Sumber: Shutterstock
Saat ini marak baliho, spanduk yang dipasang untuk meminta dan meyakinkan agar pilpres bisa satu putaran. Hal yang sama juga dipublikasi melalui media sosial. Sebenarnya, semua paslon pilpres punya keinginan yang sama, menang dalam satu putaran.
Siapa yang tidak ingin menang mutlak dengan 51%. Layaknya seorang petinju yang mampu menjatuhkan lawannya dalam 3 ronde dari 12 ronde yang direncanakan. Tapi, pilpres bukan ring tinju yang membutuhkan tenaga dan teknik bertinju sekaligus faktor keberuntungan karena lawan yang lengah.
Pilpres jauh lebih rumit dan banyak faktor untuk memenangkan suara secara nasional. Meminta masyarakat untuk memilih tak semudah untuk memasang baliho dan spanduk. Banyak kelas masyarakat dan banyak  kelompok masyarakat yang memandang pilpres sebagai media untuk berubah dan ingin ada perbaikan.
Untuk menang satu putaran di pilpres 2024 bukan hal yang tak mungkin, tapi tampaknya semakin dekat dengan tanggal pencoblosan, menang satu putaran sudah sangat sangat sulit. Siapapun paslonnya, berapapun biaya yang dimiliki, berapapun partai pendukungnya.
Karena Pilpres tidak tegak lurus dengan pilihan pendukung partai. Akan ada banyak pemilih yang partainya pendukung paslon A tapi kenyataannya memilih paslon B. lagi pula para caleg partai  lebih mengutamakan dirinya aman terpilih ketimbang paslonnya terpilih dalam pilpres.
Kalau tak percaya, lihat saja baliho para caleg yang  tidak menampakan gambar paslon pilpres yang menjadi koalisi partainya. Itu tanda, para caleg kurang yakin bila foto paslon pilpres dipajang di balihonya akan menaikkan elektabilitas dirinya di mata para pendukungnya.
Apalagi banyak berita dan blunder terkait paslon yang membuat masyarakat kurang sreg dengan paslon tertentu. Itu di yakini malah bisa merusak 'mood' para calon pemilih. Bisa jadi calon pemilih tidak jadi mencoblos karena ternyata caleg yang akan didukungnya berkoalisi dengan paslon yang tidak disukainya.
Satu Putaran Akan Menghemat Biaya Pemilu ?
Hal yang paling sering di 'jual' oleh para paslon pilpres yang 'ngebet' satu putaran adalah menghemat biaya pemilu, menghemat waktu dan alasan lainnya. Tapi benarkan satu putaran bisa memangkas biaya negara untuk biaya pemilu. Toh anggarannya sudah disetujui dan sudah diketok palu oleh pihak yang memiliki 'kuasa'. Dan apakah biayanya bisa dikembalikan ke kas negara? , digunakan untuk kepentingan rakyat yang lain yang lebih urgent ?
Kalau sekedar ingin menghemat biaya pemilu, ubah saja UU Pemilu yang memungkin paslon bisa menang berapapun suara yang didapat. Asal paslon unggul dari paslon lainnya. Longgarkan saja peraturannya yang penting si paslon ada di urutan pertama walau selisih suara hanya 1-3 % saja.
Karena menurut UU Pemilu No 7 tahun 2017 berdasarkan pasal 416 ayat 1Â Â "Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia."Â
Jadi dengan aturan UU diatas tentu sangat sulit untuk bisa memang dalam satu putaran
