Mohon tunggu...
Money

Benang Merah Akuntansi Manajemen Pemerintahan

19 Juni 2016   11:23 Diperbarui: 19 Juni 2016   11:30 246
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : Nurliani Kusumawardhani

Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Pemerintahan, saya harus membuat peta konsep dan mencari hubungan antarmateri yang dipelajari pada mata kuliah ini. Dalam tulisan ini, saya akan membahas 3 (tiga) materi yang berhubungan yaitu Standar Pelayanan Minimum (SPM), Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dan Balanced Scorecard. Apakah anda tahu apa hubungan dari ketiga materi tersebut? mari kita bahas.

Standar Pelayanan Minimum (SPM), Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), dan Balanced Scorecard, dari ketiga materi ini terdapat hubungan satu sama lainnya. Standar Pelayanan Minimum (SPM) membahas mengenai urusan wajib daerah berupa ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga. Terdapat nilai strategis pada SPM diantaranya :

  1. Dijadikan tolok ukur (benchmark) penentuan biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan;
  2. Dijadikan acuan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dalam hal ini, pemerintah bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan yang bermutu/berkualitas kepada masyarakat. Untuk mewujudkan mutu pelayanan yang baik, pasti membutuhkan anggaran dalam pelaksanaannya.

Anggaran ini dibahas dalam Anggaran Berbasis Kinerja yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan. Berikut ini lima prinsip dari ABK yaitu :

  1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
  2. Disiplin anggaran
  3. Keadilan anggaran
  4. Efisiensi dan efektifitas anggaran
  5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Di poin 3 dan 5 dimaksudkan bahwa pemerintah mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat dalam pemberian pelayanan dan mengutamakan pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan dan mampu menumbuhkan profesionalisme kerja.

Dalam pelaksanaan mewujudkan mutu pelayanan publik dengan metode penganggaran yang tepat, maka diperlukan adanya penilaian/kontrol agar terciptanya keefektifan dan keefisiensian. Penilaian pengukuran atas kinerja dan keuangan ini menggunakan Balanced Scorecard. Dalam pengukuranya tedapat elemen-elemen pengukuran, diantaranya sebagai berikut :

  1. Perspektif Financial
  2. Perspektif Customer
  3. Perspektif Proses Bisnis Internal
  4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Kita lihat dari perspektif Customer, pengukuran ini berfokus pada kepuasan Customer terhadap pelayanan atas kinerja yang efisien dan efektif.

HUBUNGAN ANTARA STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Nah dari penjelasan SPM dan ABK diatas, anda sudah tahukan bahwa adanya kesamaan poin yang dituju yaitu dari segi keefektifan dan keefisiesian antara pelayanan dan penganggaran. Sehingga adanya hubungan antara SPM dan ABK dalam menciptakan kesesuaian antara perencanaan pelayanan publik dengan penganggaran pelayanannya, untuk mencapai kepuasan konsumen (masyarakat).

HUBUNGAN ANTARA BALANCED SCORECARD DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Melihat dari prinsip ABK dan elemen-elemen pengukuran, terdapat fokus yang sama yaitu adanya kepuasan konsumen dari segi kinerja pelayanan terhadap konsumen tersebut. Nah dalam hal ini balanced scorecard berperan untuk mengukur dan menilai kinerja atas penerapan dari prinsip ABK yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

HUBUNGAN ANTARA BALANCED SCORECARD DAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Seperti yang telah anda ketahui dari penjelasan SPM diatas yang menyebutkan bahwa pemerintah bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan yang bermutu/berkualitas terhadap masyarakat. Untuk mengetahui apakah hal itu sudah terwujud atau tidak dapat diketahui dengan menggunakan balanced scorecard dalam mengukur dan menilai kinerja pemerintah apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak dan hasilnya nanti dapat dijadikan bahan evaluasi masa yang akan datang.

Berikut yang bisa saya jelaskan mengenai benang merah antara SPM, ABK, dan Balanced Scorecard pada teman-teman semua, pada intinya Pelayanan publik yang bermutu dan berkualitas dapat terwujud dengan diimbangi kinerja yang efektif dan efisien. Semoga informai yang saya sampaikan bermanfaat.

Sumber :

Standar Pelayanan Minimal 

Apa Itu Anggaran Berbasis Kinerja

Empat Perspektif Dalam Penerapan Balance Scorecard

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun