Penulis :Nuraeni(2021B1B055)
Prodi :Administrasi publik
Fakultas:Fisipol
Kehadiran Partai Politik Merupakan Suatu Perwujudan Dari Usaha Untuk Pemenuhan Hak-hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi, peran partai politik saat ini dan dimasa mendatang semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak lain karena negara demokrasi memang dibangun di atas sistem kepartaian.
Partai politik adalah organisasi Yang Bersifat Nasional Dan Dibentuk Oleh Sekelompok Warganegara Indonesia Secara Sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatu Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sebagai suatu organisasi, partai politik adalah suatu korporasi atau priba dihukum yang memiliki status dan pengaturan yang berbeda dengan bentuk badan hukum (juristicperson) lainnya. Status badan hukum, baik sebagai suatu asosiasi privat maupun secara khusus sebagai badan hukum partai politik (partiallegalorder) diberikan oleh hukum negara (totallegalorder).
PENGURUS PARTAI POLITIK SEBAGAI PELAKU DAN PENGURUS YANG BERTANGGUNG JAWAB
Mengenai pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, kepada pengurus partai politik dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Mengadopsi dari sistem pertanggung jawaban yang digunakan dalam korporasi. kewajiban-kewajiban yang dibebankan terhadap pengurus partai politik sebenarnya adalah kewajiban dari partai politik.
Pengurus partai politik yang tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah bahwa partai politik itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas suatu pelanggaran, tetapi selalu pengurus partai politik lah yang melakukan deli, Oleh karenanya pengurus lah yang di ancam pidana dan dipidana.
PERKEMBANGAN PENGATURAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA
Perubahan dan perkembangan terhadap kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum pidana secara garis besar terbagi dalam 3 tahap, yaitu:
