Mohon tunggu...
Nuey A Setiawan
Nuey A Setiawan Mohon Tunggu... -

Mencoba berbagi untuk lebih baik.

Selanjutnya

Tutup

Politik

Rini yang Tenang di Antara Pansus Pelindo yang Lucu

24 Desember 2015   15:46 Diperbarui: 24 Desember 2015   15:52 1926
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Belakangan Dewan mengatakan laporan tersebut bersifat sementara,' apabila sebelumnya ber teriak dengan bangga hasil rekomendasi tersebut, menjadi loyo setelah terjadi pelanggaran prosedur UU atas pansus tersebut, inilah yang saya harus mengatakan bahwa Fachri dan Dewan lainya lagi lagi sangat di mungkinkan tidak mengerti akan undang undangnya sendiri, atau hanya ingin membuat Heboh, ( bargaining kekuasaan dan jabatan. )

Rekomendasi pansus yang kurang etis dan seperti pakar hukum mengatakan telah melanggar prosedur UU, saya ingin menambahkan perihal di copot tidaknya Mentri BUMN adalah mutlak hak Presiden, dan bargaining apapun tidak di lazimkan untuk terjadi dalam hal ini, ( eksekutif dan legislatif harus terpisah.) jauh hari pembentukan pansus pelindo pun sudah menuai kritik, karena di mungkinkan sarat kepentingan saja.
Presiden bisa kapan pun mencopot Mentri - mentrinya," Karena itu hak Presiden. perihal mentrinya bermasalah atau tidak itu hak Presiden atas Hak'nya. dan Ranah eksekutif, bukan legislatif. ( suka - suka Jokowi , mau di pertahankan atau di copot Mentrinya.' Tidak ada urusan DPR / legislatif.)

Langkah yang tidak elok telah di lakukan DPR,' dan ini semakin mempertontonkan bahwa DPR-RI ingin terlibat kekuasaan eksekutif, ( ranah yang harusnya tidak boleh tercampuri.) walaupun yang membuat pansus adalah Wakil Rakyat.namun itu tidak membuat otomatis pansus mewakili keinginan Rakyat.
Anggota Dewan harus menyadari ada pemisah antara Eksekutif Dan Legislatif. Perhatikanlah tugas -tugas pokok Legislatif, ( DPR.) perlu kah Anggota DPR -RI kembali membuka tugas pokok legislasi,? Saya katakan perlu Demi untuk kembali mengetahui tugasnya.

Sibuknya berbagai level tengah. ( Bukan level elit Partai.) menggemborkan dan berteriak teriak terhadap Jokowi. Saya sebut Hanyalah Riak yang ingin mencari popularitas dan ingin di perhatikan dengan pembagian jabatan.( kepentingan,)
Kita tentu melihat Bagaimana parodi Sidang MKD terkait Freeport, yang hanya membuat gaduh saja, nampaknya pansus pelindo ingin juga membuat gaduh, ( Apakah ada yang terbersit bertanya dalam nurani masing masing diri, " saya membentuk pansus dan melakukan rapat - rapat siapa yang membiayai ya,' ? )

Rini Soemarno adalah Sosok yang tenang, sudah menjadi profesional sejak jaman Rieke dan Fachri belum menikmati mewahnya Gedung parlemen, semua mengetahui sepak terjangnya sejak di Astra, ( sudah ber materi sejak dulu.) 

Biarkanlah Mentri BUMN melanjutkan pekerjaanya, toh pada saatnya apabila nampak tidak bekerja dengan baik pastilah Jokowi mencopotnya.' karena hal tersebut pernah di lakukan Jokowi, dan bukan persoalan sulit untuk seorang Presiden mencopot Mentrinya. Apabila pemikiran Dewan menjauh hingga pemakzulan,' saya harus mengatakan " pemikiran apa yang di gunakan.' sedang di satu sisi para petinggi KMP maupun KIH saling berebut menyambangi Jokowi.'

Sebuah pendapat.

Salam.

 

Sumber
UU MD3
Kompas.
Detik

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun