Apakah Kenaikan PPN 12% Akan Membuat Ekonomi Indonesia Mengalami Krisis?

Dalam mengurangi dampak negatif dari PPN 12% pemerintah perlu mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif. Pertama, perlu melaksanakan sosialisasi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar masyarakat dapat memahami pengetahuan tentang peran pajak sebagai sumber pendapatan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terkena dampak, seperti subsidi atau pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu yang paling rentan. Misalnya, sektor pangan dan kesehatan sebaiknya mendapatkan pengurangan pajak untuk menjaga harga barang tetap terjangkau. Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bisa dijadikan alternatif untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

Terakhir, perlu untuk melakukan evaluasi secara bertahap terhadap dampak PPN terhadap perekonomian. Jika terbukti bahwa PPN sebesar 12% mulai mengganggu daya beli masyarakat secara menyeluruh, pemerintah harus siap mengambil langkah perbaikan, seperti menunda penerapan atau meninjau kembali tingkat PPN tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan ulang keputusan ini dan memilih alternatif lain yang lebih fleksibel dan progresif agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah rentan. 

Meskipun pemerintah berargumen bahwa PPN 12% diperlukan untuk mendanai pembangunan, kita harus bertanya, Apakah ini solusi jangka panjang atau hanya obat sementara untuk masalah fiskal? Kenaikan PPN 12% harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat luas. Kebijakan ini bisa menjadi obat atau racun bagi perekonomian, tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dampaknya.