Politik dinasti, kini  sedang menjadi sorotan tajam, karena  Gibran anak presiden Jokowi berhasil duduk menjadi wakil presiden terpilih, lalu banyak pihak pun menggadang-gadang  Kaesang untuk dipilih menjadi gubernur , namun keputusan MK mengadangnya. masyarakat bergerak untuk mengawal Keputusan MK itu, untuk mencegah terjadinya politik dinasti, benarkah berhasil?Â
Kita bisa lihat demokrasi Indonesia, memang tak melarang anak-anak presiden, gubernur , dan lain untuk ikut bertanding dalam pemilu, sehingga  politik dinasti  atau lebih tepatnya " berkarier menjadi politi dan birokrat tidak dipersoalkan. mengapa isu politik dinasti mencuat kepermukaan,  membuat negeri gaduh, lalu apa salahnya dinasti politik? Apa yang dimaksud dengan politik dinasti itu?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinasti diartikan sebagai garis keturunan raja-raja yang berasal dari satu keluarga dan memerintah. Sementara itu, politik dinasti merujuk pada sistem kekuasaan yang dikuasai oleh sekelompok individu yang memiliki hubungan darah. Â Politik dinasti sering kali diasosiasikan dengan era kerajaan, karena kekuasaan biasanya diwariskan dari ayah kepada keturunannya.
Tujuan dari politik dinasti adalah agar kekuasaan tetap berada di tangan anggota keluarga. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan keluarga petahana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Melihat Politik Dinasti di AS.
Dalam politik Amerika, istilah "dinasti" memiliki konotasi negatif. Para Pendiri Bangsa secara tegas menolak gagasan bahwa kekuasaan diwariskan daripada diperoleh melalui proses demokratis, seperti yang tercermin dalam deklarasi mereka di Konstitusi AS yang menyatakan bahwa "tidak ada gelar bangsawan yang akan diberikan oleh Amerika Serikat." Bahkan narasi seputar keluarga Kennedy, salah satu keluarga politik paling terkenal di negara ini, menghindari penggunaan istilah "dinasti," dan lebih suka menyebut warisan mereka sebagai Camelot.
Meskipun Amerika berpegang pada kebijakan tanpa kerajaan, menarik untuk dicatat betapa kekuasaan sering kali mengalir dalam keluarga. Sejak awal berdirinya, politik di AS telah diperlakukan seperti bisnis lainnya, dan dari sudut pandang itu, wajar jika keluarga-keluarga tertentu menekuni bidang ini dan membangun kekuatan mereka. Sama seperti industri ritel yang memiliki keluarga Walton, misalnya, politik Republik memiliki keluarga Bush. Dinasti politik juga cenderung mengikuti pola umum dalam menandai area geografis (Massachusetts untuk keluarga Kennedy; New York untuk keluarga Cuomo) dan memusatkan pengaruh untuk mencari posisi penting---seperti jabatan gubernur dan kursi Senat---yang sering kali membuka jalan menuju Gedung Putih
Namun, tidak butuh waktu lama setelah Deklarasi Kemerdekaan ditandatangani untuk politik Amerika bertransformasi menjadi jenis usaha keluarga yang berbeda. Pada tahun 1848, misalnya, lebih dari 16 persen kursi kongres diisi oleh individu yang memiliki kerabat yang sebelumnya menduduki posisi tersebut. Selain itu, sebuah studi tahun 2006 mengungkapkan bahwa anggota Kongres yang menjabat lebih dari satu periode memiliki kemungkinan 40 persen untuk memiliki anggota keluarga yang akhirnya masuk Kongres. Meskipun ini tidak berarti bahwa hubungan keluarga ini secara inheren bermasalah, mereka dapat membangun jaringan yang membantu saudara, sepupu, dan ipar dalam meraih kemenangan pemilihan, mirip dengan operasi bisnis yang sukses.
Dinasti-dinasti Amerika berikut ini tentu telah menguasai seni memanfaatkan sumber daya mereka untuk mengubah nama keluarga mereka menjadi merek politik yang tangguh dan bertahan lama.
Kennedy Dynasty
