PPN 12%: Tantangan Kebijakan Fiskal di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

2. Mekanisme mitigasi

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan subsidi barang dan jasa pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat, seperti pangan, bahan bakar, dan obat-obatan, agar harga barang tetap terjangkau meskipun tarif PPN naik. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi langsung untuk golongan masyarakat tertentu, seperti rumah tangga miskin, agar mereka tidak terlalu terbebani oleh tarif PPN yang lebih tinggi. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat menutupi biaya hidup yang meningkat, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bisa disesuaikan dengan memberikan lebih banyak bantuan bagi keluarga miskin, terutama yang memiliki anak-anak atau anggota keluarga rentan lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penting bagi pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan PPN dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan evaluasi yang rutin, kebijakan dapat disesuaikan dengan cepat jika ditemukan bahwa dampaknya terlalu besar bagi kelompok masyarakat tertentu. Ini juga penting untuk memastikan bahwa mekanisme mitigasi berjalan efektif.

kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% merupakan langkah yang penting dalam konteks perpajakan di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketimpangan sosial. Meskipun memiliki tujuan yang baik, implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena potensi dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan sektor-sektor yang rentan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, serta menerapkan mekanisme mitigasi yang efektif untuk meringankan beban masyarakat, khususnya golongan yang kurang mampu. Dengan monitoring dan evaluasi yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi peningkatan penerimaan negara maupun kesejahteraan sosial, tanpa merugikan kelompok masyarakat yang sudah tertekan oleh kondisi ekonomi.