Menimbang Maksud dari Zaken Kabinet

Belakangan ini terdengar istilah zaken kabinet, Awalnya saya tidak mengerti istilah zaken kabinet. Terpaksa saya browsing menggunakan Chat GPT, si AI yang sok tahu segalanya ini memberikan jawaban yang kurang lebih seperti ini, zaken kabinet adalah kabinet dalam politik Belanda yang isinya para profesional non partai. Zaken kabinet biasa digunakan saat terjadi transisi pemerintahan karena suatu masalah.

Zaken kabinet bersifat sementara hingga pemerintah resmi terbentuk melalui mekanisme pemilu. Itu jawaban artificial intelligence (AI) , bisa benar bisa juga salah.

Sebulan lagi pemerintahan baru akan dibentuk, Prabowo sebagai presiden akan menyusun para pembantunya, kabinet menteri yang akan mengepalai institusi kementerian. Seperti pemerintahan layaknya, seorang menteri bisa diusulkan partai pendukung koalisi atau partai yang baru masuk bergabung dalam koalisi pemerintah.

Kabinet menteri bisa diisi hibrid, antara orang usulan partai dan orang profesional. Karena jabatan seorang menteri lebih bersifat politis ketimbang teknis, atau malah sebaliknya bersifat teknis ketimbang politik. Mungkin tergantung bidangnya.

Sebulan ini pembicaraan calon menteri akan terus terdengar, setiap orang yang merasa dekat dengan Prabowo kadang memberikan sedikit clue, seperti Hashim Djojohadikusumo yang mengisyaratkan sebagian menteri berasal dari lulusan SMA Taruna Nusantara di Magelang. 

Prabowo mungkin mengambil pelajaran dari kabinet jilid 2 Presiden Jokowi yang sangat banyak diisi orang partai. Sehingga konflik kepentingan sangat mungkin terjadi. Kabinet Jokowi jilid 2 juga diisi ketua relawan pendukung pemenangan Jokowi. 

Ada dugaan bila pemerintahan mayoritas diisi orang partai maka pemerintahan akan bersifat politis, ia membawa latar belakang partai atau dukungan partai. Sehingga jalannya roda pemerintahan mirip gaya partai politik, kadang nuansa pencitraannya kental, simbolik dan tidak menyelesaikan hingga akar masalah. 

Maka harapan zaken kabinet seperti membawa angin segar. Orang yang kompeten dan profesional yang akan dipilih menjadi menteri. Ini sebuah kemajuan dan terobosan yang berani.

Dalam sebuah kesempatan Prabowo juga pernah mengeluarkan pernyataan akan membawa sebagian menteri kabinet Jokowi dalam pemerintahannya. Mungkin orang yang berpengalaman akan lebih cepat bergerak dan tidak memerlukan waktu untuk adaptasi lagi, bisa langsung gaspol.

Siapa orang yang akan dipilih kembali hanya Prabowo yang tahu, yang pasti orang ini punya prestasi yang mengagumkan saat menjabat menteri sebelumnya. Pilihan membawa menteri pemerintahan sebelumnya opsi yang masuk akal dan bisa diterima. 

Apakah Partai Bisa Menerima?

Zaken kabinet memang istilah Belanda. tapi bukan berarti Indonesia akan mengadopsi sistem pemerintahan ala Belanda, sepertinya sudah cukup membawa banyak pemain naturalisai asal Belanda ke tim nasional sepak bola. (maaf keluar kontek bahasan).

Prabowo pasti sudah memperhitungkan memilih menteri dari kaum profesional, karena pekerjaan menyelesaikan problem Indonesia diperlukan orang yang ahli di bidangnya. Orang profesional yang paham untuk menyelesaikan tugas.

Yang jadi masalah apakah para partai politik pendukung akan setuju? Karena posisi menteri bagi partai adalah penting. Harus diingat jabatan menteri itu ada di posisi eksekutif yang punya pengaruh besar. Bahkan bisa membawa citra positif bagi partai dan membangun ketokohan yang bisa digunakan untuk kontestasi politik berikutnya.

Rasanya perlu kompromi panjang kali lebar untuk meyakinkan partai pendukung. Walau hak memilih menteri adalah hak prerogatif presiden, sebuah pemerintahan yang kuat harus membangun relasi yang baik dengan partai pendukung.

Walau sistem kabinet Indonesia menganut presidensial bukan parlementer, sehingga menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden bukan kepada parlemen. Namun harus diingat, seorang menteri juga harus berkonsultasi dan melaporkan kepada parlemen. 

Di momen itu seorang menteri bisa di "interogasi" bahkan bisa "dimaki-maki" anggota parlemen saat sidang dengar pendapat. Bahkan anggota dewan (fraksi partai) bisa mengajukan hak angket bila menteri melakukan blunder.

Mengambil seluruh menteri dari profesional tanpa melibatkan partai politik tampaknya hal yang mustahil, mungkin jalan tengahnya orang profesional yang dipilih adalah usulan partai, atau orang yang berlatar belakang dukungan partai politik.

Jadi tak sepenuhnya partai politik tidak mengajukan nama calon menteri. Paling tidak beberapa pos menteri merupakan jatah partai tertentu. Terutama sebagai the ruling party biasanya mendapatkan privilege.

Menteri Sebaiknya Seorang Negarawan

Seorang menteri, karena tugas dan imbasnya sebaiknya memang melepaskan diri dari jabatan politik. Sebaiknya seorang menteri tidak menjabat sebagai ketua umum partai, karena akan bias dan bisa terjebak dalam konflik kepentingan.

Contoh seorang menteri saat bertugas dalam melakukan operasi pasar agar sebuah komoditi terkendali harganya, ia pun turun ke lapangan, orang akan bias , si bapak A sebagai menteri atau ketua partai yang sedang melakukan pencitraan. Apalagi ada kegiatan bagi bagi sembako segala, 

Jabatan menteri adalah jabatan seorang negarawan, walau sebagai pembantu presiden ia harus mampu adil disemua golongan. Seharusnya, seorang menteri tidak terperangkap dengan simbol partai politik. Ia harus bebas dan steril. 

Tidak lagi menggunakan pakaian, simbol, warna yang menunjukkan asal partai politik. Bahkan ia juga sebaiknya sudah tidak hadir dalam acara partai politik, tidak hadir dalam kegiatan simbolis partai politik apapun namanya.

Agar tidak membuat bawahan di kementerian bingung, kadang harus menghormati menteri atau anggota partai politik tertentu. Selain itu yang lebih penting tidak ada tangan partai yang ikut campur tangan dalam program kementrian. 

Hal ini juga mencegah seorang menteri berpeluang melakukan tindakan kolusi, nepotisme dan yang paling memalukan melakukan korupsi. Selama ini menteri yang melakukan korupsi rata-rata adalah anggota partai politik. 

Jadi lepaskan baju partai saat menjabat sebagai menteri, bebas tugas dan nonaktif dari jabatan dan keanggotaan partai. Saatnya melayani bangsa dan negara. Kalau zaken kabinet Prabowo bisa melakukan ini, sebuah hal yang luar biasa dan patut diberikan apresiasi yang besar.

Selamat bekerja Pak Prabowo

Solear City, 11/9/24