Keuangan publik Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam menjadi pilar ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin pesat, dunia menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Keuangan publik Islam menawarkan solusi yang relevan dalam mengatasi tantangan tersebut, dengan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi secara inklusif.
1. Keuangan Publik Islam dan Prinsip-Prinsip Dasarnya
Keuangan Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Salah satu prinsip utama dalam keuangan Islam adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Selain itu, sistem keuangan Islam juga menekankan pada keadilan sosial, di mana setiap individu berhak mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan dan sumber daya yang ada. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan meminimalkan ketimpangan ekonomi.
Keuangan Islam berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, yaitu:
- Larangan Riba: Transaksi keuangan yang melibatkan bunga atau keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau kontribusi terhadap nilai tambah dianggap tidak sah dalam Islam. Hal ini mendorong terciptanya transaksi yang berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana kedua pihak (penyedia modal dan pengelola) berbagi keuntungan dan kerugian.
- Keadilan Sosial dan Kesejahteraan: Sistem keuangan Islam bertujuan untuk memastikan bahwa hasil ekonomi dapat didistribusikan secara adil. Zakat, wakaf, dan infak adalah instrumen yang digunakan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu.
- Investasi yang Etis dan Berkelanjutan: Keuangan Islam menekankan pentingnya investasi dalam sektor-sektor yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, transaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang merugikan seperti perjudian (maysir) dan produksi barang haram (misalnya alkohol atau produk yang melibatkan unsur eksploitasi) dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, keuangan publik Islam berpotensi untuk menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2. Keuangan Islam dan Pemberdayaan Ekonomi
Salah satu keunggulan utama dari sistem keuangan Islam adalah kemampuannya untuk memberdayakan ekonomi secara inklusif, terutama bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam sistem keuangan konvensional. Bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang tidak mengandalkan bunga, melainkan berbasis bagi hasil atau sewa (ijarah). Produk-produk ini memberi kesempatan kepada individu atau kelompok yang tidak memiliki akses ke bank konvensional untuk mendapatkan modal usaha.
Misalnya, sistem pembiayaan mudharabah dan musyarakah memungkinkan pemilik modal dan pengusaha untuk berbagi keuntungan atau kerugian dalam suatu usaha. Dengan demikian, kepala sekolah, petani, pengusaha mikro, dan UMKM yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha mereka dapat memanfaatkan pembiayaan ini tanpa terjerat dengan bunga yang membebani.
Keuangan Islam juga memiliki instrumen sosial seperti zakat dan wakaf yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, sedangkan wakaf memungkinkan individu atau kelompok untuk menyumbangkan aset mereka untuk tujuan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dalam konteks keuangan publik, dana zakat dan wakaf ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur dasar lainnya.
Selain itu, keuangan Islam mendorong pengembangan sektor UMKM, yang merupakan sektor penting dalam perekonomian banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. Keuangan Islam menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM, yang sering kali kesulitan memperoleh akses ke pembiayaan dari bank konvensional karena tidak memenuhi persyaratan yang ketat. Dengan mengedepankan pembiayaan berbasis bagi hasil, keuangan Islam dapat memberikan kesempatan bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus terbebani dengan utang yang tidak terjangkau.
3. Keuangan Islam dan Keadilan Sosial
