Regulasi Kebijakan Publik: Pengaturan dan Proses Pembentukannya di Indonesia

Pengundangan
Agar peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum, pengundangan dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, atau Tambahan Berita Negara. Untuk peraturan daerah, pengundangan dilakukan melalui Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan atau tertulis melalui berbagai forum, seperti rapat dengar pendapat umum, seminar, atau sosialisasi. Masukan masyarakat membantu memastikan bahwa regulasi yang dibentuk relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diterima secara luas.

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan peraturan harus didasarkan pada asas-asas berikut:

• Kejelasan Tujuan: Peraturan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur.
• Kelembagaan yang Tepat: Peraturan hanya boleh dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
• Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan: Isi peraturan harus sesuai dengan jenis dan hierarkinya.
• Dapat Dilaksanakan: Peraturan harus realistis dan dapat diimplementasikan.
• Kedayagunaan dan Kehasilgunaan: Peraturan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
• Kejelasan Rumusan: Bahasa peraturan harus jelas, lugas, dan tidak menimbulkan multitafsir.
• Keterbukaan: Proses pembentukan peraturan harus melibatkan masyarakat dan terbuka untuk pengawasan publik.

Keadaan Khusus dalam Pembentukan Peraturan

Dalam situasi tertentu, peraturan dapat dibuat di luar program legislasi. Misalnya, untuk mengatasi keadaan luar biasa seperti bencana alam atau konflik, DPR, DPD, dan pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang atau peraturan daerah di luar Prolegnas atau Prolegda. Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU 12/2011 untuk undang-undang dan Pasal 38 untuk peraturan daerah.

Pentingnya Regulasi Kebijakan Publik yang Efektif

Regulasi kebijakan publik yang baik memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat, mendorong pembangunan, dan melindungi hak-hak warga negara. Dengan hierarki yang jelas, proses pembentukan yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat, regulasi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi permasalahan sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, seperti minimnya koordinasi antar lembaga, korupsi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas institusi, memberantas praktik korupsi, serta melakukan sosialisasi yang masif untuk memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Regulasi kebijakan publik bukan hanya sekadar alat hukum, tetapi juga cerminan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat dan membangun negara yang lebih baik.

Sumber

• Undang-undang (UU)Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
• Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya
• Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.