Mohon tunggu...
Novaly Rushans
Novaly Rushans Mohon Tunggu... Relawan - Relawan Kemanusian, Blogger, Pekerja Sosial

Seorang yang terus belajar, suka menulis, suka mencari hal baru yang menarik. Pemerhati masalah sosial, kemanusian dan gaya hidup. Menulis juga di sinergiindonesia.id. Menulis adalah bagian dari kolaborasi dan berbagi.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Gagas RI E3: Mungkinkah Permasalahan Ekonomi, Keadilan dan Kemanusian Bisa Terurai?

30 Mei 2023   13:50 Diperbarui: 30 Mei 2023   14:04 194
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Hendri Saparini melihat permasalahan bangsa harus tidak dilihat hanya di pasal 33 tapi lengkap melalui 6 pasal di UUD 1945. Kewajiban negara yang diwakili pemerintahan harus memenuhi hak terhadap apa yang diamanatkan konstitusi. Seperi pasal 23 ayat 1 : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di pasal  ini dengan gamblang konstitusi mengamanatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan bukan untuk kemakmuran pejabat negara atau penyelenggara negara. Hendri Saparini bahkan berujar jangan sampai ada kalimat : Atas nama negara , aku foya foya , atas nama negara aku kaya raya.

Liberalisasi juga terjadi disektor Pendidikan, dimana menurut Hendri Saparini banyak anak bangsa hanya mendapatkan pendidikan ala kadarnya karena mereka tak bisa masuk ke lembaga pendidikan yang layak karena sekali lagi sebuah : Kompetisi.

Permasalahan Oligarki yang disampaikan secara halus dan santun oleh Buya Haedar Nashir bisa terdengar sangat dalam. Bisa jadi apa yang terjadi jauh lebih kompleks.

Gagas RI memang ruang diskusi dalam memaparkan permasalahan bangsa. Isu isu yang harusnya menjadi isu public yang akan mendesak semua pihak untuk mengambil aksi. Dalam konstruksi berpikir , permasalahan yang terjadi dibangsa ini adalah buah dari perjalanan bangsa. Oligarki mungkin sudah muncul dan subur sejak orde baru, namun membiarkannya hingga terus tumbuh diera partisipasi yang telah dibuka adalah cela .

Seluruh stake holder bangsa harus berkomitmen serius, Penyelenggara negara, pengawas negara, pembuat aturan negara, media massa, akademisi, cendiakawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, hingga masyarakat umum harus bersinergi dalam koreksi nasional.

Bersama sama mengambil peran nyata, jujur, terbuka dan transparan untuk mengakui bila ada hal yang salah dan keliru. Memang tak mudah , bahkan hampir mustahil tapi  harapan itu masih ada. Bukankan bila esok langit akan runtuh sekalipun , tak pantas kita berputus harapan. Satu Langkah perbaikan akan lebih baik dari sejuta keluhan yang dilontarkan.

Jangan sampai kita berhenti dalam wacana, masalah ekonomi, keadilan dan kemanusian yang belum dinikmati seluruh anak bangsa. Tak ada kata putus asa, semua harus merasa, bila bangsa ini masih punya kebesaran jiwa.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun