Mohon tunggu...
Nur Laila Sofiatun
Nur Laila Sofiatun Mohon Tunggu... Guru - Guru dan Penulis

Perempuan yang ingin bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Kenaikan BBM, Tema Obrolan di Warung Lik Tur

11 September 2022   12:24 Diperbarui: 17 September 2022   21:03 354
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Juliari Peter Batubara, tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 (sumber ANTARA via kompas.com)

Pernyataan pemerintah tersebut bikin kami rakyat kecil tertegun. Alih-alih merasa senang, rakyat kecil justru merasa sedih karena dijadikan kambing hitam dalam kenaikan harga BBM kali ini. Seolah-olah kebijakan ini dibuat untuk memperjuangkan rakyat kecil, akan tetapi sejatinya pemerintah sedang mencekik leher rakyat kecil secara perlahan-lahan. Mengapa saya berkata demikian?

Coba saja kalian perhatikan, jika harga BBM naik sudah bisa dipastikan harga barang-barang akan mengalami kenaikan. Mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kebutuhan penunjang kesehatan, dan lain sebagainya. Bagaimana bisa dikatakan pengalihan subsidi untuk bansos lebih tepat sasaran untuk membantu rakyat kecil? Jika harga semua kebutuhan naik, sedangkan penghasilan tidak naik apa bansos saja cukup dijadikan solusi?

Apalagi di lapangan banyak terjadi penyimpangan dalam penyaluran baksos.

3. Dugaan "Korupsi" supaya Bikin Tambun

Juliari Peter Batubara, tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 (sumber ANTARA via kompas.com)
Juliari Peter Batubara, tersangka kasus korupsi bansos Covid-19 (sumber ANTARA via kompas.com)

Masih ingatkah kalian Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara? Kasus tersebut menurut saya hanyalah gambaran kecil dari kasus korupsi bansos yang terjadi di lapangan. Pada kenyataannya korupsi Bansos sangat banyak macamnya. Bahkan tidak hanya korupsi saja, lebih tepatnya terjadi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) pada penyaluran bansos.

Saya ambil contoh kasus di daerah saya, pemilihan penerima bansos tidak murni didasarkan pada kemampuan ekonomi masyarakat. Akan kedekatan dengan pejabat setempat menjadi pertimbangan yang diutamakan dalam menentukanmcalon penerima bantuan. Tidak heran jika sebagian penerima bansos memiliki tingkat ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi bukan penerima. 

Selain pemilihan penerima bansos yang sudah tercemar KKN, pada praktek penyaluran di lapangan juga terjadi lagi praktek KKN lainnya. Di daerah saya penerima bantuan wajib membeli bahan makanan dengan kualitas yang sama harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di pasaran. Usut punya usut, selisih harga tersebut akan dibagikan kepada pejabat yang mengurus bansos tersebut.

Jadi bisa dibilang penyaluran bansos adalah ladang empuk praktek korupsi yang bisa membuat para pelakunya menjadi tambun, hasil dari memakan uang korupsi.

4. Janji Jokowi Hingga Akhir Tahun

 Presiden Jokowi saat mengumumkan kenaikan BBM di istana negara pada Sabtu 3 September 2022 (sumber: kompas.com)
 Presiden Jokowi saat mengumumkan kenaikan BBM di istana negara pada Sabtu 3 September 2022 (sumber: kompas.com)

Hal lainnya yang tidak masuk adalah janji Jokowi sebelumnya. Jokowi mengatakan bahwasannya ia berjanji tidak akan menaikkan harga BBM hingga akhir tahun. Akan tetapi, mana buktinya? Baru bulan September saja Jokowi tidak bisa menepati janjinya. Ia dengan entengnya menaikkan harga BBM tanpa mengingat janjinya. 

Padahal janji Jokowi tersebut disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu janji dalam kepercayaan apapun dan dimanapun adalah sesuatu yang harus ditepati. Apalagi janji Jokowi ini bukan hanya janji antar perorangan, akan tetapi janji dari seorang Presiden kepada rakyatnya.

5. Jokowi yang Mau "Mudun"

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun