Pengaruh Daya Saing Wilayah Terhadap Tata Kelola Daerah

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar daerah yaitu dengan penerapan kebijakan pembangunan daerah melalui konsep kawasan strategis, sehingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan, tetapi kesenjangan antardaerah diharapkan dapat dipersempit. Pengelompokan dilakukan sebagai salah satu strategi dasar didalam melakukan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Diharapkan dengan adanya pembagian ini, masing -- masing daerah dalam suatu kawasan kerjasama akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan.

Pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah sehingga diperlukan adanya prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan informasi di berbagai wilayah tentang potensi- potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menunjang pembangunan ekonomi daerah, sehingga analisis sektor potensial perlu dilakukan untuk mengetahui potensi yang ada di masa mendatang. Sehingga melalui pengembangan potensi ekonomi tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Misalnya, terdapat daerah yang memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi prioritas program pemerintahnya mengarah pada sektor pariwisata, maka perkembangan sektor pertanian akan mengalami perlambatan bahkan sektor pertanian dapat memberi kontribusi yang rendah dibanding sektor pariwisata.

Analisis LQ berguna dalam menentukan basis perekonomian (sektor inti) suatu wilayah. Berkat analisis ini, dimungkinkan untuk melihat tingkat spesialisasi industri dasar atau unggulan di suatu wilayah. Data yang digunakan untuk menganalisis LQ adalah kesempatan kerja (tenaga kerja) dan PDRB. Industri inti lainnya (LQ>1) setiap provinsi mempunyai daya saing lintas industri yang berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian di berbagai daerah. Kebijakan lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah adalah dengan mengembangkan kutub pertumbuhan secara desentralisasi.

Kebijakan ini akan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah karena kutub-kutub pertumbuhan tersebut sekaligus menganut konsep sentralisasi dan desentralisasi. Aspek konsentrasi diperlukan agar difusi kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan tetap menjaga tingkat efisiensi komersial yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perusahaan. Pada saat yang sama, aspek desentralisasi juga diperlukan agar pengalokasian kegiatan pembangunan antar daerah dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga kesenjangan pembangunan dapat dikurangi.