Serba Serbi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan suatu negara. Salah satunya ialah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara dua kota metropolitan ini dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.   Namun, dampak pembangunan ini harus dianalisis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kepentingan umum benar-benar terpenuhi.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 21 Januari 2016, saat Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama proyek tersebut. Proyek tersebut diberikan kepada konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terpilih untuk membangun proyek kereta cepat pertama di Indonesia dengan perkiraan biaya US$5,5 miliar. Proyek tahap pertama ini akan menghubungkan Jakarta dan Bandung yang dinamakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). 

Proyek ini awalnya dijadwalkan selesai pada akhir 2018, namun sempat tertunda beberapa kali. Kabar terkini, KCJB ditargetkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Oktober 2023 . Namun tanggal operasional ini akan berubah lantaran Kemenhub harus melihat kesiapan KCJB sebelum dioperasikan. 

Pembangunan KCJB ini secara langsung sangat berkaitan dengan asas kepentingan umum. Kereta Cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan bisnis maupun pariwisata. Dengan adanya kereta cepat, waktu tempuh yang semula berjam-jam dapat dipersingkat menjadi kurang dari satu jam. Hal ini akan membantu masyarakat dalam menghemat waktu dan biaya perjalanan.

Selain itu, kereta cepat juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Penggunaan transportasi massal yang efisien dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beredar di jalan dan dengan demikian mengurangi kemacetan. Dengan mengurangi kemacetan, waktu tempuh masyarakat akan semakin cepat dan produktivitas mereka dapat meningkat.

Adapun Dampak Positif Pembangunan KCJB ini, yaitu :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan kereta cepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta-Bandung. Dengan meningkatnya aksesibilitas, wilayah ini akan menjadi destinasi investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan lokal maupun internasional. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut penuturan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yaitu Bambang Prihartono mengemukakan bahwa kereta berkecepatan tinggi ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik sebesar 6,8% pada tahun 2019.

b. Peningkatan Pariwisata

Dengan adanya kereta cepat, wisatawan dapat dengan mudah mengunjungi tempat-tempat wisata di Jakarta dan Bandung dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara dan mendukung perkembangan industri pariwisata di kedua kota ini.

c. Pengembangan Wilayah

Pembangunan kereta cepat dapat mendorong pengembangan wilayah di sekitar jalur kereta. Hal ini akan membuka peluang investasi di sektor properti dan pengembangan infrastruktur pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan. Dengan demikian, wilayah sekitar jalur kereta cepat akan mengalami peningkatan pembangunan yang signifikan.

d. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Dari segi lingkungan, penggunaan tenaga listrik untuk kereta api akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih sedikit dibandingkan moda transportasi tradisional seperti mobil dan pesawat dengan mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan, kereta berkecepatan tinggi juga dapat membantu mengurangi emisi karbon. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Meskipun pembangunan KCJB memiliki dampak yang positif, proyek ini juga menghadapi tantangan dan kendala. Beberapa di antaranya adalah:

a. Masalah Lahan

Proses pengadaan lahan untuk pembangunan jalur kereta cepat menjadi salah satu kendala utama. Terdapat hambatan dalam negosiasi serta perbedaan harga yang ditawarkan oleh pemilik lahan. Selain itu, beberapa masyarakat yang terdampak pembangunan juga mempermasalahkan kompensasi yang diterima.

b. Keterlambatan Proyek

Sampai saat ini, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti permasalahan teknis, perizinan, dan kesulitan pendanaan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada proyek ini, dengan konstruksi dihentikan pada tahun 2020 karena fokus pemerintah pada respons pandemi. Konstruksi dilanjutkan pada pertengahan tahun 2021, namun pandemi ini telah menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya. Salah satu permasalahan teknis, seperti banjir dan ketidakstabilan tanah, yang menyebabkan penundaan dan peningkatan biaya Misalnya, pembangunan jalur kereta api menyebabkan banjir di Tol Jakarta-Cikampek sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Keterlambatan ini dapat berdampak negatif terhadap proyek dan menunda manfaat yang diharapkan oleh masyarakat. 

c. Biaya Operasional

Keberlanjutan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu tantangan yang harus diatasi. Proyek ini membutuhkan biaya operasional yang tinggi, termasuk biaya pemeliharaan dan perawatan. Dan Proyek ini juga mengalami pembengkakan biaya yang signifikan, dengan perkiraan biaya meningkat dari US$6,07 miliar menjadi US$7,9 miliar Sebagian pembayaran cost overrun tersebut direncanakan menggunakan anggaran negara. Penundaan dan masalah teknis berkontribusi pada peningkatan biaya, serta faktor lain seperti perubahan nilai tukar dan inflasi. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang matang dalam mengelola dan memastikan keberlanjutan operasional kereta cepat ini.

Dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat Indonesia. Dengan meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung, pembangunan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta pengembangan wilayah di sekitar jalur kereta. Selain itu, kereta cepat juga dapat membantu mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca.

Namun, untuk memastikan keberhasilan proyek ini, pemerintah perlu mengatasi tantangan dan kendala yang ada. Masalah lahan, keterlambatan proyek, dan biaya operasional harus ditangani secara efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan umum terpenuhi dengan baik dan proyek ini tidak terkontaminasi oleh KKN.

Dengan memperhatikan asas kepentingan umum, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Proyek ini dapat menjadi salah satu tonggak pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.