Pada sisi lain Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan beberapa Negara berpeluang terhadap konflik perbatasan Negara, yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. Berangkat dari beberapa hal-hal yang disampaikan diatas termasuk aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat dikala itu dan setelah dilakukan pengkajian secara mendalam oleh berbagai pihak, maka sudah saatnya wilayah Kepri ini memiliki suatu komando satuan setingkat Kodam yang dapat dengan cepat dan tepat dalam mengatasi setiap potensi ancaman yang bisa mengganggu kestabilan dan kedaulatan wilayah NKRI diwilayah Provinsi Kepulauan Riau terutama Kawasan Laut Natuna Utara.
Pemerintah Pusat dapat mempertimbangkan program yang tepat untuk pembangunan fisik dan non-fisik di Laut Natuna Utara setelah ancaman diterjemahkan berdasarkan skala prioritas dari ancaman yang paling berbahaya dan urgent. Program-program ini kemudian dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan bantuan organisasi kemasyarakatan dan lembaga adat.
Setelah ancaman diterjemahkan berdasarkan skala prioritas dari ancaman yang paling berbahaya dan urgent, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan program pembangunan fisik dan non-fisik yang tepat di Laut Natuna Utara. Program-program ini kemudian dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan bantuan kelompok masyarakat dan lembaga adat.
Strategi pengembangan postur TNI-AD juga harus diorganisasi dengan mempertimbangkan luasnya daerah tugas dan tanggung jawab yang ada. Para personel saat ini tidak hanya melaksanakan tugas pokok mereka, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk membantu masyarakat setempat menjadi lebih baik. Jumlah personel yang terbatas melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut.
Dengan mempertimbangkan situasi di Laut Natuna Utara berdasarkan prioritas ancaman, akan lebih mudah untuk mengevaluasi setiap peristiwa yang tentunya dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang dinamis, yang memerlukan pertimbangan yang cermat untuk mencegah ketidakpastian di masa depan. Dengan demikian, TNI harus terus melindungi kedaulatan NKRI dari ancaman, terutama yang terjadi di Laut Natuna Utara, terlepas dari perubahan dalam lingkungan strategisnya.
KESIMPULAN DAN SARAN
 Hasil diskusi di atas menunjukkan bahwa strategi pengembangan postur TNI-AD dalam menghadapi perkembangan wilayah otonomi baru di Laut Natuna Utara dapat dilaksanakan melalui manajemen pertahanan yang terstruktur. Strategi ini memerlukan perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batas waktu yang jelas.
Selain perencanaan, pengorganisasian juga diperlukan untuk mengatur pembangunan fisik dan non-fisik. Ini harus dilakukan berdasarkan terjemahan ancaman lingkungan strategis yang ada. Karena banyaknya tugas dan tanggung jawab, diperlukan lebih banyak staf.
Selain itu juga diperlukan upaya peningkatan sinergitas dan kerja sama khususnya pada unsur pelaksana di lapangan dari strata terendah seperti tingkat desa untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu Pemerintah Pusat dalam menyusun postur TNI-AD yang tepat bagi wilayah Laut Natuna Utara.
