Maraknya software bajakan telah lama mendapat perhatian serius pemerintah. Berbagai upaya ditempuh untuk memberantas pembajakan software. Undang -undang Hak Kekayaan Intelektual sudah diberlakukan. Razia terhadap toko-toko penjual software bajakan, service komputer dan warnet - warnet sudah seringkali digelar. masih ditambah lagi ada fatwa haram yang dikeluarkan MUI tentang memakai, menjual, maupun membuat software bajakan. Lengkap sudah. Hasilnya ? sampai sekarang software bajakan masih tetap menjadi primadona di negeri ini!
sebenarnya mengatasi pembajakan tidak terlalu sulit, karena kalau dirunut gegap gempita pembajakan software ini justru biangnya adalah pemerintah. salah satu contoh yang paling nyata, pelajaran komputer yang diajarkan di sekolah - sekolah hanya diisi dengan materi cara mengoperasikan software-software keluaran microsoft (Windows). Nah, pemerintah perlu merevisi merevisi kebijakannya dalam menangani software bajakan.
Selama ini pemerintah hanya berpikir dari aspek ekonomi sehingga dalam melihat pembajakan software hanya berpijak dari undang - undang HaKI. Rakyat juga punya Hak Keadilan Intelektual yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan ! ketika software - software telah menjadi urat nadi kegiatan sehari - hari harusnya pemerintah jangan hanya bisa melakukan razia. Tapi juga bagaimana bisa memenuhi kebutuhan software yang bisa dinikmati oleh masyarakat termasuk kalangan bawah.
saya sebagai "wong cilik" yang merupakan salah satu diantara jutaan rakyat Indonesia yang tak mampu beli software asli mendesak pemerintah untuk sebisa mungkin mengatasi masalah kebutuhan software ini. Biar tidak terlihat ada kesan pemerintah melindungi kepentingan pihak asing di dalam negeri ini. Betapa tidak, Software produk microsoft dipromosikan secara gratis oleh sekolah - sekolah atau lembaga pendidikan, dilindungi oleh undang - undang, dijaga aparat keamanan, dan ditegaskan MUI bahwa haram memakai software bajakan.
Untuk memenuhi keadilan dan melindungi bangsa Indonesia dari cengkeraman software - software asing pemerintah harus mau melakukan langkah yang memihak pada kepentingan rakyat, meskipun akan ditentang banyak pihak, diantaranya adalah :
1. Pemerintah harus segera menghentikan atau menghapus materi pelajaran komputer disekolah yang berisi tentang cara - cara operasional software - software yang bersifat komersil diganti dengan software yang berbasis open source. Jangan sampai sekolah hanya menjadi "sales promotion" gratisan bagi produk software yang komersil itu.
2. Pemerintah harus mewajibkan seluruh intansi pemerintah untuk mengganti operasi sistem dalam komputernya dengan OS yang Opensource.
3. Pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk pengembangan software opensource.
4. Penggunaan software opensource dijadikan sebagai gerakan nasional.
5. Kalau perlu produk software komersil dari luar dikenakan pajak yang tinggi, jadi biar masyarakat tidak ada yang beli.
Mari kita canangkan gerakan revolusi software !
