Kontroversi Kasus Renovasi Jembatan Semanggi

Pada tahun 2019 kemarin, Jember diramaikan dengan adanya kontroversi proyek Jembatan Semanggi. Kontroversi ini terjadi, pasalnya jembatan yang berada di Jalan Bengawan Solo tersebut menghabiskan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Jember hingga mencapai Rp4,4 milliar untuk proses renovasinya. Permasalahan ini makin ramai karena banyak masyarakat yang menilai jika proyek renovasi Jembatan Semanggi tersebut dinilai terlalu berlebihan.

Jembatan Semanggi sendiri merupakan jembatan penghubung yang berada di dekat pusat kota Jember. Jembatan ini termasuk jembatan yang cukup ikonik di Jember karena bentuknya yang melingkar mengikuti kontur jalan yang ada. Jembatan yang sudah ada sejak tahun 80-an ini mengalami renovasi, yang mana membuat tampilannya semakin menarik. 

Pada area masuk Jembatan Semanggi diberi ornamen berupa garis-garis abstrak yang melintang di atas jembatan dan membentuk sebuah terowongan, dimana ornamen-ornamen tersebut menyita banyak perhatian masyarakat yang lewat disana. 

Pasalnya ornamen-ornamen tersebut dihias dengan lampu warna-warni yang dapat berubah warna, sehingga apabila melewati jembatan tersebut saat malam hari akan terasa berada di terowongan yang cantik. Tidak hanya itu saja, pada bagian tengah jembatan yang mana terdapat bukit kecil, ikut dihias dengan adanya landmark yang bertuliskan Semanggi serta beberapa kursi taman dan hiasan. 

Pun juga di bawah jembatan yang turut dicat ulang sehingga tampak lebih rapi dengan warna yang mencolok. Jembatan Semanggi yang awalnya memiliki tampilan biasa saja layaknya jembatan pada umumnya, kini berganti wajah menjadi spot foto yang lebih berwarna. Hal ini terbukti dengan banyaknya antusiasme masyarakat yang berdatangan ke Jembatan Semanggi hanya untuk berfoto.

Renovasi Jembatan Semanggi mungkin bisa dikatakan menjadi salah satu proyek yang sukses menarik banyak atensi masyarakat. Namun, semuanya berubah menjadi mimpi buruk saat fakta yang ada adalah proyek tersebut menghabiskan biaya hingga Rp4,486 miliar. 

Angka ini termasuk fantastis, karena renovasi tersebut dinilai tidak terlalu penting, mengingat alokasi dana hampir lima miliar tersebut akan menjadi sangat berguna apabila dialihkan untuk pembangunan jembatan yang layak di daerah-daerah rawan banjir ataupun desa pelosok.  

Tidak hanya itu, dalam wawancara Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, pada laman Radar Jember juga menyebutkan jika dana hampir lima miliar untuk proyek mempercantik Jembatan Semanggi ini sangat berlebihan. 

Beliau juga mengatakan, jika pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Jember sebenarnya sudah ada alokasi dana sebesar lima miliar untuk jembatan. Namun, dana fantastis tersebut rencananya digunakan untuk proyek tiga jembatan bukan hanya untuk renovasi satu jembatan saja.

Kontroversi kasus renovasi Jembatan Semanggi ini pun semakin memanas saat banyak masyarakat Jember yang turut mengkritisi adanya proyek renovasi Jembatan Semanggi tersebut. Selain karena terlalu banyak dana yang digelontorkan hanya untuk sebuah jembatan, juga karena dengan adanya wajah baru Jembatan Semanggi tersebut membuat jalan disana menjadi tidak aman. 

Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang ingin berfoto di jembatan ikonik tersebut berhenti di sisi kanan maupun kiri jalan. Ini mengakibatkan arus kendaraan yang ada menjadi sedikit teganggu. Banyaknya kendaraan bermotor yang berhenti di pinggir jalan juga dapat membahayakan, mengingat kontur dari Jembatan Semanggi ini berliku dan menaik.

Ratusan buruh pun turut protes dengan menggelar aksi demo. Buruh Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan misalnya, yang mana memprotes banyaknya dana APBD Jember yang dialokasikan hanya untuk penampilan cantik Jembatan Semanggi. Hal ini tentu saja memicu protes dari para buruh karena anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk modal PDP Kahyangan sebesar Rp5,8 miliar, malah ditiadakan. Padahal anggaran dana PDP Kahyangan tersebut akan digunakan untuk memperpanjang masa izin hak guna usaha. Akibatnya, nasib ratusan buruh pun terancam karena izin usaha tidak diperpanjang.

Atas banyaknya protes, baik yang dilayangkan DPRD setempat maupun oleh masyarakat, pihak terkait pun melakukan penghentian proyek pada tanggal 28 Desember 2019, mengingat proyek tersebut hanya memiliki jangka waktu 57 hari pengerjaan, terhitung dari 1 November hingga 27 Desember 2019. 

Tidak hanya sampai disitu, DPRD Jember juga menemukan jika dalam pengerjaan proyek renovasi Jembatan Semanggi tersebut terdapat penambahan item pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat menambah biaya pengeluaran untuk proyek itu. Untuk itu, pihak terkait akan memanggil Pekerjaan Umum Bina Marga untuk kejelasan dari proyek tersebut.

Dalam kasus proyek renovasi Jembatan Semanggi ini seharusnya dapat melihat kedua sisi. Tidak hanya sisi positifnya saja yaitu Jember memiliki wajah baru yang ikonik, namun juga melihat sisi negatifnya, seperti dana yang sangat fantastis. 

Mengingat APBD merupakan anggaran dana yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya banyak, maka seharusnya pihak-pihak terkait dapat mengutamakan pembangunan sarana maupun prasarana yang lebih penting, seperti misalnya pembangunan jembatan di daerah pelosok rawan bencana. Karena sebenarnya dana sekian miliar tersebut dapat lebih berguna apabila dapat menyejahterakan orang-orang kecil. Selain itu, rasanya tidak pantas apabila sebuah kota melakukan renovasi besar-besaran hanya untuk dipandang hebat oleh kota lain, sedangkan rakyatnya masih minim akan fasilitas dan prasarana.