Tadi pagi tiba-tiba dikagetkan postingan terbaru di instagram @banjarnegarazone yang menyatakan bahwa akan ada provinsi baru di Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 24 detik tersebut disampaikan bahwa akan ada provinsi baru di Jawa Tengah, yaitu Jawa Utara dan Jawa Selatan. Untuk mencari kebenaran tersebut, akhirnya saya segera googling.
Setelah melakukan googling, bukannya jadi paham, justru saya makin tercengang. Ternyata ada 9 usulan provinsi baru yang gencar diberitakan di media. Ah, ada apa dengan pulau Jawa kita.
Daftar 9 Provinsi Baru yang Diajukan
Dikutip dariÂ
https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com berikut ini 9 provinsi yang diajukan menjadi provinsi baru di pulau Jawa: 1. Provinsi Tangerang Raya 2. Provinsi Bogor Raya/Pakuan Bhagasasi 3.  Provinsi Cirebon 4. Provinsi Banyumasan 5. Provinsi Daerah Istimewa Surakarta 6. Provinsi Muria Raya (Jawa Utara) 7. Provinsi Mataraman (Jawa Selatan) 8. Provinsi Madura 9. Provinsi Blambangan
Alasan yang Mungkin Terjadi
Demikian tadi adalah 9 provinsi baru yang diajukan. Banyak bukan. Pertanyaannya, apa alasan pengajuan provinsi baru tersebut?
Menurut hemat saya, jika saya boleh berpendapat bisa jadi ada beberapa hal yang dilatarbelakangi oleh adanya pengajuan provinsi baru tersebut. Mulai dari alasan positif sampai alasan negatif. Alasan itu antara lain:
1. Membuat daerah masing-masing menjadi lebih maju
Ini adalah alasan yang saya harapkan dari adanya pemekaran wilayah. Dalam hal ini, saya berharap para pengusul benar-benar bertujuan untuk memajukan daerah masing-masing.
Mungkin, dengan adanya pemekaran wilayah jangkauan satu provinsi akan lebih kecil, sehingga diharapkan segala kebijakan yang nantinya dibuat pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain itu, diharapkan dengan kondisi wilayah yang lebih kecil, pemerintah bisa lebih mengetahui dan dekat dengan masyarakat.
2. Banyak Pemimpin Baru yang Bisa Diangkat
Hal kedua yang mungkin menjadi alasan adalah banyak pemimpin baru yang bisa diangkat. Alasan kedua ini bisa positif maupun negatif.
Positif ketika kita melihat dari sudut pandang, bahwasannya saat ini banyak talenta muda yang memiliki pemikiran luar biasa. Sayang sekali, kalau pemikiran mereka tidak dipergunakan dengan maksimal.
Sedangkan bisa menjadi negatif jika banyaknya pemimpin baru ini digunakan oleh banyak partai politik untuk berebut kekuasaan tersebut. Efek sampingnya akan muncul berita-berita yang biasanya berisi ujaran kebencian untuk saling menjatuhkan lawan.
3. Menguasai suatu Wilayah
Alasan ketiga ini sebenarnya berkaitan erat dengan alasan kedua. Bagaimanapun tidak bisa dipungkiri, banyak sekali di negeri ini orang-orang yang ingin menduduki tahta.
Bisa jadi adanya provinsi baru diajukan oleh orang -orang yang ingin menguasai wilayah tersebut. Dimana mereka mungkin sudah punya cukup nama di daerah tersebut, tetapi belum bisa mengumpulkan suara di daerah lain yang masih satu provinsi.
Saya hanya takut, jikalau provinsi-provinsi baru tersebut akan menjelma untuk menciptakan kerajaan-kerajaan baru yang nantinya akan lebih merugikan masyarakat.
4. Kekecewaan terhadap Kinerja Pemimpin Saat Ini
Hal ini juga bisa menjadi alasan bagi sebagian orang. Mereka yang kecewa terhadap kinerja Pimpinan daerah saat ini, tetapi belum bisa mengumpulkan suara untuk menjadikannya pimpinan daerah tersebut.
5. Pemecahan rakyat
Alasan kelima ini adalah alasan yang paling saya takutkan. Karena bisa jadi yang menggaung-gaungkan adanya provinsi baru adalah pihak luar yang ingin memecah belah masyarakat.
Dengan semakin banyaknya provinsi akan banyak tercipta pemimpin-pemimpin baru, peraturan-peraturan baru, lembaga-lembaga baru, kelompok-kelompon baru, dan lain sebagainya.
Selain itu, biasanya akan muncul rasa kebersamaan akibat satu daerah (baca: provinsi) yang akan diimbangi rasa kebencian antardaerah.
Harapan Saya (baca: Rakyat)
Alasan-alasan di atas hanya terlintas di pikiran saya saja. Hal itu semata-mata murni dari pikiran saya. Bukan karena saya seorang ahli. Saya hanya ingin menyuarakan hati sebagai rakyat pulau Jawa.
Dibanding dengan adanya provinsi baru, saya lebih berharap adanya pembenahan saja di lembaga pemerintahan. Karena tidak selalu yang baru itu akan lebih bagus daripada yang lama. Pembenahan bisa dilakukan dari mulai pendataan kondisi penduduk yang menurut saya masih jauh dari kata akurat.Â
Di desa saya contohnya, sebagian besar penduduk yang menerima bantuan apapun dari pemerintah adalah yang dekat dengan pemerintah desa. Meskipun ketika ditanya, kenapa si A dapat dan si B tidak, padahal sudah kelihatan siapa yang membutuhkan. Mereka akan menjawab, itu berdasarkan data Pak.
Dan pertanyaan lagi, memang siapa yang memasukkan data tersebut (jika bukan anda)?
Hal lainnya terkait pelayanan publik yang ada, menurut saya juga masih jauh dari tujuan yang ada. Masih banyak pelayanan publik yang lebih memprioritaskan pejabat daripada rakyat, lebih memprioritaskan yang daripada kemanusiaan.
Salam untuk Kemajuan Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H