Perbedaan Ideologi: Partai-partai yang berada dalam koalisi mungkin memiliki ideologi yang berbeda, sehingga mereka harus mengakomodasi kepentingan masing-masing dalam pembuatan kebijakan, yang bisa menciptakan ketegangan atau ketidakpastian.
Kepentingan Politik: Setiap anggota koalisi mungkin memiliki tujuan politik pribadi atau kelompok yang tidak selalu sejalan dengan tujuan koalisi, sehingga hubungan di dalam koalisi menjadi penuh ambivalensi.
Komunikasi dan Negosiasi: Keputusan-keputusan yang diambil dalam koalisi sering kali memerlukan proses negosiasi yang rumit, di mana setiap pihak ingin memastikan kepentingannya tetap terjaga, yang bisa menciptakan ambivalensi dalam kesepakatan yang tercapai.
Secara keseluruhan, ambivalensi dalam koalisi dapat menciptakan dinamika yang kompleks dan mempengaruhi stabilitas dan efektivitas koalisi tersebut dalam mencapai tujuan bersama.
Ambivalensi terhadap partai-partai pemerintahan sebagai mekanisme yang mendorong hubungan ini, banyak pihak berargumen bahwa ambivalensi semacam ini, yang terjadi ketika penilaian terhadap partai-partai tersebut bervariasi, akan lebih umum terjadi di tempat di mana partai-partai tersebut lebih ideologis beragam.
Setelah mengembangkan teori kami, kami menguji ekspektasi kami dengan data survei pasca-pemilu dari beberapa negara. Bukti menunjukkan bahwa ambivalensi koalisi lebih besar di tempat di mana partai-partai pemerintah ideologinya berbeda, dan bahkan ketika mengendalikan perbedaan ideologis ini, ambivalensi mengarah pada persepsi yang lebih negatif terhadap kinerja demokrasi, membawa sikap pemenang pemilu lebih dekat kepada individu yang tidak memilih partai dalam pemerintahan.
Karakter pemerintah dan ambivalensi koalisi
Seorang individu yang telah menginternalisasi argumen yang bersaing terhadap suatu objek dan akibatnya mengalami konflik evaluatif disebut ambivalen (Alvarez dan Brehm, 2002, Feldman dan Zaller, 1992, Thompson et al., 1995). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa individu dapat merasa ambivalen terhadap objek politik yang lebih abstrak, seperti lembaga politik (McGraw dan Bartels, 2005) atau negara secara umum (Citrin dan Luks, 2005), hingga yang lebih konkret, seperti kebijakan tertentu (Alvarez dan...
Ambivalensi koalisi dan persepsi terhadap kinerja demokrasi
Literatur yang ada menunjukkan bahwa memilih partai pemerintah menghasilkan evaluasi positif terhadap demokrasi (misalnya, Anderson dan Guillory, 1997, Anderson dan Tverdova, 2001, Blais dan Glineau, 2007, Henderson, 2008, Singh et al., 2011, Singh et al., 2012), dan sebagian besar hubungan positif ini diperkirakan berasal dari manfaat psikologis kemenangan (Anderson et al., 2005, Singh, 2014). Menyadari bahwa sikap terhadap koalisi pemerintahan dapat membentuk pandangan seseorang terhadap lembaga publik dan...
Ukuran ambivalensi koalisi
