Indonesia sebenarnya negara daratan atau lautan ya, itu sebuah pertanyaan yang sangat serius. Jika kita masih ingat "janga lupa daratan", maka slogan itu dipastikan datang dari masyarakat maritim. Bahwa ketika masyarakat berlayar, maka diingatkan oleh keluarganya agar 'jangan lupa daratan". Maka dominansi ketika itu adalah kejayaan peradaban maritim, kepemimpinan yang berbasikan kepada maritim.
Nah, sekarang rupanya malah kebalikannya. Indonesia dapat dikatakan "lupa perairan", sehingga terlalu banyak rakyat yang sadar atau tidak sadar, turut dalam "mendaratkan perairan". Padahal, negara kepulauan penghubungnya adalah perairan.
Maka, begitulah kira-kira latar belakang acara kita pada Maret 2018 yang lalu terkait Kepemimpinan Maritim. Saat ini, Maret 2021 sudah berusia 3 tahun yang menunjukkan waktu telah berjalan sangat cepat. Apakah sudah ada hasil dari sosialisasi tanpa henti terhadap peradaban sungai, kepemimpinan maritim, dan upaya perlindungan lahan basah perairan? Semoga ada tahapan-tahapan yang dicapai.
Setidaknya, lewat Kompasiana ini kita dengungkan bersama akan arti penting budaya perairan, kemaritiman, kepemimpinan maritim, peradaban sungai, dan sejenisnya. Muaranya adalaah proteksi ekosistem lingkungan untuk menjamin kesinambungan kejayaan maritim Nusantara.
Sebagaimana diketahui, pandemi yang saat ini berusia 1 tahun sejak meledak di bulan Maret 2020 yang lalu, ternyata terbukti bahwa ekonomi yang menopang Nusantara adalah pelayaran antar pulau. Termasuk, ekonomi kerakyatan yang terus bergerak memberi makan seluruh rakyat.
Maka, kepemimpinan maritim Nusantara adalah hal logis untuk terus didengungkan. Alih-alih ini bersifat politis, justru ini adalah sangat kongkret pragmatis bagaimana menyelamatkan Indonesia dengan mengembangkan kepemimpinan yang bercorak kemaritiman.
STIAMAK Barunawati Surabaya menggandeng FSAI (Forum Sekolah Administrasi Bisnis dan Kepelabuhan), ASBUPI (Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan), dan pemangku kepentingan terkait hal ini terus menerus berusaha mengedukasi dan kampanye literasi kepemimpinan maritim atau Maritime Leadership.
Sebagai evaluasi, silakan dicermati apakah kita semua memahami frasa atau nomenklatur, bahkan pertanyaan dan pernyataan sebagai berikut;
(1) Siapakah yang berhak membuat pelabuhan dan mengembangkan bisnis pelayaran, swasta atau pemerintahan?
(2) Kenalkah publik dengan nomenklatur Syahbandar, Port Authority, Bea Cukai, Adinistratur Pelabuhan, Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan, Polisi Kepelabuhan, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)?
(3) Apakah ada hubungan organisatoris antara Pemda Provinsi, Pemda Kota Kabupatan, dan Pemeritah pusat dalam pengembangan pelabuhan?
(4) Siapakah yang wajib membuat access road dari dan ke pelabuhan?
(5) Apakah yang dinamakan pola konsesi, dan bagaimana menetapkan konsesi bisa berusia 40 tahun, 70 tahun, dan lain sebagainya?
(6) Siapakah yang berwenang mengelola layanan pilotage at sea (pandu kapal), dan apakah swasta dapat menjalankan secara mandiri?
Dan lain sebagainya.
Selamat berpikir sambil berupaya terus meningkatkan kepemimpinan maritim Nusantara. (21.03.2021/Endepe)
