Tingginya Utang Negara yang Tidak Dapat Menanggulangi Kesejahteraan (Netral)

Utang negara (sovereign debt) adalah utang yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintahan suatu negara. Dengan kata lain, ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah nasional. utang pemerintah dianggap berisiko rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah diyakini memiliki berbagai cara untuk memastikan bahwa mereka tidak gagal memenuhi kewajibannya. Selama ini, utang negara (Pemerintah) menjadi isu yang sering dibawa-bawa ke ranah politik. Beberapa pihak berpandangan, bahwa jumlah utang Pemerintah saat ini sangat menghawatirkan dan meragukan kemampuan Pemerintah untuk membayarnya. Tapi, yang perlu diketahui, dalam melakukan dan mengelola utang/pinjaman, Pemerintah memiliki aturan, yaitu undang-undang, best practices dan prinsip kehatian-hatian (prudent). 

Dan hal lain yang perlu diketahui, bahwa utang tersebut digunakan dalam rangka untuk mendukung pembangunan nasional. Utang luar negeri tersebut dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk perbaikan ekonomi sebuah negara. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, dikarenakan memiliki kendala dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk kemakmuran nasional. Pemerintah menghadapi masalah keterbatasan modal untuk pembiayaan pembangunan.

Dalam menciptakan kesinambungan, ekonomi seringkali terkendala pada pendapatan yang selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Sumber utama pendapatan pemerintah adalah dari pajak. Pada tiga tahun terakhir ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pengelolaan APBN mengambil kebijakan defisit. Defisit yang terjadi cukup besar, dan defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan dengan cara berutang. Di satu sisi defisit yang besar diakibatkan oleh antara lain besarnya belanja untuk infrastruktur pembangunan yang selama ini dirasa perlu diakselerasi.

Di sisi lain, akibat defisit yang besar adalah terjadinya kenaikan jumlah nominal utang. Namun, nominal utang yang meningkat lebih banyak berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara yang diprioritaskan dalam nilai rupiah, sehingga risiko "mata uang" dapat lebih dikendalikan.

Pembangunan ekonomi melalui investasi sosial dengan biaya tinggi memerlukan waktu dalam menuai hasil berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan. Hubungan utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi negatif, selain disebabkan oleh salahnya dalam mengelola utang luar negeri, faktor lain seperti pembatasan hubungan dagang internasional, ketidakstabilan politik dan terorisme ini juga mempengaruhi hal ini. Pembatasan hubungan dagang internasional ini disebabkan karena mereka harus menghemat dari neraca pembayarannya, karena digunakan untuk pembayaran utang luar negeri. Hal ini berimplikasi terhadap menurunnya minat investor lokal dan asing karena situasi tidak kondusif. Diperlukan kebijakan yang tepat dalam penanganan hal ini serta mengurangi pinjaman luar negeri.

Pinjaman luar negeri berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena tambahan modal eksternal sudah menjadi saluran spekulasi. Dengan demikian kurang memberikan implikasi bagi peningkatan kapasitas produksi. Hasil empiris tersebut juga menunjukkan bahwa pinjaman tersebut berimplikasi positif pada investasi pada sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap pengangguran terbuka. Peningkatan kapasitas produksi melalui teknologi selain dapat memaksimalkan output namun dapat meminimalisir input berupa tenaga kerja. Utang luar negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dengan menggunakan modal eksternal memerlukan waktu dalam tahap penyelesaian, eksternalitas positif dapat dinikmati saat barang publik terealisasi.

Pro kontra atas kebijakan yang diambil dalam jangka pendek utang yang meningkat dapat terkesan tidak populer. Namun dalam jangka panjang, sepanjang penggunaan dana dari utang yang dikelola dengan baik termasuk "tata kelola" nya, hasilnya akan dirasakan sebagai sebuah proses pembangunan dalam bentuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada salahnya memiliki utang pada negara, karena itu juga demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tapi, pemerintah dan masyarakat harus bisa mengaturnya agar tidak terjadi penambahan utang negara terus menerus.

Sumber : 

1. Forum Ekonomi. Diakses pada 22 Agustus 2023. https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/download/7277/1268

2. Memahami Utang Pemerintah Indonesia Sebagai Bagian dari Manajemen Keuangan. Diakses pada 22 Agustus 2023. https://feb.ugm.ac.id/en/research/lecturer-s-article/artikel-dosen/2654-memahami-utang-pemerintah-indonesia-sebagai-bagian-dari-manajemen-keuangan-publik