Korupsi di Sektor Perpajakan: Tantangan Menkeu Baru

Dalam keterangan pers pertamanya seusai disumpah dan diangkat sebagai menteri keuangan baru, Chatib Basri menyatakan akan membenahi korupsi di sektor perpajakan. Tampaknya dia memahami betul salah satu masalah yang selama ini kerap mencoreng wajah Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Kita semua masih ingat bagaimana kasus Gayus Tambunan begitu menyentak banyak pihak.

Korupsi di sektor perpajakan menjadi sorotan media dan publik karena yang digerogoti adalah uang yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai pembayar pajak. Harapannya dengan uang pajak yang dibayarkan tersebut bisa dibangun berbagai sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas yang menyejahterakan rakyat. Tetapi dengan dikorupsi maka berbagai hal tersebut gagal dibangun dan disediakan sehingga masyarakat kesejahteraannya tak juga membaik. Korupsi di sektor perpajakan ini, dengan modus tawar menawar antara petugas pajak dengan wajib pajak, yang menyebabkan dari 60 juta wajib pajak pribadi hanya 25 juta orang yang membayar pajak dan dari 5 juta wajibpajak perusahaan hanya 520.000 perusahaan yang membayar pajak.

Bagaimana pak Chatib akan menanggulangi korupsi di sektor perpajakan ini? Kita tunggu bersama langkah kongkritnya yang berbeda dari yang sudah ada. Mengapa harus berbeda dari yang sudah ada? Karena sebenarnya sudah banyak upaya dilakukan misalnya dengan otomatisasi perpajakan yang mengurangi kontak langsung pegawai pajak dan wajib pajak, menaikkan gaji pegawai di lingkungan Kemenkeu, dan lain-lain; namun hasilnya korupsi di sektor perpajakan masih terjadi.