DPR :Politisi Karbitan ,Minim Integritas,Rendah Kwalitasnya ?

Akhir-akhir ini di berbagai media cetak dan elektronika nasional banyak di bicarakan masalah masalah yang terkait dengan kinerja DPR yang memang tidak pro rakyat,bahkan kelihatannya mereka semakin menjauhi rakyat dalam berbagai aspeknya.Sebut saja masalah- masalah hedonisme ,staff khusus ,korupsi diberbagai lini, renovasi toilet sampai 2 milyar rupiah lalu disusul renovasi ruang sidang Banggar DPR yang ukurannya sekitar 10 x10 meter tersebut  sampai menelan biaya sebesar 20.3  Milyar rupiah.

Ini muncul setelah gagalnya rencana pembangunan gedung baru DPR karena mendapat protes dari berbagai kalangan ,kelompok dan golongan dari rakyat Indonesia.Namun kemudian muncul rencana rehabuilisasi toilet dan renovasi ruang sidang Baggar DPR sebesar 20,3 milyar,dengan rinciannya sebagai berikut ,pertama dana masyarakat sebesar 565,5 juta untuk biaya konsultan .Kedua,sedangkan dana untuk membayar para konsultan pengawasnya saja bisa menelan biaya sebesar 234,39 juta .Sementara untuk biaya renovasi ruang rapat Banggar itu yang berukuran sekirat 10x10 meter saja bisa mencapai  19,995 Milyar rupiah.

Dalam konteks ini bisa diperkirakan betapa besarnya uang rakyat hanya untuk merenovasi ruang sidang Banggar dan toilet tersebut,dan yang sangat mengagetkan bangsa Indonesia bukan hanya begitu boros mereka keluarkan dana sebesar itu hanya untuk masalah-masalah tersebut yang tidak terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat  .  Akan tetapi juga bangsa Indonesia sangat terkejut saat mengetahui,bahwa Ketua DPR,Marzuki Alie yang juga sebagai Ketua Badan UrusanRumah Tangga (BURT)DPR justeru tidak mengetahui sama sekali apa yang dilakukan oleh Sekjen DPR tersebut.Hal senada juga di katakan oleh anggota DPR lainnya,lalu  apa yang sesungguhnya yang sedang mereka kerjakan selama ini di DPR itu ?  Sekiranya urusan rumah tangga DPR sendiri tidak  tertata dengan baik hingga apa yang di laksanakan oleh Sekjen BURT itu tidak di ketahui oleh Ketua DPR ,apa lagi menyangkut segala urusan yang lebih luas dalam upaya mensejahterakan  masyarakat.

Memang kepemimpinan para anggota legislatif sangat rendah dan tidak terkordinasi dengan baik sehingga bisa muncul hal-hal yang sangat memalukan itu.Jika melihat fenomena tersebut memang layak bagi para politisi "karbitan" yang dimiliki Indonesia sekarang ini ,serupa halnya dengan jajaran eksekutif dan judikatif yang juga kayaknya setali dua uang tersebut.Karenanya sekarang sudah mencapai 80 badan -badan yang sifatnya ad hoc namun masih juga kecolongan ,maka  apa yang bisa di harapkan kepada mereka  yang hanya mengutamakan kepentingan diri mereka sendiri.Para anggota legislatif  Indonesia sangat memalukan,yang rendah kwalitasnya serta minim integritas pula yang serasi dengan pimpinan topnya yang kurang tegas dan selalu terlambat dalam berbagai kebijakan yang semstinya cepat tersebut.

Anehnya lagi justeru mendapat pujian dari luar negeri ,kemunkinannya keterlambatan dalam berbagai kebijakan itu sangat menguntungkan mereka ? Ataupun karena AS-EU sedang menghadapi krisis hutang hingga krisis zona Euro  menyebabkan akal sehat mereka juga ikut sirna.