People Power, Jokowi dan Titah Megawati

Kita tentu tahu bagaimana kebijakan Megawati yang begitu kacau selama dirinya menjadi Presiden. Berkata untuk wong cilik, tapi kebijakannya justru menjerumuskan Indonesia ke jurang kemiskinan akud. Mari kita tengok sebentar kebijakan Megawati saat ia menjabat sebagai Presiden :

1. Pemerintahan Megawati menaikan BBM, TDL dan telepon yg diumumkan pada malam Tahun Baru 2003 yang bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun Taufiq Kiemas, suami tercinta Megawati. Perayaan itu sangat mewah dan berlebihan. Sudah dua kali Mega dan keluarganya menunjukkan keteladanan yang buruk dengan berfoya-foya di malam akhir tahun, yakni akhir 2001 dan 2002. Ironisnya, dia pernah dan bahkan berulang-ulang mengajak rakyat RI untuk hidup prihatin serta sederhana di tengah kondisi ekonomi yang buruk ini. Hal ini membuktikan omongan dan perbuatan Megawati tidak selalu sejalan.
2. Kebijakan Pemerintahan Megawati memberikan status Release and Discharge (R&D) kepada sejumlah obligor korup BLBI menunjukkan keberpihakan Megawati pada konglomerat-koruptor meski sudah terbukti dalam sidang pengadilan korupsi hingga 600 TRILIUN yg amat menyengsarakan rakyat kecil. R&D adalah kebijakan memaafkan koruptor secara hukum asalkan yang bersangkutan mau kembali ke Indonesia dan mengembalikan uang negara yang dikorupsi. R&D diberikan hanya kepada koruptor yang masih punya niat baik. Sungguh kebijakan yang absurd dan kompromistis terhadap koruptor!
3. Pemerintahan Megawati menggadaikan aset-aset strategis bangsa kepada pihak asing dengan berkedok privatisasi. Aset bangsa yang di dalamnya bergantung hajat hidup orang banyak seperti telekomunikasi dan transportasi, seperti termaktub dalam UUD 1945, tidak semestinya dijual ke pihak asing. Kasus penjualan Indosat ke STT Singapore yang sampai saat ini tidak transparan menjadi bukti. Selain sebagai BUMN yang strategis dan sangat menguntungkan, alasan yang mendasari privatisasi Indosat terkesan dibuat-buat. Salah satunya, anggapan terjadi banyak kebocoran dan inefisiensi di dalamnya padahal Indosat merupakan best managed company peringkat lima se-Asia. Predikat yang membanggakan tentunya.
4. Pemerintahan Megawati melakukan kebodohan fatal saat menjual LNG Tangguh ke China tahun 2002 dg harga terendah di dunia 2,4 USD/mmbtu (padahal harga pasaran 20 USD) harga 2,4 USD/mmbtu ini flat berlaku selama 25 tahun sampai dengan 2027 .
5. Pemerintahan Megawati juga tidak punya iktikad untuk memutuskan hubungan dengan IMF. Dengan alasan perekonomian negara akan timpang bila tidak disuntik bantuan IMF, pemerintahan Megawati masih menggandengnya padahal, 72 persen “pasien” yang “dirawat” IMF justru kolaps.

Begitu dahsyat kebijakan Megawati kala dirinya menjabat sebagai Presiden. Begitu lugas dia buat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Ada kekuatiran saya tentang bagaimana Jokowi akan tunduk pada Megawati, apapun titah yang akan diterimanya. Bukan tidak mungkin Jokowi akan “mengkhianati amanah rakyat” jika untuk kedua kalinya ia akan berkhianat pada amanah. Pertama, pada rakyat Solo, kedua pada rakyat Jakarta. Tapi jika Jokowi percaya pada people power, pada partisipasi rakyat. Masih ada harapan untuk Indonesia. Semoga. (*)

(*) Data tentang kebijakan Megawati selama menjabat sebagai Presiden saya ambil dari tulisan Andrew di Kompasiana "Masih Layakkah Megawati Mencalonkan Diri sebagai RI 1" dan beberapa media online.