Dari berbagai pro dan kontra yang bertebaran di masyarakat, pemerintah dirasa perlu untuk kembali “duk pakat” mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Tujuannya ialah agar trans kutaraja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan proyek puluhan milyar ini tak sia – sia begitu saja.
Hal lain yang berkaitan dengan transportasi juga adalah pengadaan taksi legal yang setelah sebelas tahun tsunami keberadaannya belum juga kembali. Padahal sebelum tsunami, taksi merupakan angkutan umum yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Walaupun kebanyakan masyarakat Banda Aceh saat ini lebih senang menggunakan kendaraan pribadi, namun keberadaan taksi sebagai angkutan umum yang aman dan nyaman masih sangat diharapkan.
Selain itu keberadaan taksi juga sangat membantu dalam hal pariwisata Kota Banda Aceh yang beberapa tahun terakhir terus ditingkatkan. Banyak wisatawan yang datang ke Banda Aceh kebingungan mencari transportasi yang nyaman dan aman sekelas mobil pribadi dan pada akhirnya mereka akan menggunakan taksi gelap atau ilegal yang tidak jelas identitasnya.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan segera menghadirkan kembali taksi di sekitar masyarakat. Untuk pengadaannya pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak – pihak swata yang sudah sering “bermain” dengan angkutan umum agar rencana ini benar – benar tepat sasaran dan dapat segera terealisasikan.
Dari berbagai permasalahan yang muncul, pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan mampu menentukan kebijakan – kebijakan yang tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Selain itu peringatan sebelas tahun tsunami pada tahun 2015 ini, diharapkan dapat mengingatkan kita untuk terus mengembangkan Banda Aceh menjadi kota yang lebih baik, nyaman, islami dan dicintai oleh penduduk layaknya visi yang dicanangkan oleh Ibu Walikota Illiza yaitu Banda Aceh Model Kota Madani.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H