Membedah UU NO 62 tentang APBN 2025
I. Â Kondisi Perekonomian
APBN 2025 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan berlandaskan kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 serta memastikan transisi pemerintahan berjalan lancar. Kebijakan fiskal dirancang untuk menghadapi tantangan struktural dan siklikal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Perekonomian global diperkirakan tumbuh stagnan di bawah level prapandemi, dengan inflasi global yang menurun secara terbatas. Kebijakan moneter negara maju belum sepenuhnya normal, dan suku bunga global yang tinggi memperketat likuiditas serta membatasi arus modal ke negara berkembang. Kondisi ini memberi tekanan pada nilai tukar mata uang, termasuk rupiah. Tantangan lain mencakup tensi geopolitik yang eskalatif, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, serta persaingan hegemoni AS-Tiongkok.
Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan pada 2025 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang kuat dan berkelanjutan. Konsumsi domestik diperkirakan tetap kuat berkat terkendalinya inflasi dan penciptaan lapangan kerja. Transformasi ekonomi akan dipercepat melalui revitalisasi industri, hilirisasi, pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), penguatan sektor jasa, ekonomi kreatif, dan digitalisasi, serta reformasi struktural untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan daya saing ekspor serta investasi.
Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan middle income trap, akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu didorong. APBN 2025 dirancang untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan, dengan kebijakan fiskal yang sehat, terukur, dan countercyclical untuk memperkuat program prioritas dan mencapai tujuan jangka panjang tersebut.
II. Asumsi indikator ekonomi makro  APBN 2025
- Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 5,2%,
Didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan kebijakan fiskal yang efektif. Konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta reformasi struktural untuk meningkatkan iklim usaha, investasi, dan daya saing menjadi kunci penggerak investasi. Untuk menghadapi stagnasi ekonomi global, pemerintah berfokus pada diversifikasi pasar, pengembangan hilirisasi, dan peningkatan ekspor jasa digital seperti animasi, desain, musik, film, games, serta konsultansi bisnis dan periklanan.
- Inflasi pada tahun 2025Â diperkirakan tetap terjaga di tingkat 2,5%,
Didukung oleh daya beli masyarakat yang stabil, pengendalian inflasi selama hari besar keagamaan, dan kebijakan administered price yang hati-hati.
- Rupiah diproyeksikan mencapai Rp16.000 per USD, terpengaruh oleh ketidakpastian global, terutama kebijakan moneter The Fed.
- Suku bunga SBN 10 tahun ditargetkan 7,0%, dengan pengelolaan anggaran yang hati-hati untuk menjaga kepercayaan pasar. Namun, tekanan fiskal AS dan kenaikan yield US Treasury berpotensi memengaruhi yield SBN.
- Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan mencapai $82 per barel,
- Target lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari dan
- Target lifting gas bumi sebesar 1.005.000 barel setara minyak per hari.
Meskipun tantangan tetap ada, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi minyak dan gas nasional.
III. Fokus Kebijakan Fiskal tahun 2025
Tema kebijakan fiskal 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan dua strategi utama:
- Strategi jangka menengah-panjang, meliputi:
- Peningkatan kualitas SDM unggul.
- Hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau.
- Kesejahteraan yang berkeadilan (Inklusivitas)
- Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
- Reformasi birokrasi dan regulasi.
- Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
- Pertahanan, keamanan, kemandirian pangan dan energi.
- Nasionalisme, demokrasi, dan HAM.
- Strategi jangka pendek, meliputi:
- Pendidikan bermutu:Â peningkatan gizi anak sekolah dan penguatan mutu pendidikan untuk link and match.
- Kesehatan berkualitas:Â efektivitas program jaminan kesehatan, penurunan stunting, dan pengendalian penyakit menular.
- Pengentasan kemiskinan dan pemerataan:Â perlindungan sosial, rumah layak huni, Program Desa Mandiri, ketahanan pangan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
- Pertumbuhan ekonomi tinggi: hilirisasi, investasi berorientasi ekspor, transisi energi, dan penguatan energi baru dan terbarukan.
Untuk mendukung strategi ini, penguatan fiskal dilakukan melalui:
- Collecting More: optimalisasi pendapatan tanpa menghambat investasi.
- Spending Better: efisiensi belanja kebutuhan dasar, fokus pada program prioritas, dan berbasis hasil.
- Prudent dan Innovative Financing: pemberdayaan BUMN, BLU, sovereign wealth fund, special mission vehicle, dan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (PPP).
- Penguatan ketahanan fiskal: fiscal buffer yang andal, efisiensi, fleksibilitas, serta kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan pemerintah daerah.
Tema Kebijakan Fiskal 2025 selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. RKP 2025 dirancang untuk menjaga kesinambungan pembangunan menjelang transisi pemerintahan baru, sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.
RKP 2025 mencakup prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan visi-misi Presiden terpilih, memberikan fleksibilitas bagi kabinet baru, dan mematuhi RPJPN 2025-2045 serta RPJMN Teknokratik 2025-2029.
Reformasi fiskal perlu dilanjutkan, tujuannya menciptakan fiskal yang sehat, tangguh, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang sambil tetap mendukung investasi dan keberlanjutan dunia usaha, dengan fokus pada:
- Penerimaan negara: optimalisasi pendapatan, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan pengelolaan aset.
- Belanja negara: efisiensi dan fokus pada prioritas pembangunan.
- Pembiayaan yang prudent: inovasi pembiayaan untuk mendukung defisit APBN secara hati-hati.
