Mohon tunggu...
Nurul fatimah
Nurul fatimah Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dengan menulis kita bisa mengabadikan semua waktu

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Penanganan Covid-19 dan Dampaknya

21 Desember 2020   22:10 Diperbarui: 21 Desember 2020   22:11 67
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perekonomian Indonesia tidak menentu, inflasi terjadi, tetapi tidak sangat menggangu defisit pendapatan perkapita indonesia. Sejumlah pekerja terkena PHK dari beberapa pabrik yang melakukan perombakan besar-besaran karyawannya karena pendapatan pabrik menurun drastis. 

Melansir dari kompas.com (4/8/2020) yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat organisasi "Data pekerja terdampa imbas covid-19 yang dihimpun Kemnaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda di seluruh Indonesia, hingga 31 JULI 2020 menunjukan secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang." 

Selain itu Dampak pandemi corona di Indonesia, 1,7 Juta Buruh Dirumahkan dan kena PHK, Tirto.id (02/06/2020) Pemasokan barang berkurang karena tidak ada pemasukan dana yang akibatnya dari daya beli yang rendah. Begitu banyak pengaruh datangnya virus corona yang melanda negara indoensia dari berbagai sektor.

Pemerintah indonesia melakukan belanja anggaran bulan untuk membeli berbagai APD (Alat Pelindung Diri), Masker, Obat-Obatan. Pembelanjaan tersebut dipublikasi di website resmi Kementerian Keuangan (22/09/20) "untuk belanja pemerintahan pusat mencapai Rp. 977,3 triliun dari (target APBN 2020) rp. 1.683,5 atau tumbuh 14%." Sebut menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan pada konfrensi pers APBN kinerja dan Fakta (APBN KiTa) secara virtual.

 Realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga sebesar rp. 517,2 triliun tumbuh 7,4% dan dari realisasi belanja Non Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp. 460,1 triliun tumbuh sebesar 22,4 %. Sebelumnya juga Menteri Sri Mulyani memang sudah menyiapkan anggaran 800 Triliun untuk bencana wabah Virus Covid-19. Selain tu masih banyak lagi akibat dari penanganan pemerintah dengan melakukan sistem PSBB (Pembatasan Sosial Nerskala Besar). Tetapi pengurangan pegawai dan buruh merupakan dampak yang merugikan bagi masyarakat maupun pabrik. 

Karena, dengan adanya pengurangan besar-besar tersebut banyak rumah tangga yang kehilangan penghasilan bulananan untuk bertahan hidup di tengah pandemi ini. Tetapi banyak juga alternatif lain yang bisa menjadikan corona sebagai hikmah. Yaitu dengan membukanya usaha baru di tengah pandemi. Usaha kecil-kecilan seperti menjual kebutuhan masyarakat di tengah pandemi merupakan pilihan yang tepat. 

Apalagi jika usaha kecil-kecilan tersbut bisa tumbuh pesat di tengah kesulitan akibat virus ini.
Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan Sosial kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Sepeti pembagian sembako ke setiap desa-desa yang sedang memberlakukan sistem lockdown. Seperti di DKI 

Jakarta, bansos diberikan kepada 2,6 juta jiwa atas 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp. 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan, (26/08/2020) kompas.com. kemudian juga pada saat panedemi corona, kementerian Sosial menambah bantuan sembako untuk 4,8 juta KPM dilansir pada detik.com (21/04/2020)

Akan tetapi, tidak semuanya merata mendapatkan bantuan. Ada beberapa daerah yang sama sekali tidak terjangkau terkena bantuan, seperti hal warga Kantor Kelurahan Kidul Dalem Kota Malang Jawa timur yang dilansir oleh kompas.com (10/05/2020) mengabarkan bahwa warga memperotes pendataan bansos bagi warga yang terkena dampak Covid-19. 

Aksi protes berujung bentrok antara warga dan salah satu ketua RW di Kantor Kelurahan. Beruntung anggoata polisi dan TNI yang berada di lokasi, langsung melerai dan menenagkan warga yang emosi.
Akhir-akhir ini terjadi kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 oleh kementerian sosial Juliari. KPK sudah mengmankan semua uang dan aset-aset yag diperoleh dari hasil korupsi. 

Seperti diketahui, menteri sosial Juliari Batubara, yang juga kader Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) diduga menerima suap senilai 17 miliar, dilansir dari cnbcindonesia.com (06/12/20) 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun