Saya Khoirul, salah satu mahasiswa pendidikan master di Biomedis Universitas Gadjah Mada (UGM). Saya terdaftar menjadi mahasiswa UGM sejak Agustus 2016 lalu dan alhamdulilah saat ini akan memulai riset untuk tugas akhir. Proposal riset sudah saya garap sejak April 2017 dan telah dipresentasikan di hadapan pembimbing dan penguji pada akhir Juni 2017.
Setelah melalui proses yang begitu rumit, alhamdulilah semua berjalan lancar dan saya mulai menyiapkan segala hal untuk keperluan riset mulai dari membeli bahan seperti tikus putih, reagen, kit ELISA sampai pengurusan ethical clearance penelitian. Pelaksanaan riset saya jadwalkan pada 20 September 2017.
Di Indonesia, mencari reagen dan kit ELISA sesuai kebutuhan sangat sulit karena informasi yang saya peroleh, Indonesia belum produksi aneka barang tersebut. Saya sempat mencari ke beberapa penjual bahan kimia, dan tidak ada penjual yang menyediakan stok siap pakai. Oleh karena itu saya memutuskan memesan ke penjual yang mengimpor bahan dari luar. Menurut informasi dari penjual, bahan yang saya butuhkan (ekstrak kafein murni) diimpor dari Jepang, sementara kit ELISA diperoleh dari China, dan estimasi barang akan tiba mencapai kurang lebih 1 bulan.
Saat memesan, belum terdengar isu soal penertiban import yang dilakukan Ibu Sri Mulyani. Tetapi, saat mendekati waktu penelitian, tepatnya pertengahan Agustus 2017, saya baru diberi informasi bahwa sedang ada penertiban impor yang menyebabkan semua pasokan barang dari luar negeri terhambat masuk ke Indonesia.Â
Awalnya, saya tidak paham dengan masalah ini. Kemudian, saya mencari informasi di internet, dan ternyata memang benar, 10 Juli 2017, Ibu Sri Mulyani telah membentuk satgas untuk menertibkan barang impor sehingga berdampak terhadap kelancaran usaha yang dilakukan oleh seluruh importer di Indonesia.
Ternyata, kasus tersebut tidak hanya merugikan pihak importer, tapi juga konsumen, termasuk saya sebagai mahasiswa peneliti. Karena masalah tersebut, saya terpaksa menunda penelitian sampai waktu yang belum jelas. Padahal, saya sudah menargetkan akan menyelesaikan pendidikan dalam waktu 1,5 tahun dengan mengatur jadwal sedemikian rupa supaya dapat selesai pendidikan tepat waktu.
Komentar saya untuk masalah ini, kebijakan Ibu Sri Mulyani ini menunjukkan ketegasan yang tidak siap dengan solusi konkret. Bukannya memberikan hasil yang baik, justru hal ini mengganggu semua sistem yang sudah berjalan normal. Seharusnya, jika ingin memberantas oknum importer nakal buatlah peringatan di awal atau sosialisasi program penertiban import bukan membuat larangan yang menyebabkan semua sistem terganggu. Karena seperti yang kita ketahui bersama, hampir 90%, masyarakat Indonesia sangat bergantung terhadap produk luar negeri. Bahkan untuk teknologi digital saja, kita masih menggunakan produk import dari luar negeri, contohnya laptop. Sampai saat ini, belum ada laptop asli buatan Indonesia.
Jadi, masukan buat pemerintah, jika ingin membuat aturan baru seharusnya kaji dulu kemungkinan masalah lain yang akan muncul. Dahulukan negosiasi atau sosialisasi sebelum membentuk kebijakan. Dan akan lebih bijaksana, jika segala keputusan ditentukan dengan musyawarah bersama masyarakat.
Demikian.
Salam,
Akhir kata, tolong segera benahi masalah ini karena nasib riset saya
bergantung di tangan Bapak/Ibu pemerintah.
