Memahami Politik Uang dan Dampak Sistemiknya

Bagi pemodal atau pendonor, dana yang diberikan kepada peserta pemilu mungkin dianggap sebagai saham yang akan diminta hasilnya saat sang calon menjabat. Lazimnya pemodal akan meminta imbalan berupa kemudahan ijin berusaha, fasilitas negara, proyek pemerintah atau hal lain yang menguntungkan mereka. Tentunya keuntungan ini hanya dirasakan oleh pemodal dan sisi ketidakadilan akan sangat terasa bagi pihak lain.

Bagi masyarakat, masyarakat akan mendapatkan pejabat berupa pemimpin ataupun wakil rakyat yang tidak kompeten. Karena mereka terpilih karena politik uang bukan karena rasionalitas maupun ideologi apalagi prestasi. Keberpihakan pejabat yang demikian akan cenderung pada keuntungan pribadi dan pihaknya. Masyarakat dalam hal ini tidak akan menemui rasa keadilan karena kebijakan yang dirumuskan tidak berpihak kepada mereka. Tidaklah lahir kebijakan yang memihak kepada kepentingan masyarakat.

Bagi partai politik, partai politik akan dinodai oleh wakil-wakil mereka yang cenderung korupsi. Jika tertangkap maka nama partai politik yang tercoreng. Partai politik pun akan terlena dalam buruknya kaderisasi partai, karena mereka cenderung memberikan tiket pemilu kepada siapa yang membayar bukan kepada kadernya yang berprestasi. Maka kepercayaan kepada partai politik akan tergerus.

Pada Akhirnya

Seluruh elemen bangsa pasti sepakat bahwa korupsi adalah hal buruk dan harus dicegah. Menangkap koruptor adalah sesuatu yang baik, namun pencegahan korupsi merupakan hal yang lebih baik. Penghindaran dari politik uang merupakan salah satu pencegahan korupsi, jika Pemilu jauh dari politik uang kecenderungan korupsi akan berkurang. Terjangkaunya biaya politik akan menambah rasionalitas Pemilu dan melahirkan pejabat yang kompeten. Sehingga atmosfer demokrasi akan terasa sejuk dan melezatkan.