Sri Mulyani Vs Masalah Ekonomi Indonesia

Saya termasuk yang di satu sisi tidak heran terhadap keputusan Pak Jokowi memilih Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai menteri keuangan tetapi di sisi yang lain pesimis apakah SMI bisa menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia yang mendasar.

Saya tidak heran karena memang sudah beberapa kali SMI ditawari jadi Menkeu. Akhirnya kali ini dia mau karena mungkin menganggap bahwa situasi politik menjadi lebih stabil ketika Golkar dan PAN mendukung Jokowi-JK dan diakomodasikan lewat pemberian posisi menteri di Reshuffle JIlid II. Ketidakheranan saya yang lain adalah bagaimanapun Jokowi-JK tak bisa menolak kepentingan pasar dan globalisasi ekonomi dunia. 

Penggantian Sudirman Said yang menolak perpanjangan kontrak Freeport merupakan contoh bagimana kepentingan pasar kapitalis danm ekonomi global itu harus diakomodasikan. Dan SMI tak terbantahkan merupakan figur yang sangat kental pro liberalisme dan kapitalisme. Hal ini pun tampak dengan respon pasar uang dan modal yang menyambut positif terpilihnya SMI sebagai Menkeu yang baru. Terpilihnya SMI sontak mengatrol IHSG di Bursa Efek Indonesia sebesar 1 persen.

Tetapi saya pesimis apakah SMi  mampu mengatasi masalah ekonomi Indonesia yang sangat fundamental yaitu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Rilis data BPS terbaru menyebutkan bahwa jumlah orang miskin secara absolut di kota dan desa memang berkurang namun Indeks kedalaman dan Keparahan kemiskinan baik di desa maupun di kota meningkat. Kedalaman  kemiskinan menunjukkan jarak antara pendapatan rata-rata orang miskin terhadap batas atau garis kemiskinan. 

Sedangkan Keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan atau variasi di antara pendapatan penduduk miskin itu sendiri. Jika kedalaman dan keparahan kemiskinan semakin meningkat itu berarti ada golongan orang yang makin lamaa makin miskin. Masalah yang lain yaitu meningkatnya kesenjangan pendapatan. Hal ini tampak dari makin meningkatnya Indeks Gini atau Gini Ratio Indonesia.

Menurut saya kedua masalah itu yaitu kemiskinan dan kesenjangan pendapatan hanya dapat diatasi lewat kebijakan aktif pemerintah. Ia tak dapat hanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika hanya diserahkan pada mekanisme pasar maka justru kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan akan makin meningkat. Padahal seperti yang saya sebutkan, SMI adalah figur penganut Neo-Liberalisme dan pero kepada pasar.