Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Langsung
Pemilihan kepala daerah atau Pilkada oleh rakyat dilaksanakan setelah peristiwa reformasi 1998, baru bisa dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005, sejak berlakunya UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 1 ayat 20 dan 21 mengenai pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat sebagai calon pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan KPUD Provinsi dan Kab/kota diberi wewenang khusus menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Setelah berlakunya UU no 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah yang langsung dari rakyat dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah disingkat pemilukada.
Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Â tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pilkada pada tahun 2005 dilaksanakan tidak serentak rentang 1 Juni 2005
 - 21 Desember 2005 yang dilakukan oleh 213 daerah terdiri dari 7 Provinsi, 174 Kabupaten dan 32 Kota. Dan pilkada tidak serentak terus berlanjut sampai tahun 2014 diakhir era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.
Pilkada dilaksanakan secara serentak diikuti 269 daerah dilakukan pada tahun 2015 setelah awal era pemerintahan Presiden Jokowi dimana Presiden mengeluarkan Perppu pengganti UU no 1 tahun 2014 pemilihan Gubenur/Bupati/Walikota dan kemudian oleh DPR dijadikan UU no 1 tahun 2015 yang membatalkan UU no 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. UU no 22 tahun 2014 disyahkan di penghujung era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dimana dalam UU no 22 tahun 2014 tersebut terdapat pasal yang mengembalikan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Hal ini ditolak oleh rakyat secara luas.
Kemudian UU no.8 tahun 2015 tentang perubahan UU no 1 tahun 2015 disyahkan Maret 2015. Dengan undang-undang ini, rakyat dapat kembali memilih kepala daerah secara langsung. Selain itu, peraturan ini memulai era pilkada serentak. Dalam beberapa tahun sebelumnya, pilkada diadakan pada tahun yang sama, tetapi kadang-kadang diadakan pada bulan dan tanggal yang berbeda.
Fenomenan Pilkada Calon Tunggal
Fenomena pilkada dengan calon tunggal mulai terjadi pada tahun 2015, awalnya terdapat 11 daerah yang memiliki calon tunggal kepala daerah dan wakil kepala daerah karena petahana yang mencalonkan kembali terlalu kuat menyebabkan partai-partai diluar koalisi yang mengusung petahana tidak mencalonkan calon kepala/wakil daerah dan sampai batas akhir pendaftaran yang diperpanjang, tinggal 7 daerah yang tetap hanya lolos calon tunggal.Â
Untuk menghindari penundaan pelaksanaan Pilkada serentak 2015, berdasarkan rekomendasi BAWASLU, KPU memperpanjang masa pendaftaran calon hingga tahun 2017 karena belum ada landasan hukum bagi KPU untuk meneruskan pilkada dengan calon tunggal.
Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan MK no 100 tahun 2015 bulan September 2015 atas yudisial review oleh Effendi Gozali seorang ahli komunikasi UI, yang membatalkan pasal di dalam UU no 8 tahun 2015 yang menyatakan pilkada dapat dilaksanakan apabila sedikitnya terdapat 2 calon kepala/wakil kepala daerah dan keputusan MK no 100 tahun 2015 ini mengawali Pilkada calon tunggal diperbolehkan.
Pilkada serentak 2015 tercatat ada tiga daerah berpaslon tunggal dari total 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada (1,12%). Semua calon kepala daerah dari paslon tunggal adalah petahana. Mereka semua memenangi Pilkada dengan perolehan suara beragam. Rijanto-Marhaenis di Kabupaten Blitar memperoleh 84,90% suara. UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh 67,35% suara. Raymundus Sau Fernandes-Aloysius Kobes di Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh 79,74% suara.
