Menjunjung Kedaulatan NKRI di Laut Cina Selatan: Tantangan dan Strategi

Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Cina Selatan, wilayah yang penuh dengan ketegangan geopolitik dan sengketa maritim, menghadapi banyak tantangan. 

Sebagai negara kepulauan, dengan wilayah maritim yang luas, kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan sangatlah penting, meskipun Indonesia tetap berstatus non-claimant dalam sengketa wilayah tersebut. 

Meskipun demikian, menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah maritim ini sangat penting untuk menjamin keamanan nasional, melindungi kepentingan ekonomi, dan menegakkan hukum internasional. Tulisan ini menggali beragam tantangan yang dihadapi kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan dan mengeksplorasi pendekatan strategis untuk mengatasi tantangan tersebut secara efektif.

Beberapa tantangan yang bisa penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Sengketa Wilayah, Laut Cina Selatan dirusak oleh klaim teritorial yang tumpang tindih, terutama didorong oleh China's Nine-Dash Line, yang melanggar batas maritim negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. 

Kepulauan Natuna, yang terletak di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, telah menjadi pusat sengketa wilayah, dengan Tiongkok yang menegaskan klaim historisnya dan melakukan serangan ke perairan Indonesia. 

Perselisihan ini tidak hanya menantang integritas wilayah Indonesia tetapi juga melemahkan kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna dan perairan sekitarnya sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan nasional.

2. Ancaman Keamanan Maritim, kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan semakin terancam oleh berbagai ancaman keamanan maritim, termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan kejahatan terorganisir transnasional. 

Menjamurnya aktivitas terlarang ini tidak hanya merusak sumber daya maritim dan integritas wilayah Indonesia, namun juga mengancam stabilitas dan keamanan regional. Kehadiran kapal asing, termasuk armada penangkapan ikan Tiongkok dan milisi maritim, memperburuk tantangan keamanan ini, meningkatkan ketegangan dan meningkatkan risiko insiden maritim di perairan Indonesia.

3. Dinamika Geopolitik, Laut Cina Selatan telah menjadi titik panas geopolitik, yang ditandai dengan persaingan antar negara-negara besar yang berupaya untuk menegaskan pengaruh dan kendali atas rute dan sumber daya maritim strategis. 

Upaya Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya menjadi rumit karena keterlibatan aktor eksternal, termasuk Amerika Serikat, Tiongkok, dan pemangku kepentingan regional lainnya, yang kepentingan strategisnya seringkali bersinggungan dengan domain maritim Indonesia. Mengelola dinamika geopolitik sambil menegaskan kedaulatan Indonesia memerlukan kemahiran diplomasi, pandangan ke depan yang strategis, dan keterlibatan proaktif dengan pemangku kepentingan terkait.

4. Ambiguitas dan Ketidakpastian Hukum, kurangnya kejelasan dan konsensus mengenai batas maritim dan klaim teritorial di Laut Cina Selatan berkontribusi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian hukum, sehingga mempersulit upaya penegakan kedaulatan Indonesia. 

Perselisihan mengenai penafsiran dan penerapan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), memperburuk ketegangan dan menghambat mekanisme penyelesaian damai. Ketaatan Indonesia terhadap UNCLOS dan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum di bidang maritim sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Setelah memaparkan beberapa tantangan di atas, penulis mencoba untuk menawarkan strategi atau kiat-kiat untuk menghadapinya, yakni:

1. Memperkuat Kesadaran Domain Maritim, meningkatkan kemampuan kesadaran domain maritim Indonesia sangat penting untuk memantau dan melindungi wilayah maritimnya di Laut Cina Selatan secara efektif. 

Hal ini melibatkan investasi pada teknologi pengawasan canggih, termasuk sistem radar, citra satelit, kendaraan udara tak berawak (drone), dan kapal patroli maritim, untuk meningkatkan kesadaran situasional dan mendeteksi potensi ancaman secara real-time. Dengan memperkuat kemampuan pengawasan dan pengintaian maritim, Indonesia dapat mencegah aktivitas ilegal, mendeteksi intrusi maritim, dan merespons ancaman keamanan dengan cepat, sehingga menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya.

2. Keterlibatan Diplomatik dan Kerjasama Multilateral, keterlibatan diplomatik dan kerja sama multilateral merupakan komponen penting dari strategi Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Indonesia harus memanfaatkan forum bilateral dan multilateral, termasuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), dan the East Asia Summit (EAS), untuk mendorong dialog, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan mekanisme penyelesaian konflik secara damai terhadap sengketa wilayah yang ada. 

Dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk negara pengklaim dan kekuatan eksternal, Indonesia dapat memajukan kepentingannya, menegakkan hukum internasional, dan mendorong stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

3. Penguatan Penegakan Hukum Maritim, Indonesia harus memprioritaskan penguatan kemampuan penegakan hukum maritim untuk menegaskan kedaulatannya dan menegakkan hukum maritim secara efektif di Laut Cina Selatan. 

Hal ini termasuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penegak hukum maritim, seperti TNI Angkatan Laut, Penjaga Pantai, dan Badan Keamanan Maritim, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan modernisasi. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan koordinasi antarlembaga dan kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pertukaran informasi, menyederhanakan prosedur operasional, dan meningkatkan keamanan maritim di Laut Cina Selatan.

4. Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Mendorong pembangunan ekonomi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di masyarakat pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan sangat penting untuk meningkatkan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. 

Indonesia harus memprioritaskan investasi dalam pembangunan infrastruktur, program mata pencaharian, dan inisiatif pengentasan kemiskinan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap kegiatan terlarang. Dengan mendorong praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan, memperkuat mata pencaharian pesisir, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi laut, Indonesia dapat meningkatkan kedaulatan maritimnya dan mendorong stabilitas jangka panjang di Laut Cina Selatan.

Dari paparan di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa penegakan kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan penuh dengan tantangan, mulai dari sengketa wilayah dan ancaman keamanan maritim hingga dinamika geopolitik dan ambiguitas hukum. Namun, dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan proaktif, Indonesia dapat secara efektif mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjaga kepentingan maritimnya di kawasan. 

Melalui penguatan kesadaran domain maritim, keterlibatan diplomatik, penegakan hukum maritim, dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat menegaskan kedaulatannya, menegakkan hukum internasional, dan mendorong stabilitas di Laut Cina Selatan, sehingga berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran kawasan.

#KedaulatanIndonesia, #JagaNatuna, #LombaISDS

Penulis: Nur Edi Nomalisa