kenaikan UMP sebesar 6,5% & PPN sebesar 12% terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di kota serang banten

Dampak Kenaikan UMP 6,5% dan PPN 12% Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kota Serang, Banten

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% diikuti dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% menjadi kebijakan yang berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Di Kota Serang, Banten, kebijakan ini memunculkan berbagai respons dari kalangan pekerja, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi, terutama dalam konteks kesejahteraan dan daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang terus meningkat.

 - Kenaikan UMP Harapan Baru di Tengah Tantangan Ekonomi -

Kenaikan UMP sebesar 6,5% dipandang sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup pekerja, khususnya mereka yang bekerja di sektor formal. Dengan upah minimum yang lebih tinggi, pemerintah berharap pekerja memiliki daya beli yang lebih baik dan bisa mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Budi, seorang pekerja pabrik di Kota Serang, menyambut baik kebijakan ini namun masih merasakan ketidakseimbangan. "Kenaikan ini memang membantu, tapi di saat bersamaan, biaya kebutuhan hidup naik cukup tinggi. Harga makanan, transportasi, dan sewa rumah ikut melonjak," ujarnya.

Menurut data, kenaikan UMP di Banten yang berkisar 6,5% atau sekitar Rp 200.000 per bulan memang memberikan dorongan kecil bagi pekerja. Namun, pengeluaran tambahan akibat inflasi membuat banyak keluarga tetap merasa tertekan. Hal ini diperparah dengan tingginya ketergantungan masyarakat Kota Serang terhadap sektor informal, yang umumnya tidak mendapat perlindungan upah layaknya pekerja formal.

Di sisi lain, kalangan pengusaha menilai kenaikan UMP dapat meningkatkan beban biaya produksi. Hendra, pemilik usaha kecil menengah (UKM) di Kota Serang, mengatakan, "Dengan UMP naik, biaya tenaga kerja ikut naik. Tapi kalau harga jual dinaikkan, pelanggan jadi berkurang. Situasi ini sulit bagi kami, apalagi setelah pandemi."

Hendra menambahkan bahwa banyak pengusaha kecil harus memilih antara merampingkan tenaga kerja atau mencari cara lain untuk menekan biaya operasional agar usaha tetap berjalan. Situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi memperburuk pengangguran di Kota Serang.

- PPN 12%: Tekanan Tambahan bagi Konsumen dan Pedagang -

Peningkatan tarif PPN dari 10% menjadi 12% merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, namun kebijakan ini memiliki dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat. Di Kota Serang, yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, kebijakan ini dirasakan cukup berat.

Siti, seorang ibu rumah tangga di kawasan Kasemen, mengungkapkan, "Sekarang harga barang kebutuhan pokok makin mahal. Beras, minyak, gula, semuanya naik. Kalau dulu belanja Rp 200.000 sudah cukup untuk seminggu, sekarang jadi kurang."

Banyak masyarakat merasa bahwa kebijakan ini datang di saat yang kurang tepat, mengingat ekonomi belum sepenuhnya pulih setelah pandemi. Harga-harga kebutuhan pokok yang naik akibat PPN membuat pengeluaran rumah tangga semakin membengkak, sementara pendapatan tidak naik secara signifikan.

Pedagang lokal di pasar tradisional juga merasakan dampak dari kebijakan ini. Herman, seorang pedagang di Pasar Rau, menjelaskan bahwa kenaikan PPN membuat harga jual ikut naik, yang pada akhirnya membuat daya beli pelanggan menurun. "Orang-orang sekarang lebih pilih belanja seperlunya. Barang jadi susah laku, dan kami juga bingung harus bagaimana," kata Herman.

- UMP dan PPN di Tengah Inflasi -

Dr. Ahmad Yusran, seorang pengamat ekonomi lokal, menjelaskan bahwa kenaikan UMP dan PPN menciptakan tantangan tersendiri. "Secara teori, kenaikan UMP bisa meningkatkan daya beli, tetapi kebijakan ini akan kehilangan dampaknya jika diiringi dengan kenaikan harga-harga akibat PPN 12%. Ini menimbulkan tekanan ganda bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Dr. Ahmad, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran harus menjadi perhatian utama pemerintah. Tanpa pengendalian inflasi dan kebijakan stabilisasi harga, kenaikan UMP berpotensi tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah perlu:

1. Memperkuat Pengawasan Distribusi Bahan Pokok -- Agar kenaikan PPN tidak menciptakan spekulasi harga di pasar.

2. Memberikan Subsidi Tepat Sasaran -- Subsidi pangan atau energi perlu ditingkatkan khususnya untuk keluarga berpenghasilan rendah.

3. Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) -- Kebijakan stimulus harus diberikan agar UMKM mampu bertahan di tengah tekanan kenaikan upah dan harga.

- Kondisi Nyata di Kota Serang -

Di Kota Serang, sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, dan pekerja UMKM masih mendominasi struktur ekonomi. Dengan kebijakan PPN dan kenaikan upah, mereka sering kali tidak mendapatkan manfaat langsung. Sebaliknya, mereka justru menghadapi kenaikan biaya operasional dan harga kebutuhan yang semakin tinggi.

Kondisi ini membuat masyarakat harus melakukan berbagai penyesuaian, seperti mengurangi konsumsi, mencari alternatif barang yang lebih murah, atau bahkan bekerja lebih keras untuk menambah penghasilan. Sementara itu, sebagian pengusaha kecil mencoba bertahan dengan memotong biaya produksi atau menekan keuntungan demi mempertahankan pelanggan.

Kebijakan kenaikan UMP sebesar 6,5% dan tarif PPN sebesar 12% memiliki dampak yang kompleks terhadap masyarakat Kota Serang. Bagi pekerja formal, kenaikan UMP memberikan sedikit harapan, namun lonjakan harga kebutuhan akibat PPN membuat manfaat tersebut tidak terlalu terasa. Di sisi lain, pelaku usaha, khususnya UMKM, menghadapi dilema dalam menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan daya beli konsumen.

Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Langkah-langkah seperti pengendalian harga kebutuhan pokok, pemberian subsidi tepat sasaran, dan dukungan bagi pelaku usaha kecil menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di Kota Serang dan daerah lainnya. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebijakan ini dikhawatirkan justru memperburuk kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.