IKN, Standar Indonesia Baru?

Ibu Kota Nusantara masih menuai pro dan kontra. Proyek besar dan dana fantastis dengan waktu penyelesaiannya yang lama membuat IKN menjadi proyek mercusuar. Di tanah Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara  Kalimantan timur. 

Proyek memindahkan ibu kota dari Jakarta terus dikebut. Apalagi upacara bendera kemerdekaan 17 Agustus menjadi momen sakral sekaligus pembuktian. Ini adalah tahun terakhir Presiden Joko Widodo berkuasa. Sebagai penghormatan terakhir, upacara diadakan di dua tempat. Jakarta dan IKN.

Ini adalah upacara bendera paling monumental untuk Presiden Jokowi. Selama 10 tahun berkuasa, momen perayaan 17 Agustus kali ini adalah peringatan sekaligus upacara perpisahan secara kenegaraan.

Membahas IKN memang sangat menarik, dari sisi manapun akan membuat perbincangan menjadi hangat. Bukan karena bahasan politik. Latar belakang dukung mendukung. Tapi saya ingin menuliskan IKN sebagai standar nasional pembangunan di Indonesia.

Sebagai orang yang pernah melihat langsung kondisi  pedalaman di beberapa wilayah di Indonesia, saya ingin mengajak melihat IKN sebagai proyek besar yang punya dampak bagi seluruh rakyat Indonesia.

IKN bukan proyek pribadi, ia adalah proyek yang sebagian dibiayai APBN, sebagian dibiayai konsorsium swasta, investasi asing dan dana lainnya. IKN akan menjadi halaman pertama negara dan republik ini.

Menilai Indonesia tentu akan mengaitkan dengan IKN. Apa yang terlihat, terdengar dan dirasakan rakyat Indonesia tentang IKN adalah harapan. Melihat dan mendengar air di IKN bisa diminum langsung. itu saja sudah membuat sebagian rakyat di Indonesia timur yang kesulitan air akan berharap air yang ada di wilayahnya kelak akan diurus negara hingga layak diminum langsung dari kran. Atau minimal air benar benar mudah didapat warga dengan kualitas yang layak.

Karena standar IKN adalah air bersih yang bisa diminum langsung, maka paling adil, dalam radius 30-50 km disekitar IKN, air juga bisa diminum warga secara langsung. 

Air masih menjadi masalah dan polemik yang ada di negeri ini. Saya pernah melihat sebuah pulau diluar Kota Kupang yang kesulitan air bersih, warga harus membeli air dalam dirigen yang harganya cukup menguras dompet warga. 

Menurut data BPS melalui Susenas 2019, ada 26,35% wilayah di Indonesia tidak memiliki akses air minum layak. Uniknya kesulitan air itu bukan di daerah terisolir tapi di kota besar dan pulau pulau besar (Jawa, Bali, Nusa Tenggara). Bila menggunakan data dari World Resources  Indonesia (WRI) , Indonesia akan menghadapi ancaman serius kekurangan air bersih pada tahun 2040. Ditambah data WWF for nature Indonesia di tahun 2019 ada 550 sungai di Indonesia yang mengalami pencemaran dan sebagian dalam kondisi kritis.

Sebuah sinyal Indonesia dalam keadaan yang tidak baik baik untuk urusan air bersih. Maka pembangunan IKN dengan fasilitas pengolahan air yang begitu canggih seharusnya menjadi standar untuk seluruh Indonesia. IKN harus  adalah prototipe, tidak berhenti proyek air bersih hanya di IKN.