelas membangun kota tidak hanya berurusan dengan benda mati, tetapi juga berurusan dengan manusia dan entitas sosial budaya yang berada di sekitarnya dan yang melingkupinya.
Dengan segenap keunggulan tersebut, Abdullah Azwar Anas jelas berpotensi besar sebagai pesaing terkuat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang digadang-gadang dan difavoritkan sebagai kandidat terkuat untuk jabatan Kepala BO IKN.
