"Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka."--(Winston Churchill)
Agaknya kata-kata Winston Churchill itu ada benarnya dan sedang melanda dunia perpolitikan di Indonesia saat ini.
Menjelang pemilihan umum 2024 tepatnya 14 Februari 2024 mendatang, partai-partai di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan otak-atik koalisi.
Ada yang pindah koalisi ke partai lain seperti yang dilakukan oleh Golkar dan PAN yang kemudian menyebrang ke koalisi besutan Prabowo Subianto yaitu Koalisi kebangkitan Indonesia Raya.
Atau seperti yang dilakukan PPP dengan merapat ke koalisi PDI-P yang sebelumnya berada di koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN.
Bahkan per individu partai juga melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko yang kemudian merapat menjadi tim pemenangan Prabowo Subianto untuk menjadi presiden 2024.
Atas aksi tersebut akhirnya Budiman Sujatmiko diganjar pemecatan dan dianggap sebagai "penghianat" dan "kutu loncat" oleh PDI-P.
Otak-atik koalisi atau dukung-mendukung itu membuat tensi politik di Indonesia memanas dan mengeluarkan intrik-intrik yang saling sindir dan hujat baik sesama anggota koalisi atau di luar koalisi.
Terbaru adalah manuver partai Nasdem yang tanpa pemberitahuan dan terkesan tertutup, mewacanakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Bacawapres Anies Baswedan pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendatang.
Respon Partai Demokrat Atas Wacana Cak Imin Bacawapres AniesÂ
Atas sikap partai Nasdem yang membuat keputusan sepihak dengan wacana mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Bacapres dan Bacawapres pada Pemilu 2024 mendatang membuat jajaran partai Demokrat meradang.
Tak hanya itu, partai Demokrat melalui Sekjen Demokrat Teuku Riefky Hasra menyebut langkah Anies Baswedan yang menyetujui wacana berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024 adalah suatu "penghianatan" terhadap koalisi perubahan.
Selain diksi "pengkhianat" yang disematkan kepada Anies Baswedan, kader-kader partai Demokrat di seluruh Indonesia juga mulai mencopot baliho-baliho Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudoyono (AHY).
Atau beredarnya surat Anies Baswedan yang meminta Agus Harimurti Yudoyono (AHY) menjadi Bacawapres menambah panas tensi politik di Indonesia antara Anis Baswedan dan Partai Demokrat.
Sikap Santai PKS menanggapi Wacana Cak Imin Bacawapres Anies
Berbeda dengan partai Demokrat yang geram dan seolah kesal atas wacana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, PKS yang merupakan anggota Koalisi Perubahan Untuk Persatuan bersama-sama dengan Partai Nasdem dan Demokrat menunjukan sikap yang sebaliknya.
PKS menanggapi santai atas wacana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024, dimana dengan tidak melakukan respon berlebihan dan tetap mendukung setiap keputusan Anis Baswedan untuk memilih wakilnya dalam Pilpres 2024.
Demokrat Mencari Koalisi Baru
Dengan respon yang ditunjukan partai Demokrat atas wacana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, bisa saja membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan bernasib sama seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang bubar setelah Golkar dan PAN merapat ke Partai Gerindra.
Karena Partai Demokrat melalui ketua umumnya Agus Harimurti Yudoyono (AHY) bisa saja memutuskan untuk hengkang pada Koalisi Perubahan Untuk Persatuan.
Kendati Partai Demokrat hengkang, partai-partai pengusung yang mewacanakan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih memenuhi presidential threshold untuk mengajaukah presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.Â
Hal itu dikuatkan dengan suara DPR RI Partai Nasdem dan PKB masing-masing memiliki 59 kursi DPR RI dan 58 kursi DPR RI dimana bila dijumlah mendap 117 kursi DPR RI yang berarti melampaui presidential threshold sebesar 115 kursi DPR RI atau 20 persen dari jumlah kursi DPR RI saat ini.
Belum jika Partai PKS masih setia dengan Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, maka syarat presidential threshold terkait wacana mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah lebih dari cukup karena PKS memiliki 50 kursi di DPR RI saat ini.
Oleh karena itu, atas respon dan kekecewaan Partai Demokrat terkait wacana Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, memberikan opsi bagi Partai Demokrat membentuk koalisi baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada saat ini.
Mengingat Partai Demokrat harus berkoalisi untuk memenuhi presidential threshold sebagai syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.Â
Hal itu bisa saja, karena pada Pilpres 2019 Partai Demokrat pernah mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama dengan Partai Gerinda, PKS, PAN, dan Berkarya.
Salam Koalisi, Salam Cak Imin Bacawapres Anies Baswedan, Salam Politik Santun
Bangka Selatan, 1 September 2023
