Sistem jabatan fungsional memang berpotensi meningkatkan transparansi, namun juga mengurangi fleksibilitas dalam penggunaan dana. Di posisi ini mendukung upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Namun, dari sudut pandang pegawai, transformasi harusnya tidak fokus pada perubahan struktur namun mendorong transparensi dan inovasi, tetapi pada perubahan budaya kerja dan pola pikir. Selain itu, meskipun ada peningkatan koordinasi, masih ada kemungkinan transparansi anggaran menjadi kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh adanya kelompok ASN yang ragu terhadap upaya reformasi birokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
Antania Hanjani., Muslim, MA.,(2022). Implementasi Reformasi Birokrasi Melalui Penyetaraan Jabatan Fungsional di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol. 12 No. 1 Maret 2024, Hal. 01-11
Asatryan, Z., Heinemann, F. & Pitlik, H., 2017. Reforming the public administration: The role of crisis and the power of bureaucracy. European Journal of Political Economy, Volume 48, pp. 128-143.
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI. (2021). Studi Dampak Penyetaraan Jabatan terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
cnbcindonesia.com, 2023. Jokowi Bersih-bersih, 48.168 Jabatan di 99 Instansi Dipangkas. [Online] https://www.cnbcindonesia.com/news/20230904070126-4-468719/jokowi-bersihbersih-48168-jabatan-di-99-instansi-dipangkas [Diakses 17 Juni 2024]
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Indeks Reformasi Birokrasi Indonesia 2023. Jakarta: KemenPANRB.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
Kementerian Pertanian, 2020. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, Jakarta: Kementan.
Nugraha, R., Budiati, A., & Nugroho, K. S. (2024). Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV ke Jabatan Fungsional di Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang. Syntax Idea, 6(1), 416-435.
Ugyel, L., 2014. Explaining Hybridity in Public Administration: An Empirical Case of Bhutan's Civil Service. Public Administration and Development, 34(2), pp. 109-122
