Teman-teman aktivis mungkin LUPA betapa tajam hujatan yg pernah dilontarkan kepada IMF dan Bank Dunia sebagai salah satu lembaga internasional yang paling bertanggung jawab atas keterpurukan ekonomi dan terjadinya kapitalisasi di negara berkembang seperti Indonesia. Kebijakan ekonomi dunia internasionallebih menunjukkan keberpihakannya pada pemilik modal besar dan investasi asing tanpa memperhatikan penguatan ekonomi nasional yang fundamental.
Begitupula dengan Sri Mulyani Indrawati (disingkat SMI) , Sepulangnya dari executive director IMF pun ternyata memiliki madzhab yg sama dengan lembaga internasional tersebut yakni menciptakan iklim investasi (asing) dan penguatan moneter tepatnya penguatan perbankan yang jelas2 dikuasai pemilik modal besar yang tidak dapat dirasakan langsung mayoritas masyarakat di negeri ini.Salah satu kebijakan penguatan moneter tadi adalah memberi bantuan dana (penyertaan modal) sebesar 6,7 trilyun kepada BankCentury. Terlepas SMI terlibat skandal atau tdk,pemberian bantuan dana kepada Century menunjukkan ketidakadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Jika saja pada saat itu pemerintah mudah memberikan kucuran/bantuan dana kepada para nelayan, petani dan UKM dengan alasan berdampak sistemik bagi kemandirian ekonomi bangsa dan ketahanan pangan,saya mungkin tidak terlalu menggubris kasus Century ini. Begitupula dengan penguatan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yg sampai sekarang belum ada kejelasan aturannya, bukankah itu bagian dari sistem keuangan nasional? Tapi sayangnya hal ini tidak dilakukan dan tidak diperhatikan.
Siapa yang mengungkap kasus Century dan aksi para gayus? Apakah ini usaha SMI mereformasi birokrasi pada jajaran departemennya ? (padahal ia membina departemen yg berhubungan dg kasus tersebut hampir 5 tahun). Tidak bukan!!! Jika ia berdedikasi tinggi dan…. memang seorang leader sejati, SMI dan kita semua tentunya turut bertanggung jawab utk bersama-sama memantau dan membantu menuntaskan kasus hukum tsb, meskipun menggiurkan dan prestisiusnya suatu jabatan baru ditawarkan. Jangan sampai negara ini menjadi kuburan massal masalah2 yang tak pernah tuntas dan tak memiliki kepastian hukum.
Yang lebih miris lagi buat saya, ternyata kita lebih MENGHARGAI PENILAIAN LEMBAGA ASING Â daripada upaya bangsa sendiri dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan? Seolah-olah penilaian Bank Dunia thd SMI meruntuhkan semua dugaan kasus hukum pada departemen tsb, termasuk upaya diam2 mengubur kasus hukumyang menyangkut keuangan negara, sehingga SMI sebagai warga negara istimewa tidak perlu ikut bertanggungjawab bersama warga negara lainnya menyelesaikan kasus hukum dan permasalahan di negeri ini. Saya tidak memungkiri prestasi dan kerja keras SMI, tetapi jika ia tidak bersikukuh utk menunjukkan kebenaran dan membantu menghukum yang salah dalam kasus keuangan negara, lantas apa yang bisa saya banggakan dari seorang Sri Mulyani?
Inilah demokrasi dan ironi di negara bangsa pelupa.
