Indonesia, Pendidikan, Ekonomi, dan Pandemi

Pandemi Covid-19 yang diawali pada akhir tahun 2019 dan eksistensinya masih nampak jelas sampai saat ini, meskipun sudah terjadi banyak penurunan namun Covid-19 seperti enggan hilang. Jika dilihat sedari awal virus ini muncul di daratan China dan menyebarluas ke belahan bumi lain, membuat hadirnya keterkejutan masyarakat karena perubahan yang dipaksakan. 

Mengapa disebut dipaksakan? Karena masih banyak negara yang belum siap bahkan tidak siap dengan adanya perubahan yang sangat mendadak. Ketika virus ini hadir, semua seakan dipaksa untuk berhenti dan berjalan di jalur yang berbeda. Seperti adanya pembatasan sosial yang membuat kericuhan di segala aspek, baik di pendidikan, sosial, ekonomi, bahkan politik.

Di Indonesia sendiri rasanya termasuk ke negara yang belum siap dengan adanya perubahan yang sangat mendadak, karena ada beberapa hal dan kebijakan yang dirasa kurang tepat untuk diterapkan pada saat itu. Kebijakan-kebijakan yang hadir merupakan kebijakan yang bersifat Top-Down yang mana seluruh kebijakan langsung diputuskan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat dan memukul rata bahwa kebijaka tersebut dapat menjadi solusi permasalahan di seluruh Indonesia. 

Contoh nya, ketika pemerintah memutuskan sistem pembelajaran jarak jauh atau daring yang mungkin akan efektif dilaksanakan di daerah-daerah yang memiliki jaringan internet yang memadai. Yang terjadi pada daerah-daerah tertinggal atau kurang bahkan tidak memiliki jaringan yang memadai maka akan kesulitan untuk mengemban ilmu sehingga tidak banyak dari mereka yang berhenti sekolah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang berakhir menikahkan anaknya di usia muda.

Dalam sistem pendidikan, bukan hanya murid yang merasa terdampak besar akan perubahan yang ada, tetapi guru juga. Guru yang kurang memahami teknologi pun kesulitan dalam menyampaikan pembelajarannya sehingga tidak menciptakan pembelajaran yang efektif bagi murid. 

Kesulitan memahami materi pada pembelajaran jarak jauh juga membuat sekolah perlu membuat sistem pembelajaran yang cukup efektif, tetapi tetap saja keefektifan sulit untuk dicapai jika tidak adanya timbal balik dan hubungan antar kedua belah pihak. Yang mana jika sekolah sudah membuat sistem pembelajaran sedemikian rupa maka muridnya harus mendukung dengan mengikuti pembelajaran sesuai arahan.

Selain membuat perubahan yang signifikan di bidang pendidikan, adanya virus ini menghadirkan permasalahan dalam aspek ekonomi. Adanya pembatasan sosial membuat kegiatan ekonomi mau tidak mau harus menghentikan kegiatannya bahkan membuat beberapa pihak harus kehilangan pekerjaannya. 

Selain kehilangan pekerjaan juga, adapula yang mendapatkan kerugian yang cukup besar karena usahanya harus berhenti terutama bagi pedagang-pedagang kecil yang tidak akrab dengan teknologi. 

Contohnya bagi pedagang-pedagang di pasar tradisional yang hanya mengandalkan pembeli dengan bertransaksi secara langsung, yang mana ketika terjadi pembatasan sosial maka mereka kehilangan pembeli dan mengalami kerugian karena hanya mengandalkan transaksi secara langsung. Atau dapat dibilang pemiliki usaha mikro, kecil, dan menengah terkena dampak yang cukup membuat mereka kesulitan terlebih ketika mereka tidak mendapatkan keuntungan bahkan hanya mendapat kerugian mereka harus membayarkan gaji pekerja yang mereka miliki. 

Tidak sedikit dari mereka yang memutus kontrak kerja dengan pekerja nya karena ketidakmampuan dalam membayar gaji pekerja. Banyak nya orang yang kehilangan pekerjaan mereka membuat beberapa orang melatarbelakangi kejahatannya dengan alasan tersebut, seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh seseorang.

Tindakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan ekonomi di masyarakat, diwujudkan oleh adanya bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat menengah ke bawah. Bantuan yang dihadirkan dapat berupa uang tunai, informasi lapangan pekerjaan, dan juga pelatihan kerja. Banyaknya yang kehilangan pekerjaan dan para pencari kerja  membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan kartu prakerja. Program kartu prakerja ini bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja dan kewirausahaan, selain bertujuan memberi manfaat bagi pengguna juga memberi manfaat bagi sektor swasta.

Banyaknya perubahan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 membuat Indonesia perlu menyusun kembali program perencaan pembangunan sosialnya. 

Maka dari pemerintah perlu merangkai ulang rencana pembangunan sosial dalam mencapai kesejahteraan rakyat seluruhnya. Hal tersebut bisa dimulai dari membenahi program pendidikan yang cukup besar terpengaruh karena pandemi Covid-19 ini karena pendidikan akan berpengaruh besar juga pada proses pembangunan sosial. 

Selain itu, sistem ekonomi juga perlu untuk dibenahi ulang karena pembangunan sosial juga akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Di masa globalisasi dan pandemi Covid-19 ini membuat manusia bergantung pada teknologi, maka dari itulah solusi dari permasalahan tersebut bisa dari dari teknologi. Dimulai dari penyuluhan awal tentang penggunaan teknologi dan peningkatan akses teknologi bagi daerah-daerah yang kurang memiliki akses.

Mengapa teknologi? Karena teknologi dapat dijadikan alat bantu yang sangat baik jika digunakan sebaik mungkin. Tentunya dengan melibatkan masyarakat langsung dengan proses pembangunan sosial, seperti apakah sistem teknologi yang dibutuhkan masyarakat dan perlu dipenuhi oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Lalu teknologi dalam aspek perekonomian juga di masa sekarang bisa menjadi salah satu cara, seperti UMKM yang dikembangakan secara digital. Teknologi dalam dunia pendidikan bisa dilibatkan dengan mengembangkan dan memperbaiki sistem pembelajaran yang sudah ada saat ini.

Pandemi Covid-19 memang banyak membawa dampak yang kurang mengenakan terutama bagi pihak yang terkena dampak paling besar. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan pandemi ini memaksa adanya perubahan yang mau tidak mau perlu untuk dilakukan. Meskipun melihat realita dari Indonesia saat ini mungkin akan sedikit sulit untuk direalisasikan yang mana teknologi akan menopang kehidupan masyarakat. 

Namun bukan tidak mungkin hal itu akan terwujud di 5 sampai 20 tahun ke depan. Dan dalam mencapai hal tersebut bisa mulai perlahan dilakukan dari saat ini. Proses pembangunan sosial memang bukan hal yang mudah, namun perlu adanya komunikasi antara kedua pihak yang terlibat baik dari pihak pemberi manfaat atau pemerintah maupun pihak penerima manfaat kebijakan atau masyarakat itu sendiri. Yang mana jika hanya pemerintah yang mendorong untuk pembangunan sosial lebih baik secara cepat namun masyarakatnya tidak mendukung atau memberikan respon yang baik maka rasanya akan sulit untuk diwujudkan. 

Maka dari itulah,pemerintah harus mau mendengar apa yang rakyatnya sampaikan dan masyarakat harus memanfaatkan secara maksimal manfaat yang diberikan.

 

Referensi 

Direktorat SMP. 2021. 3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai. Juli 29. Accessed Maret 13, 2022. https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/.

Fitriani, Feny Freycinetia. 2021. Didik J. Rachbini Ungkap 5 Masalah Krusial di RI Selama Pandemi Covid-19. Agustus 14. Accessed Maret 13, 2022. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210814/9/1429793/didik-j-rachbini-ungkap-5-masalah-krusial-di-ri-selama-pandemi-covid-19.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. n.d. Tentang Prakerja. Accessed Maret 13, 2022. https://www.prakerja.go.id/tentang-prakerja.