Memahami Hubungan Distribusi Pendapatan dan Program Kesejahteraan dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi momok bagi suatu pemerintahan selama bertahun-tahun yang memiliki berbagai aspek kompleks di dalamnya. Meskipun Indonesia telah memiliki perkembangan perekonomian yang pesat, namum kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi. 

Dilansir dari bps.go.id, persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2023 memiliki nilai 9.36 persen. Persentase tersebut mengalami penurunan dari semester sebelumnya atau pada bulan September 2022 yang sebesar 9,57%. Hal ini dapat terealisasi dikarenakan adanya pendistribusian pendapatan yang baik oleh pemerintah dan pengadaan program-program kesejahteraan untuk masyarakat yang baik oleh pemerintah saat itu.

Menurut Meydiasari dan Soejoto (2017), distribusi pendapatan merupakan penyebaran pendapatan atau perbedaan pendapatan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Artinya, perbedaan tingkat pendapatan dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan pemisahan pendapatan yang besar antar kelas sosial, sehingga hanya kelompok tertentu saja yang dapat merasa sejahtera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan yaitu terdapat pembangunan infrastruktur yang tidak merata antar daerah, tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang berakibat pada penurunan pendapatan per kapita, terdapat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam substitusi impor yang berakibat pada naiknya harga-harga barang kebutuhan masyarakat, dll.

Distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan saling berkaitan satu sama lain. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan dan disparitas pendapatan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, serta terjadi ketimpangan atau tidak meratanya distribusi pendapatan terhadap akses barang-barang kebutuhan masyarakat dan peluang ekonomi. Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya yaitu menggunakan indikator Gini Ratio. 

Dilansir dari bps.go.id, Gini Ratio penduduk Indonesia pada bulan Maret 2023 sebesar 0,388. Angka tersebut naik sebanyak 0,007 jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada September 2022 yang bernilai 0,381. Pada daerah perkotaan di Indonesia, tercatat Gini Ratio pada bulan Maret 2023 sebesar 0,409 dan pada daerah perdesaan, Gini Ratio tercatat sebesar 0,313. Hal tersebut membuktikan bahwa ketimpangan atau kesenjangan pendapatan yang terjadi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan ketimpangan pada daerah perdesaan. Hal itu juga dapat kita lihat secara langsung bahwa daerah perkotaan menunjukkan ketimpangan yang lebih tinggi daripada di daerah perdesaan.

Distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi, contohnya yaitu akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat miskin seringkali mempunyai akses yang terbatas terhadap pendidikan dan juga pelayanan kesehatan yang berkualitas. Akses terbatas terhadap pendidikan ini dapat menghalangi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan sehingga tingkat kemiskinan di Indonesia tetap stagnan atau bahkan dapat meningkat dan juga membuat. 

Kemudian akses layanan kesehatan yang buruk dapat mengakibatkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penyakit sehingga semakin memperburuk situasi kemiskinan mereka. Distribusi pendapatan yang tidak merata juga dapat membatasi peluang ekonomi bagi banyak masyarakat yang miskin, seperti tidak mendapat akses terhadap modal, kredit, ataupun pasar untuk memulai usaha atau bisnis mereka ataupun untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Program kesejahteraan atau welfare programs merupakan program atau kebijakan yang dibuat atau direncanakan oleh suatu pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dari berbagai aspek. Indonesia memiliki berbagai program kesejahteraan untuk masyarakatnya yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya adalah bantuan sosial langsung, pemberdayaan masyarakat, dan kemudahan akses ke layanan dasar seperti pada sektor kesehatan dan pendidikan. Berbagai program kesejahteraan yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sudah memperlihatkan dampak positif bagi masyarakat yang menjadi target dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Namun pada setiap program tersebut pastinya memiliki tantangan dalam menerapkannya dengan efektif dan efisien.

Salah satu tantangan terbesar dalam pengadaan program kesejahteraan adalah moral hazard. Moral Hazard adalah situasi di mana individu tidak memiliki insentif untuk bertindak secara hati-hati atau bertanggung jawab atas tindakannya karena mereka tidak memiliki tanggung jawab atau menanggung konsekuensi secara penuh atas tindakan mereka. Hal ini sering terjadi disebabkan oleh pandangan individu terhadap pihak lain yang telah menanggung sebagian maupun seluruh risiko. Seringkali kasus moral hazard ditemukan pada means-tested welfare program atau program yang berkaitan dengan tingkat pendapatan seseorang, misalnya program kesejahteraan untuk masyarakat dengan pendapatan tertentu.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, dapat dilakukan cara-cara seperti mengarahkan welfare program dari means-tested ke categorical welfare program, menerapkan ordeal mechanism, dan meningkatkan outside options. Categorical welfare program adalah pengadaan program kesejahteraan berdasarkan kategori penerima yang spesifik, misalnya program yang menargetkan untuk penyandang disabilitas ataupun untuk anak-anak yatim piatu. Menerapkan ordeal mechanism yaitu membuat suatu fitur atau upaya yang membuat suatu program kesejahteraan tersebut menjadi tidak menarik bagi orang yang tidak membutuhkan program tersebut tetapi membantu untuk yang membutuhkan program tersebut. Contohnya yaitu dibagikan makanan gratis, namun orang yang ingin mendapatkan makanan gratis itu harus mengantri dalam waktu yang cukup lama. Terakhir yaitu increasing outside options, yaitu dengan pemerintah menaikkan pendapatan untuk orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah standar agar mereka tidak berada di bawah garis kemiskinan dan juga ikut meningkatkan wage rate.

Kesimpulannya yaitu distribusi pendapatan dan program kesejahteraan sangatlah berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi dalam hal melakukannya, harus dilakukan dengan perhitungan atau perencanaan yang baik sehingga kebijakan atau pelaksanaannya tercapai sesuai target dan efektif serta efisien. Serta menanggulangi segala hambatan atau tantangan agar tercapainya target sesuai dengan perencanaan awal ketika membuat program kesejahteraan tersebut.