Keterlibatan Mahasiswa MBKM Dalam Penyusunan Revisi RDTR DKI Jakarta

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau yang sering dikenal dengan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat ini merupakan salah satu bentuk kerja nyata mahasiswa terhadap masyaraka. Penyelenggaraan KKN di Universitas Jember pada periode Tahun 2021 yakni terdapat KKN Back To Village. Sebagai seorang mahasiswa juga, penulis juga melaksanakan kegiatan pengabdian yang memiliki proses yang sedikit berbeda dari kegiatan KKN biasanya namun tetap memiliki output yang sama. Penulis melaksanakan kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR BPN yang saat ini dapat di eukivalensikan dengan kegiatan KKN.  Dimana dalam kegiatan magang yang penulis telah laksanakan ini merupakan bentuk kontribusi dalam kepedulian tata ruang di Indonesia yang bertujuan sebagai pemenuhan kebijakan yang selaras oleh masyarakat dengan cara melakukan penyusunan dokumen kebijakan tata ruang yang berbasis dengan masyarakat atau melibatkan peran serta masyarakat.

PelaksanTahap kegiatan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai bentuk konversi dari kegiatan KKN di Universitas Jember diawali dengan mengikuti launching program oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam hal ini saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan launching tersebut yang dihadiri oleh Bapak Sofyan A. Djalil selaku menteri ATR/BPN. Setelah melaksanakan kegiatan launching, terdapat kegiatan pelatihan dan pembekalan bersama dengan seluruh peserta MBKM dari 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring. Dalam kegiatan pembekalan dan pelatihan tersebut saya berkesempatan untuk mengikuti kegiatan secara penuh dengan menyimak berbagai materi terkait penyusunan RDTR oleh para pemateri yang ahli dibidangnya. Setelah melakukan launching dan pembekalan, para peserta MBKM dibagi dan diserahkan kepada instansi yang bersangkutan berdasarkan lokasi penempatan kegiatan yang telah mahasiswa pilih.

Kegiatan Pelatihan Penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR BPN

Kegiatan KKN pada program MBKM yang saya ikuti ini diselenggarakan oleh Kementrian ATR/BPN dengan mitra di Direktorat Jendral Tata Ruang. Pada kegiatan ini saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan magang di instansi Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan yang sedang berlangsung pada dinas tersebut yakni penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta. Pada minggu pertama saya melakukan KKN pada program MBKM ini, dilakukan pembagian PIC, kelompok, dan tugas masing-masing peserta MBKM. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas terkait dengan rencana pemanfaatan ruang yang meliputi pendataan indikasi program dari berbagai dinas terkait, analisis program di (RTRW, RDTR, dan sektoral), dan analisis Sistem Informsi Perizinan berupa JakEvo dan Jakarta Satu.

Dalam melaksakan jobdesc saya yakni terkait dengan pendataan indikasi program terhadap beberapa dinas-dinas terkait, masih terdapat beberapa dinas belum dapat mengisi kuisioner yang telah diberikan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini saya melakukan tindak lanjut dan himbaun terhadap dinas terkait melalui komunikasi WhatsApp. Kemudian, setelah beberapa kali diingatkan untuk menindak lanjuti pengisian kuisioner tersebut namun ada juga beberapa pihak yang belum melaksanakan. Sehingga dilakukan pemberian surat himbaun secara tertulis oleh pihak berwenang yakni Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan DKI Jakarta. Dalam kegiatan penyampaian terhadap 18 dinas tersebut saya juga diberi batasan untuk tidak melakukan komunikasi secara tatap muka oleh pihak dinas-dinas tersebut mengingat pada saat bulan pertama kegiatan KKN saya di wilayah Jakarta sedang meningkatnya kasus Covid-19. Meskipun begitu, tidak menyurutkan antusiasme saya dalam melakukan kegiatan KKN dengan kondisi dan situasi yang berbeda seperti saat ini.

Contoh Formulir Pertanyaan dan Jawaban oleh Dinas Terkait

Contoh Formulir Pertanyaan dan Jawaban oleh Dinas Terkait

Kemudian pada minggu selanjutnya, saya melakukan kegiatan analisis terkait dengan sinkronisasi program yang bertujuan untuk mengetahui program yang sudah dilaksanakan sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dinyatakan sesuai apabila :

• Jenis program yang dialksanakan sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program
• Lokasi realisasi program sesuai dengan yang tertuang dalam rencana dan indikasi program.

Kesesuaian realisasi program lima tahunan dapat diketahui dengan cara membandingkan program yang sudah dijalankan dengan program yang tercantum dalam indikasi program RDTR. Hasil dari kajian kesesuaian ini nantinya dapat berdampak misalnya pada perubahan dan pergeseran program dan anggaran di tahap-tahap selanjutnya.

Kegiatan Penyusunan Revisi RDTR dan Diskusi Bersama

Kegiatan Penyusunan Revisi RDTR dan Diskusi Bersama

Kegiatan Penyusunan Revisi RDTR dan Diskusi Bersama

Selanjutnya saya melaksanakan kegiatan terkait dengan Sistem Informasi Perizinan yang meliputi JakEvo dan Jakarta Satu.

1. JakEvo, merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Aplikasi JakEvo tersebut digunakan sebagai layanan mempermudah kegiatan pertumbuhan bisnis dan usaha diantaranya seperti penggunaan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tampilan utama pada website JakEvo terdapat dashboard utama di sebelah kiri atas yaitu fitur search "Lacak Permohonan Anda". Pada fitur tersebut pengguna harus mengisi nomor permohonan, nomor Handphone, dan NIK sehingga pengguna dapat melacak permohonan yang telah dilakukan pada aplikasi JakEvo. Selanjutnya pada fitur sebelah kanan atas yakni menu login bagi pengguna yang telah mendaftarkan akun pada Jak Evo sehingga pengguna hanya perlu memasukkan email dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian, menu register bagi pengguna yang belum mempunyai akun pada aplikasi Jak Evo dengan mendaftarkan email aktif dan memasukkan password atau cukup login melalui akun Google. Izin yang diampu oleh PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dikategorikan menurut alur prosesnya. Secara garis besar alur proses izin dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

- Alur Proses Izin Tanpa Survey dan Tanpa Retribusi

- Alur Proses Izin Dengan Survey dan Tanpa Retribusi

- Alur Proses Izin Tanpa Survey dan Dengan Retribusi

- Alur Proses Izin Dengan Survey dan Dengan Retribusi

2. Jakarta Satu

Pemerintah DKI Jakarta terus melakukan peningkatan terhadap semua kinerja dalam urusan pemerintahan. Melakukan berbagai pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan kualitas komunikasi kepada seluruh khalayak atau masyarakat. Dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, maka dibuatlah sebuah sistem integrasi peta dan data berbentuk geospasial yang mampu menghadirkan tampilan data secara transparansi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder.

Berkaitan dengan penyusunan Revisi RDTR DKI Jakarta, maka keberadaan data dan informasi menjadi salah satu cara dalam mendapatkan dan memperkaya informasi. Sehingga, bagi masyarakat wilayah DKI Jakarta yang telah menggunakan atau memanfaatkan ruang dihimbau untuk mengakses website:tataruang:jakarta.go.id. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memperbanyak data dan informasi yang didapatkan sehingga dapat dijadikan bahan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang.

Kegiatan Door to Door Terkait dengan Informasi Jakarta Satu

Kegiatan Door to Door Terkait dengan Informasi Jakarta Satu

Kegiatan Door to Door Terkait dengan Informasi Jakarta Satu

Pada kegiatan layanan sosialisasi pada masyarakat wilayah Jakarta yang melakukan kegiatan usaha mikro terutama pada masyarakat yang masih awam terkait teknologi sehingga memiliki keterbatasan terkait dengan sosialisasi yang telah dilakukan diberbagai media social. Sehingga, hal tersebut dirasa sangat perlu dilakukan kegiatan pemberian informasi secara langsung oleh masyarakat setempat. Dalam hal ini saya ditugaskan di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan cakupan wilayah yang dapat saya jangkau masih terbatas dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini yang memberikan batasan dalam bersosialisasi mengenai durasi penyampaian dan cakupan wilayah. Kegiatan ini bertujuan kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang di wilayah DKI Jakarta untuk memberikan data dan informasi ke dalam system database spasial tersebut yang merupaka salah satu tahapan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menyusun rencana tata ruangnya.

Langkah-langkah pendataan aspirasi di portal PK RDTR :

• Kunjungi website DCKTRP di jakartasatu.jakara.go.id/pkrdtr
• Masuk melalui menu 'login' atau registrasi diri melalui menu 'daftar'
• Pilih menu'home'
• Lakukan tagging lokasi sesuai kegiatan yang dilaporkan di lahan anda
• Isi formulir laporan kegiatan sesuai data kegiatan di lahan anda
• Akses formulir aspirasi di menu 'home'
• Isi formulir aspirasi sesuai data kategori aspirasi pada lahan anda

Laman Pendataan Laporan/Permohonan

Laman Form Aspirasi

Pada laman form aspirasi ini masyarakat luas dapat memberikan ide, saran, dan masukan untuk turut serta berpartisipasi menciptakan Jakarta lebih baik terkait dengan rencana pola ruang/peruntukan lahan, rencana prasarana/jaringan utilitas, rencana kawasan yang diprioritaskan penanganannya, rencana pemanfaatan ruang/indikasi program kegiatan, dan peraturan zonasi.

Sistem Jakarta Satu dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat melalui website https://jakartasatu.jakarta.go.id/. Program Jakarta Satu akan menjadi salah satu alat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 (generasi keempat) karena memiliki basis data yang berintegritas tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Decision Support System).

Sesuai Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2018, seluruh unsur di dalam lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan seluruh tahapan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu yang menjadi Program Prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan pengintegrasian sistem peta dan data dalam Program Jakarta Satu;
3. Turut serta berperan aktif dalam menyukseskan, mengelola dan mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Program Jakarta Satu