Modernisasi Tidak Cukup Untuk Sesuap Nasi

Terlalu ugal-ugalan dalam membangun fasilitas publik, membuat pemerintah lupa akan adanya rakyat kecil yang untuk makan sehari saja mereka baru mencari. Dilansir dari newsroom, pemindahan Ibu Kota Indonesia ke IKN menimbulkan banyak perdebatan dikalangan para pejabat dengan indigenous people's Kalimantan. Pasalnya para pejabat banyak sekali yang sudah melakukan pembangunan di IKN. Pembangunan ini menyangkut pada industri-industri dan pembangunan lainnya, seperti pembangunan istana negara. Ini menjadi masalah yang sangat krusial, jika pembangunan IKN ini tidak terkontrol, maka akan berimplikasi terhadap indigenous People yang susah dalam mencari penghidupan. Bagaimana tidak, hutan yang seharusnya dijadikan ladang untuk mencari rizki, kini telah di babad untuk pembangunan. Rakusnya para konglomerat Indonesia ini membuat rakyat kecil menjadi sengsara.

Modernisasi menjadi salah satu alasan pemerintah memindahkan Ibu Kota Indonesia. Modernisasi sendiri diartikan sebagai proses transformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dengan sebutan sebagai pemerataan pembangunan. Namun, tampaknya modernisasi ini menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan bagi rakyat kecil. Pemerintah enggan untuk memperhatikan dampak buruk yang akan dialami oleh warga setempat. Warga menjadi kebingungan  mencari nafkah untuk keluarga. Karena satu-satunya sumber penghidupan telah dieksploitasi habis-habisan.

Selain berdampak pada warga, modernisasi juga menyebabkan problem lingkungan seperti degredasi hutan. Kawasan industri tanpa adanya filter untuk mengolah limbah maka akan menyebabkan polutan pada air dan udara. Jika udara tercemar, maka warga setempat akan rentan terkena penyakit ISPA dan penyakit lainnya. Begitu pula dampak polutan limbah yang dibuang ke laut, akan menyebabkan ikan-ikan keracunan. Ikan yang sudah terkontaminasi akan mudah menular kepada manusia ketika mengkonsumsi ikan tersebut.

Modernisasi yang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat, malah menjadi boomerang bagi . Karena masyarakat terpaksa harus kehilangan pekerjaan lamanya. Contoh dampak negatif modernisasi lainnya selain IKN terjadi pada petani yang mulai kesusahan untuk mencari sesuap nasi, karena orang yang mempunyai sawah sudah memiliki teknologi canggih, sehingga tidak perlu repot-repot memanggil petani untuk menanam dan memanen sawahnya. Ini merupakan fenomena kesenjangan sosial yang terjadi akibat adanya modernisasi.

Pembangunan kawasan industri bisa saja berpeluang besar dalam penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Akan tetapi, faktanya terjadi ketidakadilan terhadap tenaga kerja pribumi. Seperti contohnya adalah mereka tidak diberikan jaminan keselamatan kerja. Fakta lainnya adalah kawasan industri di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh tenaga kerja asing. sehingga kerap kali terjadi perlakuan yang berbeda. Tenaga kerja asing lebih banyak mendapatkan insentif, dibandingkan tenaga kerja pribumi. Fenomena diskriminasi ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, sehingga banyak sekali masyarakat setempat bahkan para pekerja yang melakukan demonstrasi, salah satu contohnya adalah ratusan pekerja unjuk rasa kepada PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dikawasan Industri Morowali, Sulawesi. Unjuk rasa ini terjadi karena terjadi peristiwa ledakan yang menewaskan 18 orang. (rmolbengkulu/1 Januari 2024).

Merupakan suatu hal yang wajar jika pemerintah melakukan modernisasi kepada masyarakat suatu daerah. Namun, pemerintah harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Karena di setiap daerah mempunyai ukurannya masing-masing, jangan samakan politik yang ada di  masyarakat Jakarta dengan masyarakat yang ada di Papua. Dan juga pemerintah harus memberikan regulasinya terhadap perusahaan yang menginginkan lahan warga setempat untuk dijadikannya sebagai tempat memproduksi. Supaya, pemilik perusahaan memberikan kompensasi yang tidak main-main untuk warga yang akan melakukan migrasi ke tempat lain. 

Pemerintah juga harus memberikan perhatian yang penuh terhadap masyarakat yang terkena dampak dari modernisasi tersebut. Artinya, pemerintah harus mengawasi ketika terjadi fenomena gap nya masyarakat dalam proses transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Seperti memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak dari modernisasi. Hal ini terjadi karena masyarakat mengalami fenomena culture shock dalam menghadapi proses perubahan menjadi masyarakat yang lebih modern. Pemerintah juga harus menyediakan lapangan kerja plus training untuk para pekerja pribumi. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terjadi akibat fenomena Modernisasi ini.