Efektifkah Subsidi untuk Pembelian Sepeda Motor Listrik?

Pemerintah merencanakan akan memberikan subsidi sebesar Rp 6,5 juta kepada setiap orang yang membeli sepeda motor listrik. Sedangkan pemberian subsidi serupa bagi pembelian mobil listrik masih dipertimbangkan (Tribun jateng, 30/11/2022). 

Dikatakan kebijakan ini untuk mendorong pemakaian sepeda motor listrik guna mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar dari fosil. 

Survai menunjukkan 80 persen emisi karbondioksida (CO2) berasal dari kendaraan bermotor. Kebijakan  tersebut untuk mendukung emisi nol karbon dioksida (Net Zero Emission atau NZE) yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2060. Sebagaimana diketahui posisi Indonesia saat ini sebagai negara dengan kualitas udara terburuk adalah di urutan ke-17 dari 117 negara yang disurvai menurut IQAir.

Kebijakan ini akan melengkapi kebijakan Bank Indonesia (BI) yang sudah ada terlebih dahulu yang membebaskan uang muka untuk kredit kendaraan listrik yang tertuang dalam Peraturan BI Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor. 

Harapannya tentu sinergi antar dua kebjakan itu akan mendorong orang mengalihkan pembelian dan pemakaian sepeda motor berbahan bakar dari fosil ke sepeda motor listrik. Pertanyaannya adalah apakah kebijakan subsdi bagi pembelian sepeda motor listrik itu akan efektif?

Beberapa Masalah

Jawaban terhadap pertanyaan itu adalah bisa efektif asalkan beberapa masalah yang masih dan akan ada bisa dipecahkan oleh pemerintah. Pertama, meski disubsidi pemerintah sebesar Rp 6,5 juta tetapi harga sepeda motor listrik masih mahal. Harga sepeda motor listrik di Indonesia berkisar antara Rp 15 juta sampai Rp 68 juta. 

Di samping saingannya adalah sepeda motor berbahan bakar dari fosil yang baru, juga ada saingan sepeda motor berbahan bakar dari fosil bekas yang harganya juga jauh lebih murah.

Diperlukan kebijakan tambahan agar harga sepeda motor listrik lebih murah lagi, misalnya dengan pembebasan bea masuk (bea impor) untuk sepeda motor listrik. Sedangkan pemotongan atau keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk seepeda motor listrik ini memang sudah dilakukan pemerintah tahun 2019.

 Kedua, harga baterai juga masih mahal. Baterai Lithium untuk sepeda motor listrik yang lebih tahan lama harganya masih sekitar Rp 8 juta an.  Ketersediaannya juga masih langka. 

Dikabarkan bahwa sudah ada investor yang saat ini sedang membangun pabrik untuk menghasilkan bahan baku untuk pembuatan baterai Lithium yaitu pabrik Lithium Hidroksida dengan kapasitas 60.000 ton di Morowali. 

Juga akan dibangun pabrik material anoda berkapasitas produksi 80.000 ton pada Januari 2023 mendatang. Pemerintah bisa mendorong untuk lebih banyak pabrik baterai lihitum dibangun dan yang sedang dibangun bisa dipercepat dengan berbagai insentif termasuk insentif penguranagan pajak.

Ketiga, masih terbatasnya fasilitas untuk pengisian baterai. Untuk itu kebijakan membangun lebih banyak stasiun pengisian baterai bagi sepeda motor dan mobil listrik perlu segera dilaksanakan.

Keempat, kebiasaan memakai sepeda motor berbahan bakar dari fosil akan memerlukan waktu untuk beralih kepada kebiasaan memakai sepeda motor listrik. 

Untuk itu memang perlu sosialisasi dari pemerintah tentang beberapa keuntungan memakai sepeda motor listrik misalnya saja tidak perlu rutin mengganti oli.dan bebas polusi.

Di samping berbagai kebijakan untuk menagtasi berbagai masalah seperti telah diuraikan maka perlu pula kebijakan lain yang bisa mempercepat pemakaian sepeda motor listrik. Misalnya saja dengan peraturan daerah pembebasan biaya parkir khusus untuk sepeda motor listrik.