Tantangan Demokrasi Indonesia dan Isu Golput Menjelang Pemilu 2024

Apa yang Anda ketahui mengenai kata "Golput"?, isu yang marak hadir jelang pemilu dan mungkin tidak asing ditelinga Anda

Kata tersebut erat kaitannya dengan pemilu, di mana negara yang menyelenggarakan ialah negara yang demokrasi, lantas apakah Indonesia telah menjadi negara demokrasi dan tidak ada masyarakat yang golput?

Mari kita cari tahu bersama ...

Demokrasi merupakan suatu kata yang sering didengar dan diucapkan, namun terkadang sulit mencari negara yang benar-benar mengimplementasikan kata itu sendiri. Salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi adalah Indonesia, yang di mana mengalami beberapa perubahan dari tahap demokrasi, dari mulai demokrasi liberal, demokrasi parlementer, dan demokrasi Pancasila (Purnaweni, 2004).

Dalam perjalanan demokrasinya tersebut, tentu kata demokrasi tidak seratus persen betul ada, sebab praktik demokrasi secara gamblang tidak harmonis dari bukti sejarah. Walaupun dalam setiap masa, presiden sangat berperan penting dalam memajukan negara, namun terlihat jelas ada demokrasi yang terhambat.

Kita sebut saja pada massa orde lama yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Beliau mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa. Sebab, Beliau mampu mengembangkan imajinasi Indonesia kepada masyarakat awam jauh sebelum kemerdekaan. Namun pada masa beliau memimpin dengan menggunakan demokrasi terpimpin yang katanya demokrasi khas Indonesia, nyatanya praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. 

Selain itu pada masa orde baru, yang di mana sentralisasi peran negara yang dipersonifikasikan lewat Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir seluruh institusi sosial politik kenegaraan yang "dipasung" secara sistematik di bawah kendali presiden. Maka yang lahir dalam situasi seperti itu adalah demokrasi semu. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Yang tentu demokrasi yang artinya bebas dengan mematuhi peraturan tidak dapat dilihat di sini.

Lalu munculah era reformasi yang bisa dibilang bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis (Aspinall, 2004). Ditandai dengan adanya partai politik-partai politik baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers dan sebagainya.

Demokrasi di Indonesia sebenarnya terus menunjukkan presentasi yang baik, di mana dikutip dari Media Indonesia dari hasil survei nasional 'Kinerja Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin dan Covid-19 di Indonesia' yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer pada 10–17 Oktober 2020. Hasil survei juga menunjukkan 77,9% publik setuju bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna. 

Namun hal itu tidak diikuti dengan berkurangnya golput, justru setiap tahun golput mengalami peningkatan. Golput atau singkatan dari golongan putih merupakan golongan yang tidak memilih pemimpin saat pemilihan umum. Lestari (2021) dalam jurnalnya menyatakan Menengok sejarah, istilah golput pada awalnya muncul menjelang Pemilu 1971 yang diselenggarakan pada 5 Juli1971 yang merupakan pemilu pertama di Orde Baru. Peserta pemilu pada waktu itu mengerut dibandingkan pesta demokrasi sebelumya. Di mana partai politik peserta Pemilu 1971 jauh lebih sedikit ketimbang Pemilu1955. Hal tersebut karena beberapa parpol dibubarkan, antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), MajelisSyuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Golput sejatinyamerupakan sikap politik dalam merespons perhelatan elektoral atau pemilu. Sikap ini sebagai protesbaik terhadap sistem maupun alternatif pilihan yang dipandang tidak ada yang kredibel untuk layakd dipilih Meski wujudnya berupa lebih memilih berlibur daripada menggunakan hak pilih, sebenarnya fenomena itu tetap menggambarkan ketiadaan alternatif pilihan. Pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, 2009, dan 2014 menunjukkan tren peningkatan di mana angka golput naik 28,30 persen dan kembali meningkat pada Pilpres 2014 menjadi 30 persen (Arif Nurul Imam, 2019).

Sebenernya perilaku golput merupakan suatu hak, karna dalam peraturan pemerintahan tidak ada, namun yang menjadi tidak boleh jika mengajak seseorang untuk golput. Memang bisa kita katakan golput berarti tidak menggunakan hak pilih untuk memilih pribadi. Namun lebih jelas, Lestari (2021) menyatakan bahwa tentu ada faktor yang memicu adanya golput diantara yaitu 

•  Faktor social ekonomi, psikologis, dan faktor rasionalmemang menjadi faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sikap pada saat pemilihan umum/ pilkada. 
• Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu danpartai Politik juga sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh semua Wakil-WakilRakyat maupun Partai-Partai Politik. 
• Yang paling penting khususnya di situasi saat ini pemerintah hendaknya konsisten apabila membuat aturan agar masyarakan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan seakan tidak adanya keadilan.