Mohon tunggu...
Nur ismaHani
Nur ismaHani Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mahasiswa ilmu politik Universitas sains Al-Qur’an Jawa tengah di Wonosobo

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kerja Sama antara Indonesia dengan Vietnam Diperkuat 5 Isu Strategis

28 Desember 2022   22:31 Diperbarui: 28 Desember 2022   22:36 578
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Berjalannya roda perekonomian di suatu negara juga akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan di suatu negara membangun kerjasama atau diplomasi dengan negara lain adalah salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dalam negri sama-sama mendapatkan keuntungan dari perdagangan antara kedua belah pihak, memperoleh produk yang tidak ada atau kurangnya produk di dalam negeri dan tentunya memperluas jaringan pasar. 

Banyaknya pasokan barang di suatu negara jika tidak ada peminat atau kebutuhan yang banyak dari dalam negri sendiri akan berakibat pada jatuhnya harga jika tidak diimbangi dengan kegiatan ekspor dan impor ke negara lain dengan begitu barang di suatu negara akan dapat menjangkau perdagangan global stabilitas harga terjaga dan bisa mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 

Bisa dilihat dalam website resmi kementrian keuangan republik indonesia bahwa neraca perdagangan indonesia mengalami peningkatan mencapai USD 4,99 miliar dan terhitung secara kumulatif dari januari hingga september 2022 surplus neraca perdagangan mencapai USD 39,87 miliar ini adalah hasil dari kegiatan ekspor impor yang terus diperkuat.

Kerjasama yang dibangun diharapkan mampu menjadikan peluang pertumbuhan ekonomi bagi negara indonesia dan vietnam dalam kerjasama energi dan sumber daya mineral joko widodo presiden republik indonesia menuturkan bahwa ini adalah salah satu bentuk kerjasama agar bisa mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga matahari,tenaga hidrogen dan smart grid yang dilaksanakan dalam rangka mendukung transisi energi artinya akan berpengaruh terhadap pasokan utama listrik masa depan pemerintah indonesia sendiri berupaya dalam peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) selain itu pemerintah indonesia menyambut baik pemerintah vietnam yang berkolaborasi dengan perusahaan BUMN dan perusahaan-perusahaan lain di indonesia seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran motor listrik gesit agar bisa masuk dalam pasar vietnam, serta perusahaan penyedia peralatan komponen bus listrik. 

Adanya konektivitas di sebuah negara harus selalu bersinergi untuk mampu mengembalikan arus ekonomi, arus lalu lintas dan wisatawan seperti sebelum terjadi pandemi covid-19 lebih spesifiknya terkait konektivitas rute perjalanan maskapai antara indonesia dengan vietnam, terjadi juga pembahasan mengenai zona ekonomi ekslusif hal yang sudah lama diperbicangkan dan diperundingkan oleh pemerintah indonesia dengan pemerintah vietnam selama 12 tahun sejak tahun 2010 di bahas antara ketua DPR RI ibu puan Maharani dengan presiden Vietnam yang di dampingi oleh sejumlah jajaran menterinya di gedung kura-kura DPR RI  dalam kesempatan ini puan Maharani mengapresiasi selesainya perundingan garis batas ZEE, ibu puan Maharani pun mengatakan bahwa negera Vietnam adalah saudara lama bagi negara Indonesia dan berharap akan tetap terjalin kerjasama yang baik antara Indonesia dengan Vietnam dan berusaha tetap menjaga kawasan Asia tenggara agr tetap damai, sejahtera tanpa terganggu dari segala bentuk ancaman. 

Pemerintah Indonesia dan pemerintah Vietnam berkomitmen untuk selalu berupaya tetap dalam posisi masing-masing,menjaga perdamaian dan memperkuat situasi di kawasan Asia tenggara. Indonesia dan Vietnam berhasil menyelesaikan dengan hasil perundingan mengenai garis batas ZEE kedua negara berdasarkan unclos 1982 atau sesuai hukum laut internasional kawasan zona ekonomi eksklusif antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam yang memang sudah sejak dulu menjadi perdebatan, pemerintah indonesia dan pemerintah Vietnam mempermasalahkan titik awal perhitungan zona ekonomi eksklusif yang berpengaruh terhadap luas nya ekonomi eksklusif kedua negara.

Ada juga dalam pertemuan berkesempatan membahas kerjasama atau hubungan bilateral terkait perikanan dan pemberantasan ilegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dapat dilakukan dengan nota kesepahaman atau mou perjanjian kelautan dan perikanan pemerintah Indonesia meminta peningkatan kerjasama dalam kegiatan penangkapan dan industri perikanan guna menghilangkan efek negatif dari kegiatan yang ilegal, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Vietnam berupaya dapat menangani isu ilegal fishing berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kemitraan strategis seperti yang terjadi di perairan laut Natuna beberapa waktu yang lalu KKK berhasil menangkap kapal ilegal fishing berbendera Vietnam.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun